KABARI BOS

Model-model Perencanaan Pengembangan Sekolah

2011-04-26T14:34:00.003+07:00

1. Pengertian Perencanaan Pengembangan Sekolah

Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan atau memimpin (actuating atau leading), dan pengendalian (controlling) merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses manajemen. Jika digambarkan dalam sebuah siklus, perencanaan merupakan langkah pertama dari keseluruhan proses manajemen tersebut. Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Apapun yang dilakukan berikutnya dalam proses manajemen bermula dari perencanaan. Daft (1988:100) menyatakan: “When planning is done well, the other management functions can be done well.”

Perencanaan pada intinya merupakan upaya pendefinisian kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Dengan kata lain, perencanaan berarti pendefinisian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan pembuatan keputuan mengenai tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan rencana (plan) adalah hasil dari proses perencenaan yang berupa sebuah cetak biru (blueprint) mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam pengertian tersebut, tujuan dan alokasi sumber daya merupakan dua kata kunci dalam sebuah rencana. Tujuan (goal) dapat diartikan sebagai kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dalam organisasi, tujuan ini terdiri dari beberapa jenis dan tingkatan. Tujuan pada tingkat yang tertinggi disebut dengan tujuan strategis (strategic goal), kemudian berturut-turut di bawahnya dijabarkan menjadi tujuan taktis (tactical objective) kemudian tujuan operasional (operational objective). Tujuan strategis merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang, sedangkan tujuan taktis dan tujuan operasional adalah tujuan jangka pendek yang berupa sasaran-sasaran yang terukur.

Dalam organisasi sekolah, tujuan strategis merupakan tujuan tertinggi yang akan dicapai pada tingkat sekolah. Tujuan ini bersifat umum dan biasanya tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan-tujuan taktis merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh-oleh bagian-bagian utama organisasi sekolah, misalnya bidang kurikulum, kesiswaan, atau kerja sama dengan masyarakat. Untuk SMK tujuan-tujuan taktis ini dapat berupa tujuan-tujuan yang harus dicapai pada tingkat jurusan atau program keahlian. Sedangkan tujuan operasional merupakan tujuan yang harus dicapai pada bagian-bagian yang secara struktur yang lebih rendah dari bagian-bagian utama sekolah tersebut. Tujuan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, misalnya, dapat dikategorikan sebagai tujuan operasional.

Masing-masing tingkatan tujuan tersebut terkait dengan proses perencanaan. Tujuan strategis merupakan tujuan yang harus dicapai pada tingkat rencana strategis (strategic plan). Tujuan taktis dan tujuan operasional masing-masing merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai pada rencana taktis (tactical plan) dan rencana operasional (operational plan).

Perlu dicatat bahwa semua organisasi, apapun bentuknya, ada atau diadakan atas dasar asumsi, keyakinan, sistem nilai dan mandat tertentu. Dalam kaitannya dengan perencanaan, dasar-dasar keberadaan ini disebut dengan premis organisasi. Secara formal permis-premis perencanaan itu biasanya disajikan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan nilai-nilai fundamental organisasi. Visi dapat dipandang sebagai alasan atas keberadaan lembaga dan merupakan keadaan “ideal” yang hendak dicapai oleh lembaga; sedangkan misi adalah tujuan utama dan sasaran kinerja dari lembaga. Keduanya harus dirumuskan dalam kerangka filosofis, keyakinan dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan dan digunakan sebagai konteks pengembangan dan evaluasi atas strategi yang diinginkan.

Premis-premis tersebut harus menjadi titik-tolak dalam perencanaan. Tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana harus berada dalam kerangka premis-premis itu.

Perencanaan pengembangan sekolah (school development planning) merupakan proses pengembangan sebuah rencana untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan. Perbedaan pokok rencana pengembangan dengan rencana lainnya terletak pada tujuan. Sedangkan herarkhi tujuan dan rencana sebagaimana telah diuraikan di atas juga berlaku dalam rencana pengembangan.

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pengembangan merupakan hasil-hasil yang lebih baik dari apa yang selama ini telah dicapai oleh sekolah. Rencana pengembangan sekolah disusun agar sekolah terus-menerus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, selain didasarkan pada visi dan misi sekolah, perencanaan pengembangan harus didasarkan atas pemahaman yang mendalam tentang keberadaan dan kondisi sekolah pada saat rencana pengembangan itu disusun. Pemahaman semacam ini dapat dilakukan melalui kajian dan telaah mendalam terhadap kondisi internal maupun lingkungan eksternal dimana sekolah itu berada.

2. Kerangka Umum Perencanaan Pengembangan Sekolah

Kerangka umum proses perencanaan pengembangan sekolah sebenarnya dapat digambarkan sebagai sebuah siklus yang bergerak mengelilingi sebuah titik pusat. Siklus itu terdiri dari empat langkah kunci: Telaah (Review) atau evaluasi diri (self evaluation), Rancangan Strategi (Strategy Design), Implementasi (Implementation), dan evaluasi. Sedangkan titik pusatnya terdiri dari: Visi, Misi, dan Tujuan.

3. Model-Model Alternatif Perencanaan Pengembangan Sekolah

Standar nasional pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa proses perencanaan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi lima pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan itu—kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Model perencanaan strategis (strategic planning) hingga saat ini dipandang sebagai proses perencanaan yang demikian itu. Dengan menerapkan pendekatan perencanaan strategis, diharapkan sekolah akan terdorong untuk melakukan perencanaan secara sistematis. Sekolah diharapkan akan menyediakan waktu untuk mentelaah dan menganalisis dirinya sendiri dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhannya untuk mendapatkan keunggulan terhadap yang lain, dan melakukan komunikasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar lingkungan lembaga selama berlangsungnya proses perencanaan. Di samping itu perencanaan strategis juga diharapkan akan mendorong sekolah untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka mencapai tujuan strategis, secara terus-menerus memantau pelaksanaan rencana itu, dan secara teratur melakukan pengkajian dan perbaikan untuk menjaga agar perencanaan yang dibuat tetap relevan terhadap berbagai kondisi yang terus berkembang (Nickols dan Thirunamachandran, 2000).

Perencanaan strategis merupakan bagian dari proses managemen strategis yang terkait dengan proses identifikasi tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau organisasi, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan pemantauan (monitoring) kemajuan atau kegagalan dalam rangka menentukan strategi di masa depan (Nickols dan Thirunamachandran, 2000). Secara historis, perencanaan strategis bermula dari dunia militer. Perkembangan selanjutnya, perencanaan strategis diadopsi oleh dunia usaha pada tahun 1950-an dan berkembang pesat dan sangat populer pada tahun 1960 hingga 1970-an, dan berkembang kembali tahun 1990-an Mintzberg (1994) sebagai "process with particular benefits in particular contexts."

Penerapan perencanaan strategis di dunia pendidikan baru berkembang sekitar satu dekade yang lalu. Saat mana lembaga-lembaga pendidikan dipaksa harus berhadapan dengan berbagai perubahan baik di dalam maupun di luar lingkungan lembaga, dan dipaksa harus tanggap terhadap berbagai tantangan yang timbul seperti halnya menurunnya dukungan keuangan, pesatnya perkembangan teknologi, dan berubahnya struktur kependudukan, dan tertinggalnya program-program akademik. Sebagai dampak dari kondisi ini, sejumlah lembaga pendidikan kemudian menggunakan perencanaan strategis sebagai alat untuk “meraih manfaat dan perubahan strategis untuk menyesuaikan diri dengan pesatnya perubahan liungkungan (Rowley, Lujan, & Dolence, 1997).

Diantara model-model perencanaan strategis yang berkembang, yang hingga saat ini masih banyak diterapkan pada lembaga pendidikan antara lain: Model Dasar (Foundational Model), Perencanaan Tindakan Tahap Permulaan (Early Action Planning Model), dan Model Tiga-Unsur Sejajar (The Three-Strand Concurrent Model). Berikut diuraikan secara singkat masing-masing model yang tersebut. Pada bagian akhir bab ini diurai sebuah model perencanaan pengembangan sekolah yang pernah diterapkan di Indonesia dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

3.1 Model Dasar (Foundational Model)

Sesuai dengan namanya, model dasar ini pertama-tama difokuskan pada peletakan landasan-landasan yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan dan pengembangan prasarana yang tepat, sebelum melangkah pada perencanaan pengembangan pada skala yang menyeluruh. Model ini didasarkan pada premis bahwa perencanaan pengembangan akan terlaksana lebih efektif apabila tujuan dan nilai-nilai fundamental sekolah telah diklarifikasi sehinga dapat menjadi kerangka acuan, dan bila perlu memampukan tersusunnya struktur rencana pengembangan. Model tersebut terdiri dari urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembentukan/pengkajian struktur kolaborasi dan konsultasi dalam tahap persiapan.

b. Perumuskan/pembaharuan rumusan visi, misi, dan tujuan.

c. Perumuskan/pembaharuan Kebijakan Umum Sekolah yang terkait dengan bidang-bidang kunci kehidupan sekolah, seperti kedisiplinan, kesehatan dan keselatan, dan pemeliharaan kehidupan beragama.

d. Perumuskan/pembaharuan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan perencanaan terkoordinasi dalam bidang belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, jurusan, kelompok-kelompok lintas kurikulum.

e. Evaluasi/revisi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan anggaran serta spesifikasi dan pengalokasian sumber daya.

f. Merancang dan adaptasi model perencanaan pengembangan sekolah.

g. Penerapan struktur umum dan prosedur yang sistematis dari operasi dasar perencanaan pengembangan: kaji, rancang, implementasi termonitor, dan evaluasi.

h. Penerapan model perencanaan pengembangan.Setelah evaluasi, kembali ke langkah pertama dan ulangi proses

Bagi sekolah yang baru pertama kali melaksanakan perencanaan stratsgis, untuk menyelesaikan langkah a sampai dengan e di atas kemungkinan diperlukan waktu selama 18 bulan. Akan tetapi apabila sekolah telah memiliki rencana strategis dan hanya perlu melakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan, langkah a sampai dengan e dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat singkat, karena kemungkinan hanya memerlukan sekedar perubahan-perubahan minor terhadap apa-apa yang sudah ada. Namun demikian, langkah-langkah itu tidak dapat diabaikan begitu saja.

3.2 Model Perencanaan Tindakan Tahap Permulaan (Early Action Planning Model)

Model Perencanaan Tindakan Tahap Awal (Early Action Planning Model) pertama-tama menitik beratkan pada identifikasi cepat sejumlah kecil prioritas jangka pendek dan inisiatif rencana implementasi program pengembanganan untuk mencapai prioritas itu. Model ini didasarkan pada premis bahwa cara terbaik untuk mendorong keberterimaan (acceptance) dan penyatuan Perencanaan Pengembangan Sekolah adalah memastikan kelancaran tindakan dan capaian pada tahap permulaan sebagai penguatan yang positif bagi partisipan dalam proses perencanaan. Pengalaman berhasil pada tahap permulaan ini akan menjadi bukti kemanfaatan perencanaan pengembangan sekolah. Dengan demikian, akan terjadi penguatan yang dapat mengurangi kecenderungan munculnya berbagai keluhan seperti: “kita hanya bicara dan bicara, akan tetapi tidak ada yang menjadi kenyataan dan tidak pernah terjadi perubahan”.

Selain itu juga akan memperkuat komitmen terhadap proses perencanaan dan menjadi insentif bagi keteribatan dalam prosedur perencanaan yang lebih kompleks. Model permulaan tersebut dapat mencakup tahap-tahap kegiatan (1) Perencanaan Tindakan Awal; (2) Refleksi, dan (3) Perencanaan Terelaborasi.

3.3 Model Tiga-Unsur Sejajar (The Three-Strand Concurrent Model)

The Three-Strand Concurrent Model memfokus pada kerangka waktu perencanaan. Model ini mengakui bahwa pengembangan sekolah memiliki dimensi-dimensi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Model itu didasarkan pada premis bahwa tiga dimensi waktu itu harus dicapai secara bersama-sama oleh sekolah jika sekolah memang memberikan respon yang efektif terhadap kebutuhan lingkungan yang dinamis. Model itu menyarankan sebuah kerangka yang terdiri dari tiga langkah kegiatan perencanaan yang saling terkait namun berbeda-beda yang memampukan sekolah untuk mengatasi perubahan-perubatah yang rumit dan tidak dapat diprediksikan.

Model itu meliputi unsur-unsur: (1) Berfikir Masa Depan untuk mengatasi dimensi jangka panjang dalam perencanaan sekolah (5-15 tahun), (2) Niatan Strategis dan Tujuan Strategis untuk mengatasi dimensi jangka menengah (3-5 tahun), dan Perencanaan Operasional untuk mengatasi dimensi jangka pendek (1-3 tahun).

3.4 Model Perencanaan Pengembangan Sekolah di Indonesia

Digulirkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada tahun 1999 sebenarnya merupakan rintisan diterapkannya perencanaan strategis di lembaga pendidikan menengah di Indonesia. Konsep manajemen ini menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada.

Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat (Umaedi, 1999).

Kemiripan MPMBS dengan perencanaan strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya sangat tampak pada strategi pelaksanaan yang digariskan pada tingkat sekolah. Secara singkat langkah-langkah yang ditetapkan itu diuraikan sebagai berikut.

a. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah (Tujuan Situasional Sekolah).

b. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai Sasaran

c. Melakukan Analisis SWOT

d. Mengembangkan Langkah Pemecahan Persoalan

e. Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu

f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan g. Merumuskan Sasaran Mutu Baru.

Ruang lingkup evaluasi terhadap RPJMD

2011-04-02T16:30:00.001+07:00

1. Ruang lingkup evaluasi terhadap RPJMD adalah sebagai berikut:

1.1. Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah

Terpilih.

Memberikan penilaian atas kejelasan arah, fokus, kandungan, perspektif dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih. Kejelasan atas hal-hal tersebut diatas akan sangat menentukan kualitas proses pemikiran strategis dan substansi dokumen RPJMD.

1.2. Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana

Memberikan penilaian dan evaluasi sejauh mana kelengkapaninformasi tentang profil daerah, kejelasan rumusan isu strategis daerah dan kesesuaiannya dan konsistensinnya dengan program pembangunan yang dirumuskan.

RPJMD menampilkan situasi dan kondisi serta pencapaia daerah dalam berbagai fungsi pemerintahan, urusan wajib dan

urusan pilihan pemerintahan daerah yang meliputi: (1).Pelayanan umum, (2). Ketertiban, ketentraman dan keamanan, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan hidup dan penataan ruang daerah, (5) Perumahan dan fasilitas umum, (6) Kesehatan, (7) Pendidikan, (8). Pariwisata dan budaya, (9) Perlindungan sosial dan kependudukan.

Penilaian kelengkapan dan keterpaduan rencana program mencakup aspek-aspek Profil Daerah, Isu dan Permasalahan Strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Strategi, Arah, dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Perumusan Program Pembangunan Daerah, Kontribusi Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional, Kejelasan Arahan bagi Penyusunan Renstra SKPD

1.3. Pengembangan Keuangan Daerah

Penilaian pengembangan keuangan daerah mencakup aspekaspek informasi keadaan keuangan daerah, kejelasan rumusan isu strategis keuangan daerah, rumusan tujuan, strategis, dan arah dan kebijakan keuangan daerah.

1.4. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

Poin ini memberikan penilaian dan evaluasi sejauh mana RPJMD mengatasi isu kelembagaan, personalia dan peraturan dan telah mengantisipasi implikasi program RPJMD pada perlunya pengaturan kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah (tidak tercakup secara eksplisit dalam SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tahun 2005).

Penilaian tentang pengembangan kelembagaan dan peraturan

daerah mencakup aspek-aspek rumusan isu strategis pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah, dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah.

1.5. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana

Keberhasilan implementasi RPJMD sangat ditentukan oleh komitmen semua stakeholder untuk mendukungnya. Untuk menciptakan ‘sense of ownership’ RPJMD, proses penyusunan RPJMD perlu melibatkan masyarakat dan DPRD dalam keseluruhan tahapan penting perencanaan dan pengambilan keputusan rencana. Bagian E ini menilai dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dan DPRD dalam proses penyusunan rencana.

1.6. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana

Setelah menilai kelengkapan substansi dokumen RPJMD, maka Bagian ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan secara menyeluruh tentang kualitas proses pemikiran strategis

dan terutama konsistensi (benang merah) dan keterpaduan antara elemen-elemen strategis rencana.

Riset Akutansi Kritis

2011-04-02T11:32:00.001+07:00

Sopanah, SE, MSi

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat dilangsungkan Millenium Summit pada bulan September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 188 negara lainnya sepakat menandatangani Deklarasi Millenium PBB, sebuah program ambisius yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mendorong adanya perdamaian, hak azasi manusia dan daya dukung lingkungan hidup. Pertemuan itu menghasilkan sekumpulan tujuan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs) dan sejumlah kebijakan khusus yang terukur dan dapat dicapai di tahun 2015. Pemerintah Indonesia, yang turut menandatangani kesepakatan ini berkomitmen penuh untuk melaksanakan dan juga memonitor perkembangannya.

Komitmen bersama terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia, dirumuskan dalam delapan Tujuan Pembangunan Milenium yakni 1). Penghapusan kemiskinan (Eradicate extreme poverty and hunger), 2). Pendidikan untuk semua (Achieve universal primary education), 3). Persamaan gender (Promote gender equality and empower women), 4). Perlawanan terhadap penyakit (Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases), 5). Penurunan angka kematian anak (Reduce child mortality), 6). Peningkatan kesehatan ibu (Improve Maternal Health), 7). Pelestarian lingkungan hidup (Ensure Environmental Sustainability), 8). Kerja sama global (Develop a global partnership for development).

Untuk memenuhi target MDGs di tahun 2015, maka indikator dari 8 tujuan MDGs harus diintegrasikan dalam Rencana Kerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah. Diakui bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan, dan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari pendanaan atau penganggaran (APBD).

Dalam bidang pendidikan misalnya, bagaimana pemerintah daerah lewat program pembangunan dengan mengacu pada indikator-indikator yang ada dapat memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan dan pada semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Di bidang kesehatan, bagaimana pemerintah daerah lewat program pembangunan dapat menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya. Sementara di bidang lingkungan untuk air bersih, bagaimana memastikan proporsi penduduk dengan akses yang berkelanjutan terhadap sumber air bersih yang aman baik di desa maupun di kota.

Jika pemerintah daerah mengintegrasikan indikator-indikator seperti meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan angka partisipasi murni, menurunkan angka melek huruf dan meningkatan pendapatan perkapita penduduk maka dengan sendirinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat dan target MDGs dapat tercapai di tahun 2015. Akhirnya pembangunan akan menjadi terasa adil bagi masyarakat atau masyarakat menganggap bahwa memang pemerintah itu ada dan peduli terhadap kehidupannya ( Sutoro, 2008),

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda/prioritas pemerintah nasional. Hal itu meniscayakan pemerintah daerah juga melaksanakan agenda tersebut. Guna mengupayakan proses penanggulangan kemiskinan secara integratif maka dibuatlah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang penyusunannya secara partisipatif. Strategi diupayakan dapat menjadi ruh pada setiap program pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada setiap programnya. Berbagai tantangan guna mewujudkan hal tersebut antara lain masih belum adanya data secara integral mengenai kemiskinan dan masih adanya ego sektoral yang kadang menghambat koordinasi.

Melalui skema desentralisasi, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada RPJMN. Terbentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) di pemerintah Kota/Kabupaten yang menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan daerah, sekaligus mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Komitmen nasional ini mengharuskan pengurangan kemiskinan di aras daerah menyatu dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah (APBD) sebagai salah satu bentuk dukungan komitmen pemerintah daerah untuk mensukseskan tercapainya MDGs..

Tidak ada konsensus global tentang penyebab kemiskinan. Menurut Hardojo dkk (2008) Paling sedikit ada empat faktor yang menyebabkan kemiskinan dan seringkali dalam bentuk kombinasi dua atau lebih dari faktor-faktor tersebut. Pertama, tidak adanya akses ke pasar kerja. Dengan demikian, salah satu strategi utama pengentasan kemiskinan adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kedua, kemiskinan disebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat. Ketiga, pelayanan sosial yang kurang memadai. Anggaran pemerintah tidak selalu di alokasikan dengan semestinya untuk kepentingan rakyat. Keempat, tidak di ikut sertakan dalam proses pembuatan kebijakan. Kemiskinan bukan hanya kekurangan material, melainkan juga tentang marginalisasi, esklusi, dan kurangnya pemberdayaan. Oleh karena itu anggaran pemerintah juga mengacu pada pemenuhan kebutuhan sosial politik.

Terdapat dua pendekatan pemikiran yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan sebagai tujuan MDGs. Pertama, teori bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan membantu rakyat mengatasi kemiskinan mereka (pro growth). Lapangan kerja menjadi jalan keluar utama yang dapat di ciptakan melalui pertumbuhan ekonomi, dengan membiarkan “pasar” mengurus pengentasan kemiskinan. Kedua, pengentasan kemiskinan didasarkan pada kebijakan pro poor yang peka terhadap perbedaan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini berargumentasi bahwa pasar tidaklah netral atau adil bagi semua. Kelompok tertentu dalam masyarakat termarginalkan oleh proses pertumbuhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan redistribusi dan tindakan afirmatif yang secara aktif dan eksplisit menangani ketidaksetaraan dari pasar.

Pendekatan dan momentum baru itulah yang turut membiakkan dan menyebarluaskan gagasan reformasi kebijakan daerah menuju pro poor budget di semua daerah di Indonesia. Kalangan organisasi masyarakat sipil (CSOs) paling gencar mempromosikan dan melakukan advokasi anggaran pro poor. Secara empirik sudah ada sejumlah daerah (Jembrana, Solok, Blitar, Sragen, Sinjai, Purbalingga, Tanah Datar, Belitung Timur) yang telah tampil sebagai kampiun dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui skema pro poor budget. Pendidikan dan kesehatan “gratis” bagi rakyat miskin merupakan tema yang konkret dan utama dalam pro poor budget itu. Studi Eko (2007), misalnya, menyebut kampiun-kampiun yang inovatif itu sebagai “daerah budiman”, yakni daerah yang memiliki keterbatasan anggaran (APBD) tetapi mengeluarkan belanja sosial yang relatif tinggi untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat. Di berbagai Kota/kabupaten di Indonesia sampai dengan saat ini masih banyak daerah yang belum masuk dalam daftar “daerah budiman” tersebut. Oleh Karena itu studi ini hendak menelusuri dan mendeskripsikan bagaimana strategi kebijakan daerah yang berbasis pro poor budget/ pro gender budgeting di Kota/Kabupaten di Indonesia dalam rangka upaya pencapaian MGDs.

Sebelum membahas tentang makna anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (Pro Poor Budget) akan di paparkan dahulu konsep tentang anggaran. Anggaran sebagai sebuah kebijakan bukan sekedar urusan administrasi dan manajerial yang sering dikerangkai dengan ilmu akuntansi, melainkan juga mengandung pilihan ideologi dan sarat dengan kekuasaan politik[1]. Jika dipandang dari perspektif ekonomi politik, anggaran adalah barang langka yang menjadi ajang tempur beragam aktor (pemerintah, instansi, birokrat, parpol, pengusaha, ormas, rakyat kecil dan lain-lain). Rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan umumnya kalah bertarung dalam mengakses anggaran sehingga banyak diantara mereka jatuh miskin. Jika rakyat miskin, sebenarnya telah terjadi alokasi anggaran yang timpang sebagai bukti konkrit kegagalan negara menjalankan fungsi kesejahteraannya.

Oleh karena itu, konsep anggaran pro poor sebaiknya dipahami dalam konteks peran negara mengurangi kesenjangan (Suhirman, 2004). Banyak yang memberikan makna tentang pro poor budget. Cadaty dkk (2000) mengkaitkan pro poor dengan adanya formulasi anggaran yang transparan dan partisipatif. Sementara Fridolin (2006) dalam Hardojo dkk (2008;36) memberi tiga makna anggaran pro poor. Pertama, anggaran yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktek penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan dasar orang miskin.

Anggaran harus memprioritaskan dan menjembatani berbagai kebutuhan/permintaan yang seringkali berbenturan, padahal kemampuan pemerintah untuk meningkatkan anggaran sangat terbatas. Untuk itu anggaran harus memiliki prioritas mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Anggaran harus menentukan sumber daya apa yang tersedia untuk tahun mendatang serta bagaimana pemerintah menggunakannya seperti barang dan pelayanan apa yang akan diberikan dengan anggaran tersebut. Dengan anggaran pemerintah dapat merencanakan kegiatan setahun rnendatang dan menjadi bagian dan kinerja pemerintah yang dapat dinilai dan harus di pertanggungjawabkan

Secara konseptual, pro poor policy adalah tindakan politik yang bertujuan mengalokasikan hak-hak dan sumber daya kepada individu, organisasi, dan wilayah yang terpinggirkan oleh pasar dan negara[2]. Anggaran pro poor merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan yang kini menjadi komitmen global dalam MDGs yang dalam konteks Indonesia sudah dijabarkan dalam SNPK, RPJMD, dan SPKD yang disusun rata-rata mengandung tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan dan promosi kesejahteraan.

Studi ini berangkat dengan sebuah keyakinan bahwa desain institusional itu penting tetapi tidak cukup untuk melahirkan APBD yang berpihak para masyarakat miskin yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Tetapi juga diperlukan perubahan struktural kekuasaan (negara) yang sebelumnya mendominasi dalam pengambilan kebijakan (APBD) menjadi partisipatif yang melibatkan masyarakat. APBD adalah persoalan pertaruhan kekuasaan (negara) dan kepentingan yang beragam. APBD menjadi arena kontestasi beragam aktor politik di tingkat lokal (kepala daerah, DPRD, birokrat, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain), yang masing-masing mempunyai kepentingan secara beragam pula. Politik anggaran daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan (pro poor) dan berpihak kepada kesejahteraan tidak mungkin turun dari langit, tetapi selalu diawali dengan kontestasi politik yang dimenangkan oleh koalisi pro poor atas kekuatan pro elite.

Oleh karena APBD menjadi arena kontestasi beragam aktor politik maka diperlukan dorongan nilai universal yang menyangkut demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu diperlukan kebebasan memperoleh informasi. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan kebijakan maupaun penyusunan APBD. Sehingga, partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dan sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi wajib hukumnya mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Achmadi, dkk, 2002; 74).

Di banyak negara berkembang, proses penyusunan anggaran dimonopoli oleh aparat pemerintah dan biasanya tidak memberi ruang bagi partisipasi publik atau proses konsultasi. Bahkan, di beberapa tempat aparat pemerintah memperlakukan dokumen dan informasi anggaran dan keuangan sebagai dokumen rahasia. Selama proses pembuatan kebijakan, seringkali hanya sedikit informasi mengenai anggaran yang tersedia bahkan untuk anggota legislatif sekalipun. Di banyak kasus, informasi tersebut sengaja ditutup, atau tidak dibuka sama sekali dan anehnya tidak ada seorangpun menanyakan informasi tersebut. Dan ketika dokumen tersebut harus dibuka tidak ada prosedur yang jelas tentang informasi apa yang sebaiknya disediakan dan oleh siapa. Lebih jauh lagi, format anggaran juga seringkali tidak mudah dibaca dan diakses oleh masyarakat biasa. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk bisa mengerti apalagi mengomentari dokumen anggaran yang diajukan, sebagaimana banyak terjadi pada saat pemerintah melakukan dengar pendapat dengan publik mengenai anggaran. Akibatnya banyak orang menjadi apatis dan kurang bersemangat unluk memberikan masukan selama proses anggaran berlangsung.

Terjadinya perubahan paradigma dalam proses penyusunan APBD yang mengedepankan partisipasi dan transparansi telah dibuktikan dengan beberapa hasil riset. Riset yang dilakukan Sopanah (2004) telah membuktikan bahwa adanya partisipasi dan transparansi dalam penyusunan APBD akan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Jaminan regulasi penyusunan APBD didasarkan pada UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Demikian juga dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang nyata-nyata dalam PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta PP No. 108/2000 Berdasarkan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mekanisme partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas melalui SE Bersama BAPPENAS dan Mendagri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah mengapresiasi ruang partisipasi masyarakat dengan pola-pola perencanaan dan penyusunan APBD yang bottom up planning. Sementara itu pedoman pengelolaan keuangan daerah juga mengatur persoalan partisipasi masyarakat yang tertuang dalam Permendagri No.59/2007 tentang Perubahan Permendagri No.13/2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan kondusif. Sehingga, partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan Sisk (2002; 188).

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002;70). Selain partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip lain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas. Hambatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD diantaranya tidak adanya sosialisasi ke masyarakat dan sulitnya mengakses berbagai kebijakan publik. Minimnya partisipasi masyaraka juga di sebabkan kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk Perda. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dibentuknya Perda tersebut (Sopanah, 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sopanah dan Wahyudi (2005a)[3] di Jawa Timur sebagai contoh kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah masih jauh dari prinsip-prinsip penyusunan APBD yang partisipatif, transparan dan akuntabel, adil, disiplin, efektif dan efisien serta taat azas. Ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan APBD disebabkan karena: Pertama, Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Kedua, Mekanisme Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka. Ketiga, Ketidakpedulian (partisipasi) masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan advokasi kebijakan anggaran publik. Kasus diatas bukan hanya melanggar dari ketentuan dan prinsip-prisip penyusunan APBD melainkan akan berimplikasi terhadap ketidakberpihakan kebijakan penganggaran pada rakyat miskin sebagai salah satu prioritas pengentasan kemiskinan dan upaya pencapaian MDGs.

Berbagai kasus yang terjadi di Jawa Timur diantaranya di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya indikasi penyimpangan dalam proses penyusunan APBD yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan APBD. Indikasi itu diantaranya: pertama, tidak ada sosialisasi APBD sehingga dicurigai APBD tidak transparan dan akuntabel. Kedua, APBD yang disusun tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, molor dalam pembahasan dan pengesahan sehingga APBD tidak disiplin anggaran. Ketiga, APBD Tidak pro-poor budget dan gender budget artinya APBD tidak memihak rakyat miskin dan tidak berkeadilan gender. Keempat, banyak Mark-up dan pemborosan oleh karenanya APBD dikatakan tidak efisien, efektif dan ekonomis. Kelima, terjadi kesenjangan pendapatan aktual dan potensi sehingga APBD tidak rasional & tidak terukur, dan Kenam, Tolak ukur keberhasilan program kegiatan tak jelas karena tidak menggunakan pendekatan kinerja (Sopanah dan Wahyudi, 2005b).

Forum Warga sebagai wahana demokratisasi di tingkat lokal (Majalaya Sejahtera) telah diusulkan oleh Syifudian (2004) melalui fasilitasi proses pembentukan multi stakeholder. Forum warga merupakan salah satu bukti adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Bukti lain tentang adanya partisipasi dalam proses penyusunan APBD di Kota Tarakam ditunjukan oleh Suroso (2006)[4] yang menyatakan telah terjadi pemihakan kepentingan rakyat dengan adanya implemtasi Perda yang sungguh-sungguh dan tidak sekedar menjalankan musrenbang secara formal prosedural belaka.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal juga di tunjukan di Afrika Selatan oleh Storey dan Woolbridge (dalam Sisk, 2002;252) yang terdiri dari empat tahapan yaitu: mobilisasi, negosiasi, pengambilan keputusan bersama, dan pemerintah lokal yang demokratis. Di Porto Alegre Brazil telah menjadi inspirasi bagi seluruh negara didunia menyangkut aktivitas anggaran yang partisipatif. Ada tiga hal yang menjadi asal usul lahir dan berkembangnya gagarasan partisipatif. Pertama, transisi pemerintahan dari otoriitarian menuju demokratis, kedua, perubahan nasional tentang moneter yang mempengaruhi pengaturan keuangan, dan ketiga karena perubahan karakter negara bagian yang lebih dinamis (Navaro, 2004 dalam Basyir, Wahyu (ed), 2006; 23).

Berangkat dari persoalan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini proses penyusunan APBD masih menjadi dominasi negara (kekuasaan), dalam hal ini beberapa mekanisme penyusunan APBD terkesan formalitas mengingat masih kuatnya struktur negara sebagai alat untuk memobilisir proses penyusunan tersebut dari tingkatan pemerintah daerah sampai pada level terkecil RT/RW. Musrenbang sebagai mekanisme satu jalur tidak memberikan celah bagi warga masyarakat untuk mengajukan usulan program kegiatan dalam bentuk lain. Alih-alih bisa di selaraskan dengan kegiatan musrenbang, jasmas (jaring aspirasi masyarakat) yang dilakukan oleh anggota dewan pun hanya mewakili partai dan konstituen dimana mereka dipilih dan bukan lagi mewakili masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu kiranya mencari terobosan untuk mereformulasi proses penganggaran yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel[5].

Logika perubahan proses penyusunan APBD dari yang semula di dominasi negara dan struktur kekuasaan menjadi proses penyusunan partisipatif adalah dalam rangka merubah proses peran dan bentuk serta isi APBD yang lebih mencerminkan anggaran yang pro poor budget. Perubahan itu bukannya tidak mungkin untuk diorientrasikan pada proses peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik sebagaimana yang ditargetkan dalam pencapaian Millinium Development Goals (MDGs..

Oleh karena itu studi ini disusun untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula di dominasi oleh negara (kaum pro elite) dirubah menjadi partisipatif dalam proses penganggaran berbasis pro poor budget. Jika hal ini tercapai maka target pencapaian Millinium Development Goals (MDGs) yaitu Penghapusan kemiskinan, Pendidikan untuk semua, Persamaan gender, Perlawanan terhadap penyakit, Penurunan angka kematian anak, Peningkatan kesehatan ibu, Pelestarian lingkungan hidup, dan Kerja sama global dapat tercapai di tahun 2015.

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana realitas proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)?

2. Bagaimana sistem mekanisme dan prosedur penerapan anggaran yang pro rakyat miskin (Pro Poor Budget)?.

3. Bagaimana menggeser dominasi negara menuju partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD?

C. TUJUAN PENELITIAN:

1. Mengetahui realitas dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Mengetahui sistem mekanisme dan prosedur penerapan Anggaran yang pro rakyat miskin (Pro Poor Budget).

3. Membuat Strategi untuk merubah dominasi negara dalam proses penyusunan APBD menuju partisipatif (Pro Poor Budget).

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan teori-teori akuntansi sektor publik dengan mengkonstruksi kembali format penganggaran akuntansi sektor pubik yang partisipatif dan pro poor budget.

2. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil kebijakan dalam proses penganggaran daerah khusunya dalam ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran.

3. Dapat dijadikan pegangangan bagi Lembaga Sosial Masyarakat LSM atau pegiat sosial dalam rangka mengadvokasi anggaran berbasisi rakyat miskin (Pro Poor Budget) sebagai upaya mengurangi kemiskinan yang merupakan Agenda pencapaian MDGS.

4. Bagi Masyarakat akan terpenuhi hak-hak masyarakat khususnya masyarakat miskin yang tertuang dalam MDGs melalui pengalokasian anggaran di masing-masing daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI SOSIOLOGIS

A. PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN

Kata paradigma[6] berasal dari bahasa Yunani para deigma (disamping) dan dekynai (memperlihatkan: yang berarti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita “melihat” dunia, bukan berkenaan dengan pengertian visual dari tindakan melihat, melainkan berkenaan dengan mempersepsi, mengerti, menafsirkan. Sejak abad pencerahan sampai era globalisasi seperti ini, ada empat paradigma yang di kembangkan oleh para ilmuwan dalam menemukan hakikat realitas. Salim (2001) menyebutkan keempat paradigma tersebut yaitu positivisme, postpositivisme, critical theory, dan konstruktivisme. Perbedaan keempat paradigma ini dapat di lihat dari cara mereka dalam memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ditinjau dari tiga aspek pertanyaan: ontologis, epistemologis, dan metodologis. Beberapa sosiolog membagi paradigma sebagai berikut[7]. Burel dan Morgan (1979) membagi paradigma menjadi 4 yaitu: positivism (fungsionalist), interpretive, radical humanis dan radical structuralist. Chua (1986) membagi paradigma menjadi tiga yaitu positivism (fungsionalist), interpretive, dan critis. Sedangan Sarantakos (1990) membagi paradigma menjadi empat yaitu positivism (fungsionalist), interpretive, critis dan Postmodern. Berdasarkan hal tersebut Universitas Brawijaya dalam Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) selain menerapkan paradigma yang sebutkan, juga menambahkan paardigma baru yaitu Pardigma Spiritualis[8].

Berikut beberapa penjelasan tentang keempat paradigma tersebut.

1. Paradigma Fungsionalis, Para sosiolog yang menganut paradigma fungsionalis adalah orang-orang yang telah menjadi pakar dalam debat “order-conflict”. Paradigma ini menekankan objektivitas pada pandangan Sociology of Regulation. Para pakar paradigma ini berpendapat bahwa ilmu sosial dibangun dari objek-objek dan relasi-relasi yang konkrit sehingga dapat diukur secara objektif. Kekurangan pada teori-teori yang tergolong dalam paradigma ini adalah bahwa teori-teori tersebut tidak dapat menjelaskan adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Paradigma Interpretif, Para penganut paradigma interpretif lebih menekankan aspek partisipan daripada aspek pengamat. Tetapi penganut paradigma ini tetap menekankan pada aspek regularitas karena adanya asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang bersatu dan teratur. Paradigma ini merupakan produk langsung dari aliran “German Idealism”.

3. Paradigma Radikal Humanis, Paradigma ini hampir serupa dengan paradigma interpretif namun lebih menekankan pada perubahan dan transformasi yang terjadi di masyarakat. Pandangan ini dibangun atas asumsi-asumsi yang bertentangan dengan paradigma fungsionalis, menekankan kesadaran individu untuk melawan struktur dan keteraturan sosial yang telah ada, yang akhirnya melahirkan perubahan.

4. Paradigma Radikal Strukturalis, Pada umumnya memiliki banyak kesamaan dengan paradigma fungsionalis. Perbedaannya, paradigma ini menekankan bahwa perubahan sudah menjadi bagian integral dalam masyarakat saat ini. Penganut teori ini berusaha memformulasikan hubungan berbagai aspek yang mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Keempat paradigma baru ini diharapkan dapat mencakup semua pandangan dan aliran yang terdapat dalam pembelajaran ilmu sosial.

B. ASAL MUASAL PARADIGMA KRITIS

Titik awal intelektual dari paradigma kritis radical humanis dapat di telusuri dari doktrin idealisme Jerman dan pemikiran Kantian bahwa kenyataan dasar dari alam semesta adalah lebih spiritual daripada benda-benda dialam. Paradigma humanisme radical didasarkan pada idelisme objektif dalam karya Hegel. Dalam bukunya Hegel mendemonstrasikan bagaimana pengetahuan melewati serangkaian bentuk-bentuk dari kesadaran sampai suatu “pengetahuan absolut” , dimana individu berada pada satu “roh absolut” yang meluas kealam semesta. Yang dapat dikenal dari “Hegelian Muda” adalah pemuda Karl Mark (1818-1883) yang bersebrangan dalam esensi sistem Hegelian dan menyatukannya dengan suatu kritikan pada masyarakat di zamannya.

Teori kritis mewakili garis prinsip dari pengembangan dalam tradisi idealis objektif dan terletak dalam region subjectif paling rendah dalam paradigma humanis radikal. Tiga sekolah yang mengakui adanya perkembanagn teori kritis yaitu Lucasian, Gramsci dan Frankfrut School. Ketiganya secara pemikiran berbeda pada level substantif, tetapi semuanya dipredikatkan pada inversi Marx dan sistem pemikiran Hegelian. Teori kritis merupakan merk dari teori filosofi sosial yang mencoba untuk beroperasi secara simultan pada level filosofis, teoritis, dan praktis.

Teori-teori kritik berpandangan bahwa dominasi bersifat struktural, yakni kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, jender, ras. Teori Sosial kritis mengungkapkan struktur ini untuk membantu masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami Pada level ini, teori sosial kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, dilanggengkan oleh idiologi (Marx) reifikasi (George Lukacs), hegemoni (Gramsci), pemikiran satu dimensi (Marcuse), metafisika keberadaan (Derida). Kini kesadaran palsu dipelihara oleh ilmu-ilmu sosial positivis seperti ekonomi dan sosiologi yang menggambarkan masyarakat sebagai entitas yang dikendalikan oleh hukum kaku. Akibatnya orang diajak untuk berpikir bahwa bahwa satu-satunya prilaku yang beralasan berkaitan dengan penyesuaian dan pola-pola keajegan ini. Teori sosial kritis mematahkan kesadaran palsu dengan meyakini adanya kuasa manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif untuk mengubah masyarakat.[9]

Dalam dataran praksis empiris, teori sosial terhegemoni oleh struktur kapitalisme, maka dalam dataran teoritis-metodologis, ilmu-ilmu sosial juga terkooptasi oleh dominasi positivisme sebagai produk teoritik dari sistem kapitalisme. Positivisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, dan causal laws telah mendominasi metodologi ilmu-ilmu sosial sehingga memarginalkan metodologi antipositivisme yang lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif. Implikasi negatifnya adalah ilmu-ilmu sosial telah jauh keluar dari induknya dan mengagung-agungkan logika kalkulatif berdasar angka-angka sebagaimana metodologi dalam ilmu-ilmu eksakta.

Peran ilmu dalam prespektif positivis hanyalah untuk mengklasifikasi dan menyusun fakta berdasarkan metode yang benar (metodological correctness). Positivisme adalah bentuk idiologi represif yang punya karakter “penyerahan realitas sosial kepada bentuk yang dapat dikalkulasi dan dikontrol”. Ilmu-ilmu sosial positivis telah mencampakkan filsafat moral dan nilai-nilai etika. Menurut ilmuwan sosial positivis, ilmu-ilmu sosial harus bebas nilai sehingga karya-karya yang dihasilkan bersifat objektif empirik. Dua disiplin ilmu sosial yang telah benar-benar all out menerapkan positivisme adalah ilmu ekonomi dan psikologi.[10] Di dalam ilmu politik pun telah ada pendekatan dominan positivisme, yakni behavioralisme yang ingin membawa ilmu politik mengikuti jejak ilmu ekonomi dan psikologi. Positivisme telah mengkooptasi ilmuwan-ilmuwan sosial untuk membawa ilmu-ilmu sosial menggunakan metodologi ilmu-ilmu eksakta. Padahal, konsep ilmu bebas nilai sebagaimana dianut oleh para positivis semakin banyak ditinggalkan orang. Ilmuwan, mulai dari penganut pendekatan phenomenologik, mulai mengimplisitkan nilai : mulai dari observasi, analisis sampai kesimpulan. Malah ilmuwan mutakhir dengan pendekatan teori kritis mulai mengeksplisitkan idiologi dalam pengembangan ilmu.

Akibat negatif dari positivisme ini adalah bahwa ilmuwan sosial tidak peka terhadap objek studinya karena hilangnya nilai-nilai moral etika yang ada dalam dirinya. Ilmuwan sosial juga cenderung gagal dalam memahami fenomena sosial karena empirisitas yang mereka anut tanpa mengindahkan makna di balik fenomena sosial tersebut. Selain itu, tujuan ilmu-ilmu sosial sebagai problem solving, mereka tolak karena akan terjadi pemihakan. Sikap demikian telah mendorong ilmu-ilmu sosial positivis jauh dari kenyataan objek studinya sehingga daya analisisnya selalu mengalami ketumpulan dan kebiasan.

Berbeda dari paradigma ilmu sosial diatas, kemunculan teori kritis berpendapat bahwa untuk mengerti sifat teori perlu diperhatikan hubungan-hubungan dialektikal diantara paradigma-paradigma yang berhubungan. Dengan kata lain, teori/pengetahuan harus dilihat dalam konteks-konteks sosial-historis yang membentuk perkembangannya. Teori kritis menolak pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan sebagaimana yang diajukan oleh ahli positivis karena pengetahuan selalu berlandaskan atas kepentingan. Pemisahan kepentingan dan pengetahuan terlihat seperti kecurigaan penganut dari teori ini, bagi mereka ini merupakan cara untuk mereproduksi status quo dan mendorong untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial. Persamaannya, teori ini bersebrangan dengan sifat bebas nilai dari ilmu pengetahuan, atas alasan gagasan seperti ini dapat dengan mudah dipengaruhi mistifikasi dan sangat problematis karena hal yang dikalim sebagai bebas nilai itu sebagai suatu nilai tersendiri.

Melihat kenyataan dominasi positivisme yang memacetkan metodologi ilmu-ilmu sosial di atas, perlu kiranya para ilmuwan sosial yang antipositivisme dan masih memegang teguh filsafat moral dan etika untuk mendekonstruksi positivisme. Dekonstruksi positivisme tidak bisa dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri oleh masing-masing disiplin ilmu sosial. Namun, harus dilakukan secara bersama-sama baik dalam ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Dalam ilmu ekonomi pun telah ada kegelisahan terhadap dominasi positivisme. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya Gunnar Myrdal (1969) dan Amartya Zen (1988).[11] Oleh karena itu, perlu dibentuk forum lintas disiplin ilmu sosial untuk mengonsolidasi diri.

C. PERKEMBANGAN TEORI KRITIS

Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah Tajam/tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara tentang teori kritis tidak bisa lepas dari Madzhab Frankfurt. Dengan kata lain, teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt - paradigma kritis) dengan Karl Popper (kubu Sekolah Wina - paradigma neo positivisme/neo kantian). Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jürgen Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalam sosiologi Jerman. Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis.

Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (Frankfurter Schule). Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat “eine Kritische Theorie der Gesselschaft”. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock (ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang juga selanjutnya Marcuse menjadi “nabi” gerakan New Left di Amerika).

Pada intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi basic strurtur (ekonomi) sangat menentukan suprastruktur (politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia). Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem pengetahuan. Teori kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat (culture society). Generasi pertama teori kritis ini adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse (1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfurt yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya.

Menurut Goerge Ritzer (2008) teori kritis berfungsi untuk mengkritisi: 1: Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi; 2. Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi; 3. Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status quo; 4. Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi; 5. Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas kemanusiaan. Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat.

Menurut Held (1980) Teori Kritis berangkat dari 4 (empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx dan Sigmund Freud. 1.Kritik dalam pengertian Kantian. Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu secara subyektif pula. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka. 2. Kritik dalam pengertian Hegelian. Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu “meta-teori” untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia. 3. Kritik dalam pengertian Marxian. Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritis bagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat. 4. Kritik dalam pengertian Freudian. Madzhab frankfrut menerima Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik. Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris. Sedang teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat : Pertama, bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya. Kedua, berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat. Ketiga, tidak memisahkan teori dan praksis.

Agenda kerja dari teori sosial kritis adalah menggugat dominasi epistemologi positivistik dan ingin membuka ruang akademik bagi pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk saling tukar konsepsi dan teori. Harapannya, dengan pembukaan ruang berpikir (think space) yang sama bagi ilmuwan-ilmuwan sosial dengan berbagai pendekatan yang berbeda dapat memajukan ilmu-ilmu sosial ke taraf kritisisme. Teori-teori kritis pada dasarnya adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis sangat berpengaruh terhadap teori perubahan sosial aliran kritik. Teori kritik tidak sekedar teori yang melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu teori untuk mengubah sistem dan struktur tersebut. Teori kritis secara radikal memiliki pandangan tentang kajian antara teori dan praktek. Dengan demikian, teori kritis sesungguhnya justru merupakan teori perubahan sosial atau trasformasi sosial. Pandangan teori kritis pada dasarnya secara epistemologi membenahi pandangan yang umum berlaku, bahwa urusan teori ilmu sosial adalah sekedar urusan makna memberi makna realitas sosial atau proses sosial belaka, tanpa memiliki implikasi pada praktik politik. Bagi teori kritik, justru tugas teori adalah membuat sejarah. Secara umum diakui, dalam pengertian pandangan dan mitos, yang disebut sebagai tugas “teori dan penelitian ilmiah” bagi ilmu-ilmu sosial hanyalah semata menyediakan penjelasan, tanpa adanya tugas tentang bagaimana seharusnya suatu masyarakat berbuat, atau hanya menggambarkan bagaimana realitas sosial sesungguhnya.

Teori sosial menurut teori kritik, bukan sekedar berurusan dengan benar atau salah tentang fakta atau suatu realitas sosial, tetapi bertugas untuk berkemampuan memberikan proses penyadaran kritis atau prespektif kritis kepada masyarakat tentang bagaimana kepercayaan masyarakat telah membentuk realitas sosial tersebut, bagi teori kritik, cita-cita akan keadilan sosial mustahil dapat dicapai tanpa melibatkan kesadaran mereka yang tertindas untuk terlibat dalam aksi refleksi kritis, bagi teori kritis verifikasi kebenaran teori sosial tidak diukur oleh rumus ataupun angka, tetapi melalui verifikasi praktis yang berupa aksi masyarakat memiliki kesadaran kritis yang bertindak atas interes mereka sendiri. Dengan demikian perubahan sosial itu sendirilah yang merupakan verifikasi kebenaran dari teori sosial. Atas dasar itu, teori kritis memiliki dimensi aksi dan politis. Bagi mereka tidak mungkin dipisahkan antara teori sosial dan teori politik

D. PROSES PENYUSUNAN APBD SEBAGAI REALITAS SOSIAL

Secara umum Anggaran Daerah (APBD) adalah rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, fungsi anggaran yang lebih rinci adalah sebagai insrumen kebijakan fiskal, alat distribusi dan alat stabilisasi. Kemudian sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik (Sopanah, 2004). Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri. Selanjutnya Wiratraman, 2004, menyatakan bahwa anggaran menjadi salah satu indikator respon negara atau daerah dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi.

Anggaran baik dari sisi pendapatan (revenue) maupun sisi belanja (spending) memegang peranan penting dalam menunjang kapasitas dan legitimasi pemerintah. Fozzard (2001) menyatakan bahwa masalah pokok dalam penganggaran dapat dipilah menjadi dua persoalan besar yaitu: Pertama, apa yang menjadi dasar bagi alokasi sumber daya. Ada lima pendekatan untuk menjawab hal ini: 1. Pendekatan public good (market failure) yaitu bagaimana barang-barang publik yang gagal disediakan pasar menjadi layak dan perlu disediakan dan dianggarkan oleh pemerintah. 2. Pendekatan marginal utility atau cost effectifness, yaitu bagaimana belanja yang hemat tetapi efektif, melalui perhitungan tiap unit dan antar unit pengeluaran. 3. Pedekatan allocatif efficiency, yaitu memastikan adanya efisiensi alokasi cost and benefit. 4. Pendekatan pilihan warga, dan 5. Pendekatan keadilan yaitu bagaimana anggaran diukur dari keberhasilan peran pemerintah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Persoalan kedua adalah bagaimana proses penganggaran dijalankan?. Ada lima pendekatan yaitu: 1. Pendekatan penganggaran administratif, yaitu alokasi penganggaran berdasarkan tugas dan fungsi berbagai lembaga dan dinas pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. 2. Pendekatan nasionalisme, bagaimana mengalokasikan anggaran agar lebih efisien dan efektif melampaui berbagai tugas dan fungsi berbagai lemabaga dan dinas pemerintah. 3. Pendekatan incremental, alokasi penganggaran berdasarkan perubahan gradual dan bertahap, sesuai dengan kebijakan politik dan aturan main yang ada. 4. Pendekatan public choice, yaitu bagaimana mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan birokrat, dan 5. Pendekatan principal dan agen, yaitu bagaimana memperluas peran dari masyarakat dalam kebijakan penganggaran.

Proses pengangaran di Indonesia menjadi realitas yang menarik setelah reformasi dan desentralisasi yang mendorong media dengan bebas melibut berbagai kasus yang menyakut anggaran termasuk korupsi anggaran publik. Liputan media masa telah “mempolitisasi” kesadaran warga atas hak-haknya terhadap anggaran. Oleh karena itu anggaran menjadi isu yang menarik untuk diteliti.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kerangka regulasi formal untuk mengatur pemerintahan daerah (UU No. 32/2004 beserta peraturan pelaksanaannya), perencanaan daerah (UU No. 25/2004 beserta SEB Bappenas dan Mendagri tentang pedoman Musrenbangda) dan penganggaran/keuangan daerah (UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No. 58/2006, Permendagri No. 13/2006 dan lain-lain). Ketiga kerangka regulasi itu mempunyai makna dan tujuan yang berbeda-beda bahkan sering tidak sejalan. UU pemerintahan daerah, sebagai regulasi umum, pada prinsipnya melakukan desentralisasi kepada daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola kewenangan, perencanaan dan keuangan

Tatakelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih menghendaki beberapa prasyarat diantaranya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa tahapan diantaranya mulai dari tahap proses perencanaan dan penganggaran, tahap pengesahan, tahap implementasi sampai pada tahap laporan pertanggungjawaban. Semua tahap harus dilewati dan masing-masing mempunyai prinsip sebagai mana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut FITRA (2005) tahap penyusunan anggaran harus memegang beberapa prinsip diantaranya harus mengedepankan: (1). partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran (2). transparansi dan akuntabilitas anggaran (3). disiplin anggaran (4). keadilan anggaran (5). efesiensi dan efektivitas anggaran (6). taat asas dalam penyusunan anggaran. Jika prinsip-prinsip tersebut dapat di laksanakan dengan baik maka pengalokasian anggaran untuk kepentingan rakyat (pro poor budget) akan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran sangat penting mengingat keterlibatan publik dalam proses anggaran untuk:

1. Meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran dapat membantu berbagai upaya mengidentifikasi sejumlah kebutuhan masyrakat yang harus diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan. efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas.

2. Meningkatkan pengelolaan keuangãn. Walaupun pemerintah memiliki sistem pengawasan dan prosedur audit tersendiri, monitoring dan publik penting dilakukan untuk mengawasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan. Di benbagai kasus, pengawasan publik terhadap anggaran akan meningkatkan hubungan antara pembayar pajak dengan pemerintah daerah, karena para pembayar pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan pemenintah dapat melacak kemana dan untuk apa dana yang mereka bayarkan itu digunakan.

3. Menguatkan demokrasi. Warga negara seringkali memihki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana sebaiknya negara itu difungsikan sehingga menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakatterhadap pemerintah. Pada saat yang bersamaan, aparat pemerintah seringkali merasa dipojokkan dengan berbagai kebutuhan dan permintaan yang seningkali berbenturan rnengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan masyarakat dalam dialog-dialog mengenai isu-isu anggaran akan meningkatkan kemampuan mereka membaca anggaran sehingga dapat menjembatani konfhk dan melakukn diskusi dan debat yang Iebih konstruktif dan sehat mengenai kebijakan anggaran dan prioritas-prioritasnya.

E. MENGAPA PRO POOR BUDGET?

Mengapa pro poor budget? Ada tiga hal penting yang mendasari argumen mengapa harus mengembangkan pro poor budget di Indonesia. Pertama, konteks kondisional yang mengharuskan, yaitu kondisi kemiskinan yang mengharuskan negara berpihak pada anggaran pro poor. Kedua, konteks yang menghambat (disabling), yaitu kebijakan social-ekonomi yang kurang berpihak kepada orang miskin sehingga harus direformasi. Ketiga, konteks yang memungkinkan (enabling) berkembangnya anggaran pro poor, yaitu arus desentralisasi dan demokrasi lokal.

Konteks yang mengharuskan. Indonesia hingga sekarang menghadapi problem besar berupa kemiskinan. Secara empirik, angka-angka kemiskinan di republik ini memprihatinkan meski agenda pembangunan sudah berjalan selama empat dasawarsa. Pembangunan yang berjalan selama empat dasawarsa terakhir telah membuahkan pertumbuhan dan kemajuan secara luar biasa. Tetapi, ledakan pertumbuhan dan mobilitas sosial belum menjadi Fondasi yang kokoh bagi human well being, kesejahteraan dan keadilan sosial. Ketimpangan jauh lebih besar dan serius ketimbang kemajuan dan kemakmuran yang dihasilkan oleh pembangunan. Oleh karena itu, anggaran pro poor sebenarnya mempunyai relevansi dan titik pihak empirik dan preskriptif ke depan. Secara empirik, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan serius, yang salah satunya disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Alokasi anggaran lebih banyak dikonsumsi oleh aparat dan dialokasikan untuk menyelamatkan ekonomi makro. Secara preskriptif, anggaran pro poor adalah bentuk tindakan afirmatif untuk menjawab masalah kemiskinan.

Konteks yang menghambat. Secara politik, anggaran pro poor sebenarnya merupakan mandat konstitusi, kewajiban pemerintah ataupun kesepakatan MDGs yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Skema pro poor sebenarnya telah dijabarkan dalam RPJMN, SNPK, dan SPKD. Di atas kertas, dokumen-dokumen kebijakan nasional dan daerah mengandung visi dan prioritas penanggulangan kemiskinan. Tetapi, yang terjadi adalah kesenjangan antara kebijakan dan perencanaan di satu sisi dan penganggaran di sisi lain. Penganggaran selalu tidak tunduk pada kebijakan dan perencanaan. Oleh karena itu, anggaran pro poor sebenarnya mempunyai relevansi dan titik pihak empirik dan preskriptif ke depan. Secara empirik, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan serius, yang salah satunya disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Alokasi anggaran lebih banyak dikonsumsi oleh aparat dan dialokasikan untuk menyelamatkan ekonomi makro. Secara preskriptif, anggaran pro poor adalah bentuk tindakan afirmatif untuk menjawab masalah kemiskinan.

Konteks yang memungkinkan (enabling). Sentralisme pemerintahan dan pembangunan di masa lain, yang selalu menekankan pendekatan top down dan seragam, telah terbukti tidak peka terhadap keragaman lokal, menciptakan ketimpangan antar daerah, dan tidak mampu menjangkau penduduk miskin secara merata. Arus desentralisasi dan demokrasi lokal selama satu dekade tentu merupakan pembalikan atas sentralisme, sekaligus menjadi konteks yang memungkinkan lahirnya kebijakan daerah yang lebih pro poor. Desentralisasi memang menimbulkan jebakan yang serius dalam bentuk kehadiran oligarki, elite capture, dan korupsi yang merajalela, tetapi ia juga membuka kesempatan yang besar bagi reformasi kebijakan dan anggaran daerah yang lebih pro poor.

D. MENGGESER DOMINASI NEGARA MENUJU PARTISIPASTIF ANGGARAN YANG PRO POOR BUDGET

Langkah awal dalam menggeser dominasi Negara menuju partisipatif dalam penyusunan APBD telah di tandai dengan adanya reformasi keuangan daerah yang melahirkan berbagai kebijakan baru dalam proses penyusunan APBD yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel. Untuk dapat melanjutkan reformasi diperlukan komitmen elite dan partisipasi rakyat yang tinggi. Jika ada partisipasi rakyat, tetapi tidak ada komitmen elite, hasilnya penyerobotan elite. Jika ada komitmen elite, tetapi tidak ada partisipasi rakyat maka yang terjadi adalah reformasi oleh elite. Reformasi elitis ini membuat rakyat pasif dan tergantung sehingga reformasinya rapuh dan tidak berkelanjutan. Jika tidak ada partisipasi rakyat dan tidak ada komitmen maka yang terjadi adalah status quo.

Syarat penting yang harus di penuhi untuk dapat memperkuat partisipasi masyarakat sipil adalah adanya kessadaran akan hak sosial dan hak politik untuk terlibat dalam menentukan dan memperbaiki kehidupan bersama. Baik karena kepentingannya sendiri (memperoleh pelayanan publik yang baik dan terjangkau) maupun kepentingan publik yang ideal (kota yang lebih hijau dan nyaman, transportasi yang lancar dan aman) maka warga negara berkumpul dan mengorganisir diri dalam sebuah tindakan bersama. Masyarakat sipil yang kuat dan aktif menjadi syarat bagi herjalannya demokrasi karena masyarakat sipil seperti itu dapat memberikan kritik dan usulan kebijakan yang diperlukan.

Selain komitmen elit dan kekuatan partisipasi masyarakat yang kuat dalam menggeser dominasi negara yang selama ini sangat kuat maka di perlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang akan melindungi hak-hak rakyat di tingkatan lokal (daerah). Oleh karena itu diperlukan perubahan radikal srukturalis untuk melegitimasi tuntutan dari masyarakat dalam mewujudkan anggaran yang partisipatif menuju pro poor budget.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. PARADIGMA PENELITIAN

Studi ini masuk dalam ranah paradigma critis[12] yang menilai objek atau realitas secara kritis yang tidak hanya melalui pengamatan manusia. Secara epistemologis[13], dalam paradigma ini hubungan antara pengamat dengan realitas yang menjadi objek merupakan suatu hal yang tidak bisa di pisahkan. Herbert Marcuse, sebagaimana yang diulas oleh Harold Bleich[14], memberikan tiga prinsip teori kritis: pertama, ia secara integral terkait dengan realitas konkret. Wilayah diskursifnya adalah realitas sosial, bukan berada dalam alam abstrak dan ahistoris. Tidak mengherankan jika tema yang diusung meliputi dominasi, hegemoni, totaliterisme, emansipasi dan seterusnya. Teori ini punya perhatian terhadap praksis yang didesain untuk mentransformasikan struktur dominan di masyarakat. Ia berusaha membuka jalan untuk munculnya manusia yang terbebaskan dan mengeliminasi represi. Kedua, berkaitan dengan fungsi teori kritis. Fungsi teori kritis adalah untuk menguji secara kritis kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di masyarakat dan berupaya mencari akar penyebabnya dengan membongkar apa yang tersembunyi dan membuat yang implisit menjadi eksplisit. Ketiga, berkaitan dengan penggunaan beberapa idealitas masa lalu untuk menilai situasi sekarang. ini berarti teori kritis tidak menafikkan nilai-nilai masa lalu sepanjang nilai-nilai tersebut bermanfaat untuk proyek emansipasi.

Dalam bidang akuntansi Criticsm Paradigm berusaha untuk menjelaskan bahwa teori dan praktik akuntansi dapat berkembang terus sesuai dengan kreatifitas peneliti dalam akuntansi yang bertujuan melakukan kritik, transformasi, pemulihan, emansipasi, pembongkaran terhadap suatu fenomena yang diteliti agar dipahami lebih baik. Teori dan praktik akuntansi juga diciptakan oleh manusia sebagai “penguasa” yang memanipulasi, mengkondisikan, dan mencuci-otak (brain-wash) orang lain agar memahami atau menginterpretasikan akuntansi sesuai dengan interpretasi yang diinginkan oleh yang berkuasa[15]. Dengan paradigma ini diharapkan ilmu-ilmu sosial khususnya akuntansi akan terus berkembang berani menentang hegemoni kapitalisme dan metodologi positivisme yang sudah mapan[16].

2. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Malang Raya yang terdiri dari 3 kota/ Kabupaten. Subjek penelitian ini adalah pejabat pengambil kebijakan dalam proses penganggaran, masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan APBD, LSM (NGO), Perguruan Tinggi, dan wartawan/media massa. Metode pemilihan subjek penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan data.

3. Jenis dan Cara Pengambilan Data

Ada beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini yang akan diambil dengan beberapa cara yaitu:

1. Data Sekunder

Data-data sekunder yang dibutuhkan antara lain RPJMD, SPKN, SPPN, KUA APBD, LKPJ serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Data-data ini akan di kumpulkan oleh peneliti dengan cara mengakses ke Dinas atau SKPD yang terkait.

2. Data Primer

Data primer yang dibutuhkan berupa potret proses penyusunan APBD yang pro poor budget. Data primer ini akan di kumpulkan peneliti melalui Observasi, Wawancara, Focus Group Discusion. Wawancara akan dilakukan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan APBD yaitu Kepala Daerah, eksekutif, DPRD, Ormas, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, NGO, CSO, Media Masa, Kelompok Perempuan dll. Sedangkan FGD akan digunakan sebagai media untuk menyusun Model Penyusunan APBD yang Pro Poor Budget dengan dukungan Peraturan Daerah.

4. Alat Analisis

Studi ini ingin merubah kebijakan dalam proses penyusunan APBD dari yang didominasi oleh negara (kekuasaan) atau kaum pro elit menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin (pro poor budget). Oleh karena itu studi ini masuk dalam ranah kritis dengan pendekatan radical structuralism. Pendekatan ini di ambil karena proses perubahan yang diinginkan akan lebih mudah tercapai jika ada peraturan formal berupa Peraturan Daerah (PERDA) sebagai payung yang akan melegitimasi perubahan.

Menurut teori strukturasi dalam penelitian sosial ada kemungkinan bisa digolongkan dua jenis metodologi. Dalam analisis institusional sifat struktur diperlakukan sebagai ciri-ciri sistem sosial yang direproduksi secara kronologis. Dalam analisis prilaku strategis, fokusnya ditujukan pada mode-mode yang digunakan para aktor dalam menyimpulkan sifat struktural selama pembentukan hubungan-hubungan sosial itu dan masing-masing harus didasarkan pada prinsip yang memusatkan pada dualitas struktur. Analisis prilaku strategis berarti memberikan perhatian lebih banyak pada kesadaran diskursif dan praktis, dan pada strategi-strategi pengendalian dalam batas-batas kontekstual yang telah ditetapkan. Sifat-sifat latar interaksi yang dilembagakan secara metodologis sifatnya ditetapkan. Analisis strukturalis yang dipusatkan pada aktifitas-aktifitas kelompok-kelompok aktor tertentu yang ada dalam situasi kontekstual

Teori strukturasi berkaitan dengan hubungan antara aksi agen dan struktur sosial dalam produksi, reproduksi dan regulasi tatanan sosial (Conrad, 2000). Sistem sosial berisi beberapa aktivitas agen manusia, yang direproduksi antar waktu dan ruang. Struktur sebagai aturan berisi konstitusi makna (signifikasi) dan elemen normatif (legitimasi). Perintah terhadap sumberdaya alokatif dan otoritatif memudahkan penggunaan kekuasaan (struktur dominasi). Dalam konteks studi ini yang disebut principal adalah negara (daerah) yang diberi mandat mengelola APBD, sedangkan yang disebut agen adalah rakyat yang sebenarnya adalah pemilik uang negara[17]. Karena rakyat sebagai pemilik “uang negara” maka tuntutan terhadap pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD sehingga APBD berpihak pada kepentingan rakyat miskin adalah hak.

Struktur legitimasi berisi aturan normatif dan kewajiban moral sebuah sistem sosial. Hal ini menunjukkan nilai dan ideal tentang apa yang penting dan apa yang harus terjadi di dalam tatanan sosial (Macintosh, 1990). Karena itu, dalam studi ini, struktur legitimasi dapat dicapai dengan mengusulkan disusunnya Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang akan melindungi kepentingan rakyat. Tanpa ada regulasi yang mengatur maka akan sulit terjadi perubahan yang di inginkan rakyat.

Dalam hal dominasi, kemampuan agen untuk memberikan pengaruh dan menggunakan sumberdaya kekuasaan berhubungan erat dengan dominasi di level struktur. Giddens (1984) mengemukakan dua tipe sumberdaya kekuasaan, yaitu bahwa perintah terhadap sumberdaya alokatif (obyek, barang dan fenomena materi lainnya) adalah sebuah fitur institusi ekonomi, sedangkan perintah atas sumberdaya otoritatif (kapabilitas untuk berorganisasi dan mengkoordinasi aktivitas aktor sosial) adalah sebuah fitur dari institusi politik. Dalam studi ini agen (rakyat) menginginkan perubahan dominasi ekonomi dari APBD yang alokasi ekonominya banyak menguntungkan kaum pro elite menjadi alokasi yang menguntungkan kaum pro poor. Dalam konteks dominasi politik, APBD yang selama ini proses penyusunannya meninggalkan agen (rakyat) sebagai pemilik “uang negara” menginginkan perubahan dengan melibatkan rakyat di setiap penyusunannya (partisipatif).

Teori strukturasi memberikan sebuah cara untuk memahami proses sosial yang membantu membentuk kontrol terhadap kekuasaan (negara). Sebagai alat kontrol maka struktur signifikasi, struktur legitimasi dan strukur dominasi harus saling berhubungan. Oleh karena itu peran agen (rakyat) sangat di kedepankan untuk merubah struktur yang telah ada. Dengan menggunakan alat analisis Teori Strukturasi Gidden penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan APBD yang berpihak kepada masyarakat miskin sehingga tujuan dari MDGs akan dapat tercapai di tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Adib., Muslim, Mahmuddin., Rusmiyati, Siti., dan Wibisono, Sonny. (2002) Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana Yogyakarta.

Basjir, Wahyu W, (ed), 2006, Keindahan Yang Menipu: Partisipasi Dalam Penganggaran Daerah di Indonesia, Idea-Partnership, Yogyakarta.

Ben Agger, Postmoderinisme: Ideologi or Critical Theory, dalam The Discourse of Domination: From the Frankfur School to Postmodernisme, hal 278-306

Burrel, Gibson dan Gareth Morgan. 1993. Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the sociology of corporate life. USA: Ashgate Publishing Company.

Chua, Wai Fong. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Review, Vol 61, No 4.

Conrad, Lynne, 2005, A Structuration Analysis Of Accounting Systems And Systems Of Accountability In The Privatised Gas Industry, Critical Perspectif on Accounting, 16; 1-26.

Giddens, A. 1984, The constitution of society, Polity Press.

Eko, Sutoro (2007), “DAERAH BUDIMAN: Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan”, Makalah disajikan dalam Konferensi Internasional: Lebih Dari Sekadar Penghapusan Kemiskinan: Memajukan Kebijakan Sosial yang Komprehensif di Era Desentralisasi”, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prakarsa, Ford Foundation, OXFAM Great Britain, Kantor Menkro Kesra, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai, ADKASI, IESR dan KruHa, Jakarta 26-28 Juni 2007.

Fozzard, Adrian, 2001, The Basic Budgeting Problem: Approach to Resource Allocation In The Public Sector and Their Implication for Pro Poor Budget, dalam CAPE-ODI Working Paper 147.

Hardojo, Antonio P, Triwibowo, D, Rostanty, M, Shodiq, S.H., Sutoro, E., Thubany, S.H., Farhan, Y., 2008, Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat, Lkis, Yogyakarta.

Harold Bleich, The Philosophy of Herbert Marcuse (Washington: University Press of America, 1977) dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 15 Tahun IV, 2003.

Held, David, 1980, Intriduction To Critical Theory, University of California Press, Berkeley and Los Angeles

Lorens Bagus, 1996, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta.

Macintosh NB, Scapens RW, 1990, Structuration theory in management accounting, Acounting Organization Society, 15(5):455–577

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta

Najih, M, Sirajudin dan Sopanah, 2006, Hak Rakyat Mengontrol Negara, Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, MCW-Yappika, In-Trans, Malang

Ritzer, George dan Goodman, Douglas, 2008, Teori Sosiologi, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Ritzer, G dan D.J. Goodman. 2003. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Diterjemahkan dari Moder Sociological Theory. Sixth Edition.

Sarantakos, Sotirios. 1993. Social Research. Australia. Macmillan Education Australia PTY LTD.

Sisk, Timothy D. (ed.) (2002) Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan, Seri 4, Internasional IDEA, Jakarta.

Sopanah (2003) Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Proceding SNA VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003

_______ (2004) Memantau APBD Dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis, Volume I, Nomor 2 Juni, FE Universitas Merdeka Malang

_______ (2005) “Working Paper Lokakarya Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Studi Kasus APBD 2005 Kota Batu” disampaikan pada acara Lokakarya Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Masyarakat dan Daerah (PUSKA-POMDA) FISIP Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Otonomi dan Kebijakan (PSO&K) Universitas Muhammadiyah Malang di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 16 Desember 2005

Sopanah dan Wahyudi, Isa, (2005a) Strategi Penguatan Masyarakat sipil dalam meminimalisasi Distorsi Penyusunan APBD Kota Malang, dalam Procesing Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran, Surabaya 23-24 November 2005

______________________ (2005b) Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat terhadap Pengawasan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Malang, dalam Procesing Simposium Riset II ISEI, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran, Surabaya 23-24 November 2005

Soetono, B., Rosianasari, E.S, Farouk, P.U., 2006, Menggagas Penyusunan dan Implementasi Perda Yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, YIPD-ADKASI, Didukung oleh Justice For The Poor World Bank, Jakarta.

Suhardi, Suryadi, dan Julmansyah (2001) Partisipasi Politik masyarakat dalam Pengembangan Demokrasi, Riset tentang Kasus Legislasi Peraturan daerah tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sumbawa, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium untuk Studi Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), LP3ES dan Pustaka Pelajar atas dukungan The Ford Fundation,

Sukoharsono, Eko Ganis, 2008, Kuliah Metpen Non Positif Tanggal 8 September 2008 Tentang Paradigma Dalam Riset Akuntansi, PDIA, Universitas Brawijaya Malang.

Sutoro, Eko (2008), Benih Perubahan di atas Fondasi Politik yang Rapuh (Studi tentang Politik Anggaran Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara) Ire’s Insight Working Paper/Eko/I/February/2008. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Syaifudian, Hetifah (Dalam Sumarto, Hetifah Sj), 2004, Inovasi Partisipasi dan Good Governnace, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Triyuwono, Iwan, 2008, Kuliah Filsafat Tanggal 15 Desember 2008 Tentang Paradigma Kritis, PDIA, Universitas Brawijaya Malang

Wahyudi, Isa, 2004, Logos (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora) Volume 2 No 1, LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah.

[1] Anggaran sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi terkadang banyak kompromi karena banyak kepentingan. Ideologi yang berhaluan liberal-kapitalis selalu merekomendasikan pengurangan fungsi distribusi yang dilakukan oleh negara. Sedangkan ideology pasar-sosialis merekomendasikan peran Negara yang kuat dan aktif dalam kebijakan pembangunan social ekonomi. Negara harus mengutamakan distribusi dan alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat (Hardojo, dkk, 2008).

[2] Karena mengandung keberpihakan secara afirmatif, kebijakan pro poor menekankan bahwa indicator social ekonomi orang miskin harus diperbaiki lebih cepat dari pada kelompok lain (Vandemortele, 2003 dalam Hardojo 2008; 37).

[3] Pada saat hasil riset ini dipresentasikan dalam Simposium Riset Ekonomi Indonesia menjadi diskusi yang menarik karena penggunaan metode kualitatif yang sangat jarang dalam riset terdahulu.

[4] Dalam Proseding Seminar dan Lokakarya Nasional: Menelaah Perda untuk Menjamin Transparasi dan Akuntabilitas Pengimplementasian Perda, (Soetono (ed), 2006)

[5] Hasil diskusi dengan beberapa warga juga menyatakan bahwa Caleg yang telah terpilih sebagian besar melupakan daerah pemilihannya, mereka hanya mengutamakan konstituennya.

[6] Istilah paradigma semakin penting karena karya ilmuwan Amerika Thomas Kuhn yang selalu bekerja dalam paradigma tertentu. Dalam Lorens Bagus, 1996, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta.

[7] Penjelasan Kuliah Filsafat Tanggal 15 Desember 2008 (Triyuwono, 2008)

[8] Lebih lanjut Triwuyono menjelaskan dengan paradigma spiritualis diharapkan munculnya kesadaran ketuhanan dimanapun dan oleh siapapun. Sebagai contoh akunatnsi syariah yang telah di populerkan oleh Triyuwono di harapkan menjadi jalan untuk mengurangi kapitalis.

[9] Agger, Ben. Teori Sosial Kritis : Kritik, Penerapan dan Implementasi. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2003.

[10] Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Raka Sarasin. Yogyakarta. 2002.

[11] Lihat Fakih, Mansour. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Insist dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2002.

[12] Paradigma ini mengajukan metode dialog transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki

[13] Paradigma ini lebih menekankan konsep subjectivitas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan, karena nilai yang dianut pengamat ikut campur daalm menentukan kebenaran tentang sesuatu (Agus Salim, 2001).

[14] Harold Bleich, The Philosophy of Herbert Marcuse (Washington: University Press of America, 1977) dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 15 Tahun IV, 2003.

[15] Penjelasan Kuliah Metode Penelitian Non Positive Tanggal 8 Sepetember 2008 oleh Sukoharsono

[16] Wahyudi, Isa, 2004, Kritik Teori-teori Sosial, Logos, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 2 No 1, 2004, LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik

[17] Uang Rakyat dan Uang Negara sebenarnya mengandung makna tentang sumber, peruntukan, dan kepemilikan. Sumber dari Uang Negara adalah Pajak, Retribusi, Hibah dan lain-lain yang kesemuanya adalah untuk kepentingan rakyat (Najih, dkk, 2006).

Evaluasi LKPJ Bidang Pendidikan Kabupaten Malang 2010

2011-04-02T10:54:00.002+07:00

Evaluasi LKPJ Bidang Pendidikan Kabupaten Malang 2010

Oleh: Hevi Suhendi

Inspire Indonesia

1. Kerangka Logis Kebijakan

VISI KABUPATEN MALANG 2006-2010:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Agamis, Demokratis, dan Sejahtera”

MISI KABUPATEN MALANG 2006-2010:

a. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan social budaya.

b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

c. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur

d. Mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.

e. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

f. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

“ Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan”

SASARAN:

§ Meningkatnya APK Sekolah

§ Meningkatnya Jumlah sekolah unggulan dan sekolah satu atap

§ Menurunnya angka buta huruf

§ Semakin rasionalnya perbandingan guru dan murid

§ Semakin rasionalnya ketersediaan sekolah dengan anak usia sekolah

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010

Tema : Penguatan ekonomi local dan peningkatan pelayanan public

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Keshatan

à Peningkatan Akses terhadap Pendidikan yang Berkualitas

KEBIJAKAN ANGGARAN

Terdiri dari 7 program dan 33 kegiatan

a. Rencana Rp. 705.265.100,-

b. Realisasi Rp. 667.768.000,-

c. Sisa Rp. 37.496.100,-

2. EVALUASI & REKOMENDASI

2.1 Evaluasi

Pentingnya Evaluasi Program

Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Pentingnya evaluasi mendalam sangat sejalan dengan maksud menurut PP nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat (5) yaitu Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan

Indikator Evaluasi Kebijakan Pendidikan

INDIKATOR INPUT:

Merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan.

§ Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah (Rujukan Indikator)

§ Rasio Murid Per Guru

§ Rasio Murid-Kelas

§ Rasio Murid-Sekolah

§ Persentase rumah tangga yang mempunyai jarak sama dengan atau kurang dari 5 km ke SD/SLTP/SM

§ Persentase rumahtangga yang waktu tempuh sama dengan atau kurang dari 15 menit ke SD/SLTP/SM

§ Persentase Pengeluaran Pendidikan terhadap Total Pengeluaran

§ Persentase Guru Berijazah S1, S2, dan S3

§ Persentase Guru Bersertifikasi

INDIKATOR PROSES:

Indikator jenis ini menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat.

§ Angka Partisipasi Kasar (APK)

§ Angka Partisipasi Murni (APM)

§ Indek Partisipasi Masyarakat

INDIKATOR OUT PUT:

Hasil-hasil yang dapat dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan dapat dilihat dalam indikator output.

§ Persentase Melek Huruf (PMH)

§ Persentase Jumlah Taman Sekolah pada berbagai jenjang Pendidikan

§ Angka Putus Sekolah SD (APS SD)

§ Hasil Ujian Nasional dan UAS BN

Evaluasi Out put Kebijakan Pendidikan Tahun 2010

Berdasarkan kerangka indikator evaluasi serta kebijakan pemerintah pemerintah kabupaten Malang tahun 2010, maka hasil evaluasi implementasi kebijakan pendidikan sebagaimana yang terlaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati Malang Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

§ LKPJ Bidang pendidikan seharusnya dapat menggambarkan pencapaian tujuan kinerja program pendidikan tahun 2010 sekaligus menjadi goal dari pencapaian visi dan misi Dinas pendidikan tahun 2006-2010. Namun faktanya dalam dokumen LKPJ tahun 2010, laporan yang disajikan sangat minim data-data yang berupa hasil dari intervensi dari berbagai program dan kegiatan dinas pendidikan.

Laporan yang disajikan hanya sekedar memuat matrik program dan kegiatan secara mekanis, jika indictor keluaran yang digunakan hanya sebatas menggambarkan terlaksanya atau tidaknya sebuah program dan kegiatan, maka sangat sulit untuk menyimpulkan apakah implementasi program dan kegiatan dinas pendidikan tahun 2010 (“Peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas” ) bisa dilihat progress pencapaiannya.

Guna mengetahui sejauh mana peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas sudah dicapai?, maka data yang perlu disajikan adalah data-data yang menyangkut 3 indikator utama yaitu

1. Indikator input : (Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah (Rujukan Indikator), Rasio Murid Per Guru, Rasio Murid-Kelas, Rasio Murid-Sekolah, Persentase rumah tangga yang mempunyai jarak sama dengan atau kurang dari 5 km ke SD/SLTP/SM, Persentase rumahtangga yang waktu tempuh sama dengan atau kurang dari 15 menit ke SD/SLTP/SM, Persentase Pengeluaran Pendidikan terhadap Total Pengeluaran, Persentase Guru Berijazah S1, S2, dan S3, Persentase Guru Bersertifikasi).

2. Indikator Proses: (Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Indek Partisipasi Masyarakat).

3. Indikator Dampak: (Persentase Melek Huruf (PMH), Persentase Jumlah Taman Sekolah pada berbagai jenjang Pendidikan, Angka Putus Sekolah SD (APS SD), Hasil Ujian Nasional dan UAS BN, Indek pendidikan, IPM)

Berdasarkan 3 indikator utama tersebut, pencapaian tujuan dari berbagai program dan kegiatan dinas pendidikan akan dengan mudah untuk di evaluasi tingkat pencapaiannya dengan metode membandingkannya dengan kondisi lingkungan awal (base line) dengan kondisi sesudah intervensi program dan kegiatan dilakukan (2006-2007-2008-2009-2010), hasilnya apakah ada perubahan situasi sebelum dan sesudah program dan kegiatan dilakukan.

§ Dari segi kebijakan pendidikan, program-program dan kegiatan bidang pendidikan tahun 2010 masih jauh dengan tujuan desentraliasi pendidikan dimana elemen-elemen kemitraan atau partisipasi masyarakat menjadi salah satu tujuan reformasi manajemen pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan Desentralisasi pendidikan hingga ke level satuan pendidikan seharusnya mendapatkan porsi dukungan yang rasional, pilar-pilar kelembagaan dari adanya kebijakan desentralisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan (Tingkat Kab/kota) dan Komite Sekolah (Tingkat Satuan pendidikan) idealnya mampu didukung pengembangannya melalui alokasi anggaran yang rasional, namun dalam agenda kebijakan pendidikan tahun 2010, program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan serta manajemen pendidikan masih sangat jauh bila dibandingkan dengan alokasi kegiatan lainnya. Hal ini sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya daerah guna memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga disinilah esensi peran serta masyarakat dalam setiap proses pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional beserta peraturan turunannya.

§ Dari aspek sensitivitas kebijakan, program dan kegiatan bidang pendidikan kurang memberikan ruang khusus (afirmative action) bagai kaum rentan dan miskin dalam meng akses pendidikan yang berkualitas (pro poor). Semua program dan kegiatan bidang pendidikan tahun 2010 tidak ada satupun yang secara khusus diperuntukkan sasarannya bagi kaum rentan dan miskin, padahal angka kemiskinan kabupaten malang tahun 2009 masih 15,66%, artinya ada sasaran potensial pendidikan pada awal perencanaan program yang idealnya mendapatkan perhatian khusus, sebab sejalan dengan visi dan misi kabupaten malang 2006-2010 serta program prioritas bidang pendidikan tahun 2010 yang mengusung tujuan “peningkatan akses pendidikan terhadap pendidikan yang berkualitas” melihat konstruksi kebijakan ini maka kaum rentan dan miskin menjadi masalah dalam meng akses pendidikan yang berkualitas.

§ Dari aspek profesionalisme perencanaan, dengan mendasarkan pada dokumen LKPJ bupati malang tahun 2010, dalam ranah pengarusutamaan pembangunan yang salah satunya wajib mengedepankan prinsip-prinsip Good Governace kurang diinternalisasikan secara baik dalam praktek. Faktanya logika pencapaian program dan kegiatan tidak disertai dengan penentuan indicator yang baik yaitu terukur, visible, akurat dan relevan, sensitive dan tepat waktu.

3. REKOMENDASI

§ Perlunya penyempurnaan LKPJ bidang pendidikan dengan mencamtumkan indicator operasional mengenai pencapaian akses serta indicator pendidikan yang berkualitas.

§ Perlunya pemaparan secara deskriptif tingkat pencapaian tujuan program tahun 2010 sekaligus merasionalisasi peta pencapaian Rencana strategis Dinas Pendidikan dari tahun awal yaitu 2006 hingga tahun akhir periode bupati Malang yaitu 2010 sekaligus memetakan konstribusi pencapaian program pendidikan pada pencapaian visi kabupaten malang tahun 2006-2010.

§ Perlunya penguatan program pengembangan kapasitas manajemen pendidikan yang inovatif dan kreatif.

§ Perlunya keberpihakan kebijakan pendidikan pada kelompok rentan dan miskin di kabupaten malang.

§ Perlunya penguatan kapasitas aparatur dalam proses perencanaan, implementasi serta evaluasi program pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis kebijakan.

MENYINGKAP AKUNTABILITAS NILAI KEARIFAN BUDAYA JAWA

2011-03-28T11:24:00.000+07:00

1. Latar Belakang

Kemunculan akuntansi yang dipraktikan di suatu tempat (wilayah) selalu dikonstruksi dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dalam kenyataannya faktor-faktor lingkungan (misal sosial, budaya, ekonomi dan politis) selalu mempengaruhi bentuk praktik akuntansi yang dijalankan. Sehingga praktik akuntansi akan mengalami sejarah dan perkembangan yang unik seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Menurut Suwarjono (2005: 1) untuk dapat mengembangkan suatu struktur dan praktik akuntansi di suatu wilayah atau negara tertentu tidak cukup hanya dengan belajar praktik akuntansi yang sedang berjalan saja. Di balik praktik akuntansi sebenarnya terdapat seperangkat gagasan-gagasan yang melandasi praktik tersebut berupa asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran (Suwarjono, 2005:2). Gagasan-gagasan yang muncul di balik praktik akuntansi tersebut sebenarnya sangat menarik untuk dikaji dalam rangka konstruksi dan pengembangan akuntansi yang lebih baik dan maju.

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi bentuk praktik akuntansi yang jarang terfikirkan oleh kita adalah faktor budaya lokal dan agama. Budaya lokal dan agama suatu wilayah akan memberikan style praktik akuntansi yang sedang berjalan. Gagasan-gagasan yang muncul di balik praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh budaya lokal suatu wilayah jelas akan berbeda dengan praktik akuntansi yang dipengaruhi budaya lokal wilayah lain. Praktik akuntansi yang berjalan karena pengaruh budaya Jawa misalnya, jelas akan memunculkan gagasan-gagasan di balik praktik akuntansi tersebut dengan sifat alamiah Jawa. Demikian halnya pengaruh agama terhadap praktik akuntansi akan memunculkan gagasan-gagasan di balik praktik akuntansi yang bersifat agamis.

Oleh karenanya kita tidak selalu bisa memaksakan diri untuk menerapkan praktik akuntansi yang selama ini diadopsi dari Amerika. Hal ini karena akuntansi Amerika jelas tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat lokal. Praktik akuntansi yang dijalankan oleh Amerika hanya sesuai dengan masalah lokalitas di Amerika saja. Prosedur, metoda, dan teknik pencatatan transaksi keuangan dilakukan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan lokalitas Amerika.

Tulisan ini akan menggali dan memahami gagasan-gagasan yang muncul dari sebuah praktik akuntansi yang sederhana. Praktik akuntansi sederhana dan alamiah tersebut muncul dari nilai-nilai kearifan budaya Jawa.

Budaya menurut Kuntowijoyo (2006: 3) adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengerahan dan pegarahan terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniayah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen diri manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia, baik individu maupun masyarakat ataupun individu dan masyarakat. Soedarjono (2007) membedakan wujud budaya sebagai hasil akal, pikir budi manusia menjadi tiga, yaitu: (1) sebagai suatu yang kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) sebagai suatu yang kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia. (3) sebagai benda-benda hasil karya manusia yang bersifat fisik, seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya.

Sebagai bagian dari dunia, orang Jawa dikenal memiliki kemampuan asimilasi dan adaptasi budaya yang luar biasa. Persinggungan antar-budaya dan agama di seluruh dunia mau tak mau ikut menggoreskan lukisan di wajah budaya dan agama orang jawa. Akibatnya, terjadilah pengelompokkan aliran, keyakinan, dan pemikiran tentang sejumlah ide dasar spiritualisme. Penelitian Geerzt (1960) yang akhirnya disanggah banyak ahli, tampaknya juga mencoba memahami pemilahan pola pemikiran dan budaya spiritual masyarakat jawa menjadi abangan, santri, dan priyayi. Kuntowijoyo (1987: 3) menyimpulkan bahwa pada akhirnya semua agama yang berkembang di tanah jawa pada dasarnya selalu berciri jawanisme.

Budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan jawa juga merupakan bentuk akuntabilitas dari segala aktivitas sehari-hari yang di dalamnya juga termasuk aktivitas ekonomi. Akuntabilitas yang berdasarkan nilai-nilai kearifan tersebut tercipta karena rasa kekeluargaan dan gotong royong (Prabowo, 2003: 24).

Penelitian ini secara langsung akan berkaitan dengan akuntabilitas. Oleh karenanya perlu memahami konsep-konsep akuntabilitas untuk dapat menyelami bagaimana nilai kearifan budaya Jawa menciptakan proses akuntabilitas. Menurut Robert dan Scapens (1985) akuntabilitas secara tradisional adalah suatu hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan dari sesuatu sebab yang dapat diterima secara akal sehat. Pengertian ini mengasumsikan bahwa setiap individu, kelompok kecil atau organisasi harus mempunyai kepastian hukum yang menjadi dasar untuk tindakan yang diambil. Robert (1996) sebagaimana yang dikutip Randa (2009) menggaris bawahi bahwa akuntabilitas mempunyai aspek sosial yang menjadi instrumen dari nilai moral. Dengan pemahaman demikian maka akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahterimakan antara dua pihak tetapi juga menyangkut aspek moral yang selalu diperjuangkan dalam suatu organisasi.

Sinclair (1995) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan bertanggungjawab atas tindakan mereka melalui pemberian alasan mengapa tindakan dilakukan. Pemahaman Sinclair senada dengan orang Jawa disaat para orang tua memberikan nasehat kepada anaknya. Para orang tua biasanya mengajak agar anaknya secara individu memiliki tanggungjawab baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya petuah arif mengatakan aja sangga uang, artinya jangan berpangku tangan. Petuah arif ini memilik filosofi yang sangat dalam karena mengajak kita untuk memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Di samping itu juga menghindarkan diri dari bergantung pada orang lain. Petuah arif yang identik dengan aja sangga uang misalnya sopo sing obah bakal mamah, artinya siapa saja yang mau bekerja pasti akan mem-peroleh makan (pendapatan).

Pemahaman yang lebih luas tentang akuntabilitas adalah bahwa akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi tetapi menjadi hak dan milik masyarakat umum yang mempunyai kedekatan atau keterpaduan dengan individu atau organisasi tersebut (Gray et al., 2006). Pemahaman yang luas ini juga sejalan dengan falsafah jawa yang mengatakan rukun agawe sentosa, artinya kerukunan membuat damai. Akuntabilitas individu tidak lepas dari hubungan individu tersebut dengan komunitas yang lebih besar misalnya masyarakat. Gray et al. (1997) menyatakan konsep akunta-bilitas ini berada dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari komunitas masyarakat luas.

Akuntabilitas juga berhubungan dengan konsep kejujuran dan etika (Parker dan Gould, 2000; Shearer, 2002). Dalam falsafah Jawa terdapat istilah yang mengatakan sopo jujur bakal mujur, artinya siapa yang jujur bakal mujur atau selamat. Kejujuran bagi orang Jawa adalah sebuah identitas. Karena dalam hubungannya dengan kerjasama bisnis, mereka harus saling menaruh kepercayaan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan komitmen dua pihak yaitu pihak pembuat komitmen (accountor) dan pihak penerima komitmen (accountee) (Parker dan Gould, 2000). Penerima komitmen baik individu maupun organisasi dikatakan akuntabel jika bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh pembuat komitmen. Meskipun demikian petuah ini sering dibuat plesetan dengan mengatakan wong jujur baka ajur, artinnya orang jujur bakal hancur atau jujur bakal kojur. Hal ini sebenarnya hanya melihat sebuah realitas yang sudah mengabaikan nilai-nilai moral. Refleksi ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas juga menyentuh aspek-aspek nurani setiap individu yakni tidak hanya menjalankan ritual-ritual belaka tetapi muncul kepermukaan sebagai hasil dari proses perenungan (Randa, 2009). Dengan melibatkan hati nurani yang mendalam, maka setiap individu atau organisasi akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika yang menjadi anggukan universal untuk senantias diperjuangkan dan diwujudkan.

3. Motivasi Penelitian

Penelitian yang berfokus pada kebudayaan Jawa sudah banyak dilakukan. Umumnya menekankan pada perilaku individu maupun organisasi di lingkungan masyarakat. Hasil-hasil penelitian tentang kebudayaan Jawa khususnya nilai-nilai kearifan menginspirasi penulis untuk menginvestigasi lebih lanjut. Sehingga penelitian ini didorong oleh keinginan peneliti untuk menggali lebih dalam dan memahami akuntabilitas yang belum terkuak melalui nilai-nilai kearifan budaya Jawa.

Motivasi peneliti didasarkan pada masih banyaknya petuah-petuah arif orang Jawa yang berserakan dan diabaikan begitu saja. Sehingga dalam penelitian ini peneliti terdorong untuk melakukan pengumpulan kembali petuah-petuah arif tersebut. Peneliti sangat yakin bahwa filosofi yang terkandung di dalam petuah-petuah arif tersebut menunjukkan akuntabilitas orang Jawa, baik sebagai individu maupun organisasi di masyarakat.

4. Perumusan Masalah

Obyek yang akan digali dalam penelitian ini berkaitan erat dengan budaya dan akuntabilitas. Budaya Jawa merupakan hasil cipta, karsa, rasa masyarakat Jawa yang ditujukan pada peningkatan kualitas hidup manusia menjadi lebih luhur dan mulia (Budiman, 1993). Berdasarkan uraian latar belakang dan motivasi peneliti, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana nilai-nilai kearifan budaya Jawa yang melekat dan dijalankan pada aktivitas ekonomi di masyarakat
Bagaimana menggali dan memahami praktik akuntabilitas yang melekat dan dijalankan pada nilai-nilai kearifan budaya Jawa

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap nilai kearifan budaya Jawa yang mengandung nilai religius terutama karena pengaruh agama Islam yang muncul dari praktik akuntabilitas yang dijalankan. Tulisan ini juga akan mencoba memahami dengan cara memetaforakan nilai-nilai kearifan budaya Jawa yang muncul tersebut ke dalam praktik akuntansi yang alamiah.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis. Nilai-nilai kearifan budaya Jawa yang tersirat dalam petuah-petuah orang tua jaman dulu akan digali dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan frame bahwa praktik-praktik akuntabilitas yang sudah ada jaman dulu dapat dijadikan acuan bagi praktik-praktik akuntabilitas kontemporer. Praktik-praktik akuntabilitas jaman dulu menekankan pada proses membentuk kebersamaan dan kegotong-royongan sehingga hal ini menjadi kelebihan jika dibandingkan praktik akuntabilitas kontemporer yang lebih mengutamakan kepentingan salah satu pihak, misalnya kepentingan pemilik.

Manfaat Kebijakan. Kemunculan praktik akuntabilitas di Jawa sebenarnya sudah ada sejak jaman raja-raja Jawa. Praktik ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pelaku bisnis yang selama ini hanya menekankan pada bagaimana proses akuntabilitas yang dijalankan untuk kepentingan pemilik yang kemudian menimbulkan perilaku dari agen (manajemen) yang disfungsional. Perilaku disfungsional ini berupa tindakan manajemen sebagai pengelola bisnis yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pada pembuat kebijakan bisnis bagaimana membuat praktik akuntabilitas yang menciptakan kebersamaan dan kegotong-royongan.

Manfaat Teoritis. Teori-teori akuntabilitas telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian empiris. Perumusan akuntabilitas menjadi suatu konsep teori dalam bidang akuntansi kemudian dilakukan melalui teori stakeholder dan teori agensi. Dalam teori agensi Jensen dan Meckling (1976) disebutkan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang sama. Pihak prinsipal menginginkan agar manajemen mengelola perusahaan dengan akuntabel untuk memenuhi kesejahteraan prinsipal. Sebaliknya manajemen juga ingin menaikan utilitasnya yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan manajemen. Penelitian ini diharapkan menambah ke-lengkapan teori akuntabilitas. Teori akuntabilitas yang dirumuskan dari hasil penelitian ini akan bersifat normatif dan subyektif. Hal ini karena akuntabilitas versi Jawa meng-utamakan kebersamaan dan kegotong-royongan. Sehingga menuntut semua pihak untuk berperilaku jujur.

KONSTRUKSI AKUNTABILITAS DENGAN MUTIARA NILAI KEARIFAN BUDAYA JAWA

1. Memburu Mutiara Nilai Kearifan Jawa dengan Habitus Pierre Bourdieu

Penelitian akuntansi dengan menggunaan habitus Bourdieu di Indonesia pertama kali di lakukan oleh Mulawarman (2008: 43). Penelitiannya menemukan habitus amanah pada trah-trah bisnis di Jawa. Sebenarnya Pierre Bourdieu dikenal luas melalui pemikiran teoritisnya tentang habitus dan modal kultural. Habitus merupakan kontribusi Bourdieu dalam usahanya untuk mengkonstruksi sebuah model yang memperhitungkan struktur dan agen (Lash, 2004: 239). Habitus merupakan sebuah proses yang menghubungkan antara agensi (practice) dengan struktur (melalui capital dan field) (Bourdieu yang dikutip Mulawarman [2008: 43]). Pendekatan ini dirumuskan sebagai berikut:

{ (habitus) (capital) } + field = practice

Menurut Featherstone (2001: 214) konsep Bordieu tentang habitus berguna untuk membuat penjelasan mengenai berbagai disposisi yang menetapkan selera dan yang mencirikan stratum ini. Dengan habitus Bordieu merujuk pada berbagai disposisi yang tidak disadari, skema-skema klasifikasi, pilihan-pilihan yang dianggap benar yang tampak jelas dalam pengertian seseorang tentang ketepatan dan validitas seleranya akan berbagai benda dan praktik budaya. Penting untuk ditekankan bahwa habitus hanya ada pada level pengetahuan sehari-hari tapi terpahat pada tubuh, diungkapkan dalam ukuran, volume, bentuk, postur tubuh, cara berjalan, duduk, cara makan dan minum dan lain sebagainya—ini semua merupakan ungkapan habitus asal-usul seseorang.

Habitus tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi dan ditransformasi oleh capital. Bordieu sebagaimana dikutip Mulawarman (2008: 45) menggambarkan bentuk capital yang melampaui konsep aliran Marxis yang bukan saja berkaitan dengan modal ekonomi (economic capital) melainkan juga modal simbolik (symbolic capital) seperti prestise, modal kultural dan pengakuan modal ekonomi itu sendiri. Modal dapat mempengaruhi keberadaan habitus seseorang bukan hanya bentukan modal ekonomis saja, tetapi terdapat modal sosial, budaya, simbol yang mempengaruhi habitus seseorang (Mulawarman 2008: 46).

2. Falsafah Hidup dan Etos Kerja: Nilai Kearifan Budaya Jawa dalam Konteks Bisnis

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003: 24) membagi budaya secara garis besar menjadi dua, yaitu: budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan penghitungan empiris atau objektif, tetapi menduduki posisi yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat jawa. Budaya batin yang dalam klasifikasi menurut Koentjaraningrat (1982: 2) dapat dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersimbolisasikan dalam ungkapan manunggaling kawula Gusti.

Sikap keagamaan masyarakat Jawa sangat kental dengan keyakinan tentang asal mula kehidupan yang disebut sebagai sangkan “asal atau kelahiran” dan paran “tujuan hidup”. Pengakuan orang Jawa terhadap Tuhan Sang Pencipta dapat dilihat pada ungkapan-ungkapan yang mengacu pada ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Sejumlah ungkapan yang bernada keagamaan tersebut antara lain adalah manungsa sadrema nglakoni, sumendhe ing pepesthening pangeran, pasrah lan sumarah ing pangeran, wis ginaris ing pangeran.

Budaya Jawa sangat dipengaruhi oleh sikap mental orang-orang jawa sebagai pandangan hidupnya. Pandangan hidup orang Jawa akan menjadi acuan dalam bertindak dalam kehidupan. Jong (1976) dalam Endraswara (2006: 43) mengemukakan bahwa unsur sentral kebudayaan Jawa adalah sikap rila (rela), nrima (menerima), dan sabar. Hal ini akan mendsasari segala gerak dan langkah orang Jawa dalam segal hal. Rila disebut juga eklas, yaitu kesediaan menyerahkan segala milik, kemampuan dan hasil karya kepada Tuhan. Nrima berarti merasa puas dengan nasib dan kewajiban yang telah ada, tidak memberontak, tapi mengucapkan matur nuwun (terima kasih). Sabar, menunjukkan ketiadaan hasrat, ketiadaan nafsu yang bergolak.

Di samping sikap mental, orang Jawa juga memiliki etos kerja yang kuat dan disiplin tinggi. Etos kerja ini diajarkan pertama kalinya oleh para orang tua kepada anaknya ketika mereka sudah berumur akil baligh. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anaknya tersebut adalah terkait dengan kewajiban dalam mencari penghidupan (pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari). Mereka akan terus mendorong anaknya dengan memberikan nilai-nilai yang arif dan memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan sebagai tuladha (contoh). Kata-kata arif yang sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya agar mau bekerja, misalnya ana dina ana upa, artinya ada hari pasti ada rizqi; aja sangga uang “jangan berpangku tangan”; obah-mamah, lebih lengkapnya dalam sebuah nasehat sing sopo gelem obah bakal mamah, artinya siapa yang mau berusaha (bekerja) pasti akan makan (Prabowo, 2003: 23). Nasehat tersebut memiliki arti yang sangat dalam. Obah yang berarti bergerak, menunjukkan bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan mamah (makan) yang berarti rizki.

Bahkan tidak jarang orang tua yang memberikan gambaran kepada anaknya dengan ungkapan manuk esuk-esuk metu sak jerone luwe, mulih sore iso dadi wareg. Artinya seekor burung pagi-pagi keluar dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Ungkapan ini menggambarkan bagaimana seekor burung saja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Menurut falsafah tersebut manusia seharus-nya memiliki kemampuan yang lebih dari seekor burung. Ungkapan tersebut sebenarnya diambil dari sebuah ajaran Islam yang terkandung dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh AtTirmidzi, yang berbunyi:

“Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah memberi rezqi kepada kalian, sebagaimana burung-burung diberi rizqi; pagi-pagi mereka meninggalkan sarang dalam keadaan lapar, dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang”

Dalam etos berbisnis orang Jawa sangat memegang prinsip-prinsip leluhurnya. Ketika memulai untuk melakukan aktivitas bisnis para orang tua mengingatkan Gusti ora sare “Tuhan tidak tidur. Ungkapan ini memiliki makna bahwa kita harus memulai aktivitas dengan memohon apa yang kita inginkan. Di samping itu ungkapan tersebut memiliki nuansa persuasif agar seseorang selalu berhati-hati sebelum berbuat (Suratno dan Astiyanto, 2009: 93). Tuhan selalu mengawasi sehingga manusia harus memikirkan apakah tindakan yang dilakukannya berpengaruh baik atau buruk, baik bagi dirinya maupun orang lain.

Prinsip penting orang Jawa dalam etos dagang adalah ungkapan jujur bakal mujur “jujur akan bahagia. Jadi orang Jawa berkeyakinan bahwa seseorang yang berani dan selalu berperilaku jujur akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mampu berlaku jujur akan memiliki keuntungan karena apa pun alasannya, orang yang mampu bersikap jujur akan mendapatkan ketenangan hati dan dirinya tidak merasa bersalah.

Pikiran cerdik dalam berdagang orang Jawa adalah dengan menghindari kegedhen empyak kurang cagak, artinya terlalu besar rangka atap kurang tiang. Ungkapan Jawa tersebut sebagai peringatan bahwa jika seseorang memiliki rencana dan keinginan, hendaklah sesuai dengan kemampuannya. Ungkapan ini juga mengingatkan untuk mengelola kas dengan sebaik-baiknya agar dapat menjalankan roda bisnis.

3. Konstruksi Akuntansi Dengan Habitus Narima Ing Pandum

Pada bagian ini akan ditelusuri perilaku orang jawa yang tercermin dalam falsafah hidup dan etos kerjanya dalam melakukan praktik di medan kehidupan sehari-hari dengan bekal capital yang dimilikinya. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sub judul falsafah hidup dan etos kerja, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan budaya Jawa dalam konteks praktik bisnis paling tidak meliputi obah—mamah—sanak. Perilaku obah (bekerja) bagi sebagian besar orang Jawa adalah merupakan sesuatu yang harus segera dipraktikan di mana pun tempatnya mereka berada dan dengan seluruh kemampuan (capital) yang dimilikinya. Konsekwensi positif dari perilaku obah adalah akan memunculkan mamah (makan). Mamah sebenarnya merupakan bagian dari rizqi yang Tuhan berikan. Mamah bukan hanya sekedar makan dalam konteks menyambung hidup saja melainkan diharapkan menyisakan sesuatu yang dapat ditabung untuk kebutuhan jangka panjang. Meskipun orang Jawa meyakini bahwa hal tersebut berasal dari sangkan paran (berasal dari Tuhan yang diberikan dari arah manapun baik halal maupun haram), namun mereka tetap menjaga agar rizqi yang didapat memperoleh ridhaning gusti.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kita sering mendengar ungkapan tuna satak bathi sanak dalam pergaulan para bakul. Artinya, rugi uang asal untung saudara. ungkapan yang sering ditemukan dalam pergaulan para bakul (pedagang) tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan orang berdagang tidak selalu diukur dengan keuntungan berupa uang. Bagi seorang pedagang yang dalam bahasa jawa disebut bakul, mendapatkan saudara atau rekanan dalam berusaha pun dihitungnya sebagai keuntungan (laba). Oleh sebab itu, seorang pedagang rela menjual barang dagangannya dengan harga sedikit lebih rendah dari penawarannya demi menjalin hubungan dengan orang lain, yakni pembeli. Bagi orang Jawa harta bukanlah segala-galanya. Ukuran kekayaan seseorang pun tidak selalu ditentukan dengan banyaknya harta yang dimiliki. Manusia jawa merupakan sosok yang dapat menerima kondisi atau nasib yang terjadi dalam hidupnya dengan dilandasi rasa percaya pada kemurahan Tuhan sehingga segala sesuatu diterima dengan jiwa narima ing pandum (Marbangun, 1995: 65)

Sikap hidup yang mencerminkan kerukunan tersebut tidak terlepas dari sikap tepo slira (tenggang rasa). Jika persaudaraan menjadi pertimbangan yang khusus, maka seorang bakul tidak mungkin menipu pembeli dengan menjual harga tinggi untuk barang berkwalitas rendah. Lagi pula pedagang yang memiliki cara berpikir Jawa tidak akan nuthuk rega (menipu dengan harga tinggi). Penipuan berbentuk nuthuk rega akan mengecewakan para pembeli dan menjauhkan pedagang dengan pelanggannya. Orang Jawa meyakini bahwa perbuatan menipu orang lain merupakan tindakan negatif. Dengan berbekal kesadaran bahwa nandur bakal ngundhuh ”menanam akan memetik” atau ngundhuh wohing pakarti ”memetik buah perbuatan”, sikap dan perilaku orang Jawa sesungguhnya dikendalikan oleh cahaya hati nurani untuk menjauhi perbuatan nistha.

4. Obah (Bekerja) sebagai Konsep Dasar Arus Kas

Obah (bekerja) adalah merupakan aktivitas wajib bagi setiap individu. Setiap individu orang Jawa diharuskan memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap obah (dalam bentuk pekerjaan) yang dilakukan dengan mengeluarkan udu (kas keluar) diharapkan akan menimbulkan pendapatan (arus kas yang masuk) berapa pun nilainya tentunya dengan. Konsep obah dapat dianalogikan dengan konsep ma’isyah sebagaimana yang dirumuskan oleh Mulawarman (2008: 173). Mulawarman (2008: 175) menjelaskan konsep ma’isyah melalui teoritisasi habitus yang kongkrit juga menerjemah dalam akuntansinya melalui trah-trah bisnis yang diteliti. Ma’isyah sebagai aktivitas bisnis dalam bentuk transaksi kuantitatif untuk memperoleh dan mengeluarkan kas (arus kas) dengan tetap menekankan keseimbangan kepentingan diri/finansial – sosial – lingkungan (Mulawarman 2008: 177). Berdasarkan habitus ma’isyah tersebut Mulawarman memunculkan konsep arus kas syar’ah.

Dengan logika yang sama, penelusuran nilai-nilai kearifan budaya Jawa yang religius dapat dilakukan untuk merumuskan konsep-konsep akuntansi. Konsep obah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan aktivitas bisnis individu dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Obah sebagai aktivitas bisnis dalam bentuk transaksi kuantitatif mengorbankan udu (kapital) berupa kas/setara kas maupun non kas untuk memperoleh kas yang lebih barokah. Sementara itu obah juga bersifat bukan materi. Obah disamping mencari rizqi yang barokah juga merefleksikan sikap andap asor ”rendah hati” dalam perilaku budaya urip tulung tinulung ”hidup tolong menolong” (Marbangun, 1995: 65).

Arus kas yang dimetaforakan dengan obah mengandung nilai finansial sekaligus juga kemanusiaan. Obah sebagai aktivitas bisnis bernilai finansial karena secara mekanis setiap transaksi dihitung berapa udu yang dikeluarkan dan berapa uang yang masuk. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam obah ditunjukkan dengan dua landasan pokok, yakni perlunya seseorang menghindari konflik dan memiliki sikap hidup rukun (Geertz, 1986: 38).

5. Mamah (rizqi barokah) sebagai Konsep Dasar Nilai Tambah

Ungkapan sapa sing obah mamah, menunjukkan bahwa mamah (rizqi) merupakan proses kedua setelah obah. Mamah yang diharapkan adalah benar-benar berasal dari pekerjaan yang halal bukan berasal dari belas kasihan dari saudara maupun orang lain. Hal ini karena konsep urip tulung tinulung sangat memungkinkan seseorang bisa mamah karena mendapat bantuan atau pertolongan orang lain. Konsep mamah sangat menekan-kan pada nilai-nilai ketuhanan. Hal ini di tunjukkan dengan ungkapan paring panglilane gusti ”pemberian seseuai dengan kerelaan Tuhan”. Bagi masyarakat Jawa, kerelaan Tuhan menjadi tujuan utama untuk mendapatkan rizqi yang berkah. Sebagai konsekwensinya adalah menyisihkan sebagian dari rizqi yang diterima untuk diberikan kepada yang berhak.

Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus kembali kepadanya dalam bentuk kebaikan lain. Kita harus ikhlas dan rila legowo pada saat membantu, menyumbang, atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Dalam konteks kebaikan seperti itu, orang Jawa mengatakan bahwa keikhlasannya adalah ibarat idhep-idhep nandur pari jero (Suratno dan Astiyanto, 2009: 99). Pari jero artinya padi yang memerlukan waktu lama untuk dapat dipanen.

Orang Jawa memiliki keyakinan bahwa ada dua bentuk balasan kebaikan—sesuai dengan ajaran agama Islam—yaitu: pertama, kebaikan yang dengan cepat/segera dibalas dengan kebaikan. Kedua, kebaikan yang mendapat balasan dalam jangka waktu lama, yang biasanya diibaratkan dengan nandur pari jero. Menanam kebaikan kepada seseorang yang tidak mampu membalas kebaikan itu dipandang sebagai nandur pari jero. Sehingga dengan demikian konsep mamah mengandung makna bahwa rizqi yang diperoleh dari hasil obah yang bernilai tambah untuk kepentingan sendiri, dan makhluk lain.

6. Sanak (Persaudaraan) sebagai Konsep Dasar Neraca

Ungkapan tuna satak bathi sanak sebenarnya merupakan gambaran sikap rendah hati orang Jawa. Menurut Suratno dan Astiyanto (2009: 270) Bathi sanak artinya tambah sedulur (tambah saudara; yang berarti juga tambah pelanggan). Pada dasarnya, tidak ada seorang bakul ”pedagang” yang bersedia merugi. Mereka pasti mencari untung agar profesinya sebagai pedagang tetap dapat bertahan.

Cara berpikir orang Jawa tidak sesempit yang dibayangkan. Mereka ternyata lebih mementingkan going concern usahanya daripada menghindari kerugian dalam jangka pendek. Mengutamakan bathi sanak sama artinya menambah pelanggan sebanyak-banyaknya. Bagi orang Jawa pelanggan adalah ibarat aset yang potensial menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Pelanggan tidak berada di luar melainkan manunggal dalam kekayaan. Sehingga pada suatu saat tuna satak dianggap tidak berarti apa-apa jika kekayaan yang berupa sanak ”pelanggan” terus bertambah.

Dengan demikian sanak dapat dijadikan untuk mendefinisikan konsep kekayaan (aset) sebagai konsep dasar neraca. Neraca berbasis sanak sebagai kekayaan di samping aset lain, kewajiban, dan ekuitas harus memiliki nilai keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah tidak hanya terkait dengan bagaimana mendapatkan aliran kas masuk yang mencerminkan keuntungan melainkan investasi demi kepentingan sosial yang lebih luas sehingga akan menjamin keberlangsungan usaha.

7. Uraian Akhir

Berbicara tentang budaya Jawa sesungguhnya dapat diibaratkan seperti berbicara tentang ”budaya belantara” yang sangat luas dan kompleks. Hal itu disebabkan oleh sejarah perjalanan hidup masyarakat Jawa yang amat panjang dengan berbagai sistem budaya yang turut melingkupinya. Tulisan ini ibarat ora ana sekuku irenge, sangat sempit dalam konteks budaya Jawa. Namun hasil penelusuran yang dilakukan dapat menginspirasi bahwa praktik akuntansi yang dijalankan dalam setting alamiah para bakul pada umumnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan budaya Jawa.

Nilai-nilai kearifan yang muncul mempengaruhi praktik akuntansi sangat ber-manfaat untuk melakukan konstruksi akuntansi yang bercorak Jawa. Hasil penelusuran yang dilakukan terhadap nilai-nilai kearifan budaya Jawa menemukan konsep obah—mamah—sanak. Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai penyusunan konsep dasar arus kas—nilai tambah—neraca.

Bagian ini merupakan ide awal dalam melakukan konstruksi akuntansi di ranah budaya dan agama khususnya yang bercorak Jawa. Proses penelitian selanjutnya adalah menyelami cara berbisnis orang jawa dengan nilai-nilai kearifan budaya Jawa, yaitu perlunya menelusuri lebih dalam setting alamiah praktik akuntansi yang dijalankan. Di samping itu menggali kemungkinan penyusunan laporan keuangan dengan corak Jawa.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

ETHNOMETHODOLOGY APPROACH: MENGUNGKAP REALITAS KEHIDUPAN PRAKTIK SOSIAL DAN AKUNTANSI TAKEN FOR GRANTED

1. Etnometodologi: Asal Mula dan Definisi

Ilmu tentang manusia telah berkembang sejak diketemukannya tulisan kuno tentang etnis (bangsa) yang sudah berumur lebih dari 500 tahun lalu di Mesir yang ditulis oleh Herodatus (Haviland 1993: 5). Herodatus disebut sebagai bapak etnologi karena keberhasilannya menulis tentang manusia Mesir beserta karakteristiknya. Meskipun masih bersifat subyektif dan mengandung perasangka yang kurang baik terhadap bangsa lain tulisannya telah menginspirasi beberapa ilmuwan dizaman itu sampai sekarang.

Dalam perkembangannya, ilmu etnis (etnologi) tidak mengkaji tentang metodologi tentang manusia. Sehingga sebuah kesalahpahaman jika memahami istilah etnometodo-logi adalah bagian dari etnologi atau sebaliknya (Coulon 2008: 95). Hal ini disebabkan karena mengartikan penggalan kata yang salah. Orang mengira kata etnometodologi adalah suatu metodologi baru dari etnologi. Padahal ini merupakan dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis atau karakteristik etnis. Sementara menurut asal kata, etnometodologi berasal dari tiga bahasa Yunani ethnos yang berarti orang (etnis), methodos yang berarti metoda dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah etnometodologi adalah sebuah studi atau ilmu tentang metoda yang digunakan orang awam (etnis) untuk menciptakan perasaan keteraturan sosial (social order) di dalam situasi dalam mana mereka berinterasksi (Raho 2007: 151-152).

Pendekatan etnometodologi berkembang di tahun 1950-an, doktrinnya diajarkan oleh tokoh pemrakarsa bernama Harold Garfinkel di West Coast – UCLA. Namun perkembangan etnometodologi prakarsa Garfinkel baru disadari oleh profesi-profesi lain setelah akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an (Poloma 1994: 281). Munculnya etnometodologi Garfinkel didasari oleh kritiknya terhadap metodologi yang digunakan oleh sosiologi konvensional yang gagal menggambarkan realitas. Salah satu kritiknya adalah terkait dengan obyektivitas sebagai alat ukur keilmiahan realitas tersebut.

Etnometodologi menyangkut studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari khususnya yang terkait dengan aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja (taken for granted) (Poloma 1994:284). Garfinkel dalam Coulon (2008: 27) membatasi pengertian etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan-ungkapan indeksikal dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang terorganisir. Etnometodologi Grafinkel ditujukan untuk meneliti aturan interaksi sosial sehari-hari yang berdasarkan common-sense (akal sehat). Apa yang dimaksudkan dengan dunia akal sehat adalah sesuatu yang biasanya diterima begitu saja, asumsi-asumsi yang berada di baliknya dan arti yang dimengerti bersama. Inti dari etnometologi Granfikel adalah mengungkapkan dunia akal sehat dari kehidupan sehari-hari (Furchan, 1992 : 39-41).

2. Akar Intelektual Etnometodologi

Etnometodologi sebagaimana halnya dengan interaksionisme simbolik merupakan aliran pemikiran dalam paradigma interpretif (Burrel and Morgan 1993: 235). Di samping itu etnometodologi juga merupakan teori yang bernaung di bawah paradigma difinisi sosial. Hal ini disebabkan lahirnya etnometodologi diawali dengan munculnya teori-teori sosiologi dalam mana Grafinkel sebagai pemrakarsa banyak belajar pada para tokoh sosiologi. Oleh karenanya sangat mungkin pemikiran etnometodologi dipengaruhi oleh pemikiran seperti Alfred Schutz tokoh fenomenologi, pemikiran interaksionisme-simbolik dan pemikiran Goffman tokoh dramaturgi.

Munculnya etnometodologi Grafinkel tidak lepas dari pengaruh Alfred Schutz, ahli fenomenologi yang juga sebagai guru Grafinkel. Harus diakui bahwa banyak konsep etnometodologi yang diambil dari Fenomenologi Schutz (Raho 2007). Fenomenologi Schutz menekankan pentingnya studi tentang bagaimana interaksi menciptakan dan mempertahankan realitas sosial tertentu. Penekanan pada hakekat dunia yang diterima begitu saja (taken for granted) dan tentang pentingnya dunia kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan perasaan aktor tentang realitas sosial merupakan konsep fenomenologi yang diadopsi oleh etnometodologi.

Etnometodologi memiliki beberapa kesamaan dengan interaksionisme-simbolik dalam hal pandangan subyektif terhadap dunia sosial. Zimmerman dan Wieder dalam Raho (2007: 289) mengatakan keduanya berhubungan dengan bagaimana suatu anggota masyarakat mulai melihat, menggambarkan dan menjelaskan keteraturan dalam dunia sosial dalam mana mereka hidup. Meskipun masalah keteraturan sosial yang merupakan inti dari teori sosiologi tersebut, dalam etnometodologi merupakan masalah pinggiran.

Etnometodologi juga menimba sumber inspirasi dari Dramaturgi karya Goffman (Raho 2007: 154). Goffman memusatkan perhatiannya pada cara-cara bagaimana aktor memanipulasi gerak isyarat untuk menciptakan kesan di sebuah panggung pertunjukkan. Goffman menekankan pentingnya proses manajemen kesan itu sendiri dan tidak peduli dengan tujuan atau sasaran yang mau dicapai dari aksi tersebut. Perhatian terhadap manajemen adegan sosial juga penting dalam analisis etnometodologi. Meskipun demikian minat etnometodologi bukan pada manajemen kesan individu-individu melainkan bagaimana aktor-aktor menciptakan perasaan akan realitas yang sama. Etnometodologi memusatkan perhatian pada teknik-teknik interaksi bukan untuk menciptakan kesan-kesan sebagaimana dramaturgi Goffman melainkan bagaimana teknik-teknik tersebut bisa mempertahankan suatu perasaan akan realitas sosial.

3. Konsep-konsep Dasar Etnometodologi

Etnometodologi mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang membantu menjelaskan bagaimana realitas yang common sense pada suatu masyarakat sosial dibangun, dipertahankan dan berubah. Konsep-konsep tersebut meliputi: praktik dan pelaksanaan tindakan, indeksikalitas, refleksifitas, akuntabilitas, keanggotaan dan analis percakapan (Raho 2007: 155).

Konsep praktik dan pelaksanaan tindakan

Etnometodologi menekankan pada konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan. Grafinkel menunjukkan bahwa penelitiannya berusaha mengkaji kegiatan-kegiatan praktis, lingkungan praktis, dan penalaran sosiologis praktis dengan dikaitkan pada kegiatan-kegiatan biasa kehidupan sehari-hari (Coulon 2008: 28). Psathas dalam Coulon (2008: 30) mengutarakan konsep etnometodologi adalah suatu praktik sosial reflektif yang berusaha menjelaskan cara setiap praktik sosial. Etnometodologi merupakan penelitian empirik mengenai metoda-metoda yang digunakan individu untuk memaknai dan sekaligus melaksanakan kegiatan sehari-harinya.

Para etnometodolog ingin lebih dekat dengan realitas kehidupan sosial daripada para sosiolog. Garfinkel dan Sacks dalam Poloma (1994: 334) menyatakan bahwa fakta sosial adalah pelaksanaan tindakan dari para anggota. Realitas sosial selalu diciptakan oleh para aktor dan bukan data yang sudah ada sebelumnya. Apa yang merubah para aktor, akan dapat diamati dan didiskripsikan. Kegiatan-kegiatan praktik para anggota dalam kehidupan nyata dapat mengungkapkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur (Garfinkel dan Sacks dalam Poloma 1994: 334). Perhatian etnometodologi adalah memunculkan metoda-metoda yang digunakan para aktor untuk mengaktualisasi aturan-aturan yang dibuat.

Konsep Indeksikalitas

Kehidupan sosial terbentuk melalui bahasa, tetapi bukan bahasa para ahli tata bahasa dan para linguis, melainkan bahasa kehidupan sehari-hari. Spradley (1997: 23) mengatakan bahasa yang berbeda menciptakan dan mengekspresikan realitas yang berbeda-beda, mengkategorikan pengalaman dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, bahasa yang berbeda memberikan pola-pola alternatif untuk berpikir dan memahami. Ide yang menyatakan bahwa ungkapan bahasa merupakan indeksikal bukan berasal dari etnometodologi. Ungkapan indeksikal terhadap suatu kata, suatu perilaku, atau suatu kejadian dapat memiliki lebih dari satu pengertian dan akan bermakna sesuai dengan konteksnya (Coulon 2008: 31). Pemaknaan suatu kata atau suatu ungkapan bergantung pada faktor kontekstual seperti biografi pengujar, niat seketika, hubungan yang khusus antara pengujar dan teman ujar, percakapan sebelumnya. Seperti halnya wawancara, kuisioner yang digunakan oleh sosiologi: kata dan kalimat tidak mempunyai makna yang sama untuk semua orang, namun demikian pengolahan wawancara secara ilmiah yang dilakukan sosiolog menghasilkan kesamaan semantik dari kata dan adanya persetujuan umum dari individu-individu terhadap maknanya. Sehingga seorang etnometodolog tidak boleh memaksakan pandangannya tentang realitas kepada aktor, sebaliknya dia harus berusaha menempatkan dirinya ke tempat para aktor supaya memahami apa yang sedang terjadi (Raho 2007: 158).

Konsep refleksivitas

Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak sadar akan kenyataan bahwa ketika kita sedang berbicara, pada waktu yang bersamaan kita membangun makna, tatanan, dan rasionalitas yang sedang kita kerjakan saat itu, itulah yang dinamakan refleksivitas (Coulon 2008: 43). Refleksivitas menggambarkan praktik yang sekaligus juga merupakan rerangka sosial. Bagi sosiolog refleksivitas dianggap sebagai rintangan dalam memahami suatu rerangka sosial, sebaliknya etnometodolog menganggapnya sebagai suatu kondisi yang utama.

Konsep akuntabilitas

Grafinkel dalam Coulon (2008: 44) memberikan pengantar bahwa penelitian etnometodologi menganalisis kegiatan-kegiatan keseharian para anggota sebagai metoda yang menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut terlihat rasional dan terlaporkan untuk semua tujuan praktik, yakni dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai organisasi biasa kegiatan sehari-hari. Salah satu sifat penting dari akuntabilitas adalah rasional. Artinya konsep tersebut secara metodik dihasilkan dari situasi dan kegiatannya dapat dipahami, dapat didiskripsi, dan dievaluasi.

Konsep keanggotaan

Konsep anggota tidak hanya mengacu pada keanggotaan sosial melainkan kepada penguasaan bahasa natural, bisa dikatakan terlibat dalam produksi dan peragaan obyektif pengetahuan bersama dari kegiatan sehari-hari sebagai gejala-gejala yang dapat diamati dan diceritakan. Menjadi anggota adalah menggabungkan diri (berafiliasi) dengan suatu kelompok, suatu lembaga yang meminta penguasaan secara bertahap bahasa kelembagan bersama (Salim 2006:203). Sekali terafiliasi, para anggota tidak perlu mempertanyakan atau memikirkan apa yang sedang dikerjakan.

Analisis percakapan

Konsep ini mensyaratkan adanya kumpulan dan analisis data yang detail. Data tersebut tidak sekedar kata-kata melainkan juga keragu-raguan, desah nafas, sedu sedan, gelak tawa (Zimmerman dalam Ritzer 1996). Semua itu menggambarkan perbuatan percakapan aktor yang terlibat. Detail percakapan harus dianggap sebagai suatu prestasi. Aspek-aspek percakapan tidak diatur oleh etnometodologi, tetapi oleh aktivitas metodis dari para aktor itu sendiri.

4. Karakteristik Rasional dan Ilmiah sebuah Realitas Taken for Granted

Suriasumantri (2003: 142) menyatakan bahwa ilmu pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam (realitas kehidupan) yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala-gejala tersebut berdasarkan penjelasn yang ada. Menurut pandangan sosiologi kegiatan ilmiah saja tidak cukup untuk membentuk visibilitas tatanan sosial, maka diperlukan suatu obyektivitas dalam realitas. Para sosiolog menyarankan penguraian ungkapan-ungkapan secara obyektif, sementara etnometodologi menganggap bahwa kehidupan sehari-hari berjalan di atas suatu sistem yang penuh dengan ungkapan indeksikal. Menurut Poloma (1994: 293) dengan penekanan pada rasionalitas ilmiah, sebenarnya para sosiolog sudah bergeser dari rasionalitas kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ilmiah dan difinisi situasi yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari sama-sama rasional, tetapi masing-masing berada pada tipe atau kategori yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Grafinkel dalam Poloma (1994: 293):

”Sebenarnya rasionalitas ilmiah memiliki karakter stabil atas tindakan-tindakan yang diatur oleh sikap pembentukan teori ilmiah. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang diatur oleh sikap hidup sehari-hari ditandai oleh tidak adanya rasionalitas ini, baik sebagai karakter yang stabil maupun sebagai sanctional ideal”.

Para sosiolog memandang bahwa para aktor sosial terbentuk oleh keteraturan sosial (social order ) yang sudah ada dilingkungannya. Sementara Garfinkel mem-balikkan hubungan aktor dengan lingkungannya; ia meruntuhkan kecenderungan sosiologi yang melawan apa yang tersembunyi dengan apa yang terlihat (Coulon 2008:59). Sosiolog menganggap aktor, menurut ungkapan Garfinkel dalam Coulon (2008: 60), sebagai ”si dungu budaya”:

”Aktor sosial bagi para sosiolog adalah si dungu budaya yang menghasilkan kestabilan masyarakat dengan bertindak sesuai alternatif-alternatif tindakan yang terbentuk sebelumnya dan sah seperti apa yang diberikan oleh budaya kepadanya”

5. Kritik terhadap Pendekatan Etnometodologi

Keberhasilan pendekatan etnometodologi dalam menyumbangkan teori dan terutama kemampuannya dalam mengakumulasi pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari kritik atas permasalahan bawaannya. Beberapa kritik para sosiolog terhadap pendekatan etnometodologi dirangkum oleh Ritzer dan Goodman (2003: 350) sebagai berikut: pertama, etnometodologi terfokus pada masalah-masalah elementer. Para sosiolog memandang bahwa etnometodologi cenderung memusatkan pada masalah-masalah sepele dan mengabaikan isu-isu penting yang ada di masyarakat. Para etnometodolog mencoba mengatasinya dengan melakukan penggabungan atas keterbatasan-keterbatasan di dalam sifatnya yang holistik, sehingga tidak diragukan lagi yaitu kekuatan yang dapat diperhitungkan tatkala hal itu muncul menjadi suatu teori, metoda, serta pelaksanaan dari penyelidikan sosiologi yang bersifat empiris.

Kedua, etnometodologi sudah kehilangan akar fenomenoliginya. Para sosiolog menganggap etnometodologi telah kehilangan akar fenomenologi dan keterkaitannya pada proses kesadaran kognitif, sebagai gantinya ada upaya mengalihkan padangan pada proses kesadaran. Etnometodolog yang menekuni pada analisis percakapan berargumen bahwa mereka lebih memusatkan perhatiannya pada sifat struktuk percakapan daripada pembicaraan itu sendiri. Pengabaian di dalam proses ini dipandang sebagai alasan dan motivasi internal untuk bertindak. Ketiga, pekerjaan etnometodologi mengabaikan hubungannya dengan struktu sosial yang lebih besar. Dalam hal ini etnometodolog memberikan harapan bahwa telah ada ide-ide untuk mengintegrasikan etnometodologi ke dalam struktur teori yang lebih umum. Telah ada relevansi penemuan-penemuan etnometodologi dengan struktur yang lebih makro, meskipun hal ini diragukan oleh banyak kalangan.

Keempat, etnometodologi telah kehilangan pandangan reflektivitas radikalnya. Hal ini diakibatkan karena dalam perkembangannya etnometodologi telah diterima sebagai mainstream oleh kalangan sosiolog. Kelima, etnometodologi menjurus pada pengetahuan yang ajaib. Etnometodologi dianggap memuat aliran pemikiran yang meniadakan hukum dasar yang berlaku secara universal. Sikap pendekatan etnometodologi untuk menerima metoda yang digunakan oleh orang yang sedang diteliti ketimbang menerapkan metoda universal yang biasa digunakan dianggap sebagai cara berpikir baru.

6. Pendekatan Etnometodologi dalam Kajian Riset Akuntansi

Meskipun pendekatan etnometodologi baru disadari oleh profesi-profesi lain setelah akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, namun dewasa ini kajian etnometodologi sudah memiliki ragam yang berbeda. Sehingga muncul banyak jenis kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Ritzer (2003: 357) menyebutkan sejumlah variasi kajian etnometodologi yang salah satunya adalah studi etnometodologi berlatar belakang analisis institusional. Studi etnometodologi berkembang untuk mempelajari praktik-praktik keseharian dalam setting institusional yang lebih luas, seperti di perusahaan, pengadilan, klinik medis, kantor polisi, dan kantor akuntan publik.

Jarvis et al. (1995) melakukan penelitian terhadap perusahaan kecil yang dimiliki secara pribadi. Tulisan ini menggali gagasan best practice dalam konteks akuntansi keuangan dan pertanyaan apakah praktik semacam itu sesuai dengan perusahaan kecil. Sebuah metodologi penelitian alternatif kemudian diperkenalkan yang akan memberikan pengetahuan yang sangat dalam tentang bagaimana para pemilik membuat catatan akuntansi. Mereka menamakan sebuah model yang disebut ethnoaccounting untuk menangkap realitas bisnis tersebut dan dengan demikian diperoleh praktik yang berguna secara aktual dan bagaimana praktik tersebut dapat digunakan oleh perusahan kecil.

Penelitian Jervis et al. menekankan pada pemahaman yang mendalam bagaimana proses pembuatan keputusan individu dan sosial serta akuntansi keuangan yang menghasilkan keputusan yang sempurna dan kompleks dalam suatu ketidakpastian. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa para pemilik lebih banyak menggunakan judgement disamping standar akuntansi yang ada.

Contoh penelitian dengan latar belakang analisis institusional adalah Granlund (2003: 208 – 243) yang melakukan studi dengan setting longitudinal case study pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Penelitiannya dilakukan dengan menganalisis proses setelah merger dan akuisisi pada dua perusahaan yang sama besar-nya tapi dengan budaya dan sistem akuntansi manajemen yang berbeda. Penelitian Granlud menguji apakah pranata sosial yang baru berupa sistem dan prosedur akuntansi manajemen dapat berkembang setelah akuisisi?. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku individu sangat berperan penting dan krusial dalam proses tersebut. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa faktor eksternal diluar aktor seperti tujuan yang ambigu, konflik budaya, dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan tidak mempengaruhi proses pembentukan pranata baru tersebut.

Di Indonesia, salah satu penelitian akuntansi yang secara eksplisit menggunakan pendekan etnometodologi adalah penelitian Ludigdo (2006). Penelitiannya mengguna-kan setting institusi kantor akuntan publik dalam bidang kajian praktik etika. Pendekatan etnometodologi digunakan dengan maksud untuk memahami dan menganalisis praktik etika yang merupakan proses yang biasa terjadi (keseharian) dan digunakan oleh organisasi maupun individu anggotanya. Pemahaman dan analisis yang dimaksudkan di atas mendasarkan pada situasi yang terjadi dalam konteks sehari-hari di organisasi tersebut sebagai suatu realitas sosial (Ludigdo 2006).

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktik organisasi dalam banyak hal tidak berlangsung berdasarkan dokumen, prosedur, ataupun basis formal organisasi lainnya. Sementara pengamatannya terhadap pimpinan KAP secara individual ternyata memiliki daya ubah yang kuat terhadap organisasi. Hal ini karena pandangan hidup dalam menjalankan pekerjaan secara profesional tidak semata-mata mengutamakan orientasi pencapaian kekayaan yang bersifat materi yang kemudian ditularkan kepada para stafnya.

Pemahaman yang mendalam terhadap etnometodologi akan sangat memberikan inspirasi yang cerdas bagi peneliti maupun praktisi bisnis. Kita harus membuka nurani lebar-lebar bahwa di sekitar kita ada liyaning liyan (the others) yang sangat perperan membentuk struktur sosial (praktik bisnis) di samping peraturan-peraturan yang berlaku. Saatnya melakukan dekonstruksi terhadap ’simbolsentris’, memasukkan dan mensejajarkan sing liyan dengan simbol-simbol (peraturan) tersebut.

Ludigdo (2006) telah membuktikan bahwa ada the others dalam diri etika akuntan publik di samping kode etik yang baku, yakni berupa pandangan hidup spritual seorang pemimpin. Jauh sebelum Ludigdo, Jarvis et al. (1995) telah melakukan dekonstruksi terhadap prinsip akuntansi yang berterima umum, dan mensejajarkannya dengan judgement dari pemilik dalam pencatatan akuntansi sehingga muncul konsep etnoaccounting.

Kajian di bidang akuntansi masih sangat luas, contoh lain misalnya adalah dalam penyusunan anggaran di sektor publik. Pemahaman yang mendalam terhadap perilaku ’aktor’ penyusun anggaran sangat mungkin memunculkan banyak the others yang melingkupi penyusunan anggaran tersebut di samping Permendagri. Barangkali kita bisa menamakan pendekatannya dengan sebutan etnobudgeting.

7. Metoda Penelitian

Koleksi Data Empiris

Penelitian ini menggunakan metoda partisipatori dimana peneliti akan turun lapangan untuk memperoleh data empiris. Aktivitas turun lapangan dilakukan dengan wawan-cara, pengamatan dan interaksi langsung dengan informan. Unit analisis penelitian ini adalah pedagang yang memiliki trah Mangkunegaran, dan pedagang yang tidak memiliki keterkaitan dengan trah tersebut. Aktivitas turun lapangan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana praktik akuntansi dijalankan terutama pada saat mengelola transaksi, dan melakukan kegiatan klerikal

Penetapan Informan

Penelitian ini akan menggunakan informan pemilik usaha trah Mangkunegaran dan pemilik usaha biasa sebagai subyek yang lebih dekat dengan peneliti. Peneliti terlebih dahulu mengenal pribadi pemilik usaha secara personal. Penggunaan kriteria ini untuk menghilangkan kecurigaan informan atas apa yang diamati oleh peneliti.

REFERENSI

Budiman. 1993. Lubang Hitam Kebudayaan. Jogyakarta: Pustaka Kanisius

Burrel, G. dan G. Morgan. 1993. Sociological Paradigms and Organizational Analysis. New York: Ashgate Publishing Company.

Coulon, Alain. 2008. Etnometodologi. Jakarta: Penerbit Lengge bersama Kelompok Kajian Studi Kultural. Diterjemahkan dari L’ethnometodologie. Paris: Presses Universitaires de France.

Featherstone, Mike. 2001. Posmodernisme dan Budaya Konsumen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Furchan, Arief. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Pertama Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Geertz, Clifford. 1989. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya.

Geertz, Hildred. 1983. Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Press

Granlund, Markus. 2003. Management accounting system integration in corporate mergers: A case study. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 16 Issue 2. page 208 -243

Gray, R., Jan B., and C. David. 2006. NGOs, civil society, and accountability: making the people accountable to capital. Accounting, Auditing, and Accountability Journal. Vol. 19 No. 3 pp 319 – 48.

Haviland, W.A. 1993. Antropologi. Edisi pertama, Jakarta: Penerbit Erlangga,.

Jarvis, Robin, J. Curran, J. Kitching and G.Lightfoot. 1995 ‘Ethno-Accounting’ in Small Firms: Some Preliminary Considerations, Occasional Paper Series. Kingston Business School, Kingston University.

Jensen, M C. and W H. Meckling. 1976. Theory of the firm managerial behavior, agency cost and capital structure. Journl of Finance and Economics 3: 305 - 360

Jong. 1976. Salah Satu Sikap Hidup Jawa Orang Jawa dalam Endraswara, Suwardi. 2006. Falsafah Hidup Jawa. Yogyakarta: Cakrawala

Kuntowijoyo. 1987. Tema Islam dalam Pertunjukkan Rakyat Jawa; Kajian Aspek Sosial Keagamaan dan Kesenian. Jakarta: Depdikbud-Javanologi.

Kuntowijoyo. 2006. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana

Koentjaraningrat. 1982. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka

Lash, Scott. 2004. Sosiologi PostModern. Yogyakarta: Kanisius

Ludigdo, Unti. 2006. Kerangka metodologi dalam memahami praktik etika di kantor akuntan publik. Proceeding: The 2^nd Postgraduate Consortium on Accounting Brawijaya University Malang.

Manson, Stuart, S. McCartney, dan M. Sherer. 2001. Audit automation as control within audit firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Volume 14 Issue 1. page 109 – 130

Marbangun, Hardjowirogo. 1995. Manusia Jawa. Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Mulawarman, Aji Dedi. 2008. Akuntansi Syari’ah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan. Jakarta: E Publishing Company.

Poloma, M. Margaret. 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada. Diterjemahkan dari Contemporary Sociological Theory. Third Edition

Prabowo, Danu Priyo. 2003. Pengaruh Islam dalam Karangan R.Ng. Ranggawarsita. Yogyakarta: Narasi

Randa, Fransiskus. 2009. Menguak praktek akuntabilitas dalam organisasi gereja katolik yang terinkulturasi budaya lokal. Seminar Proposal Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Brawijaya.

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.

Ritzer, G dan D.J. Goodman. 2003. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Diterjemahkan dari Moder Sociological Theory. Sixth Edition.

Robert, J. And R. Scapens. 1985. Accounting systems and systems of accountability understanding accounting practices in their organizational context. Accounting, Organizations and Society. Vol. 10 No. 4, pp 443-56

Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua. Jogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.

Sinclair, A. 1995. The chamelon of accountability: form and discourses. Accounting, Organizations and Society. Vol. 30 No. 4, pp 233 – 60

Soedarjono, Harjo. 2007. Pemikiran Religius Budaya Spiritual Penghayat Kepercayaan Kejawen. Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa. Ed 3 Thn. II/September, hal 63-72.

Spradley, J.P. 1997. Metoda Etnografi. Jogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana. Diterjemahkan dari The Ethnographic Interview.

Suriasumantri, Jujun S. 2006. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Cetakan Ke 16. Jakarta: Percetakan Pustaka Sinar Harapan.

Suratno, Pardi, dan Astiyanto, H. 2009. Gusti ora Sare. Yogyakarta; Adiwacana

Suwarjono. 2005. Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan. Yogyakarta: BPFE

Makalah Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik

2011-03-23T16:17:00.000+07:00

Oleh Dr. Moh. ROQIB, M.Ag
Putus asa, jika tidak dosa mungkin pengamalnya lebih banyak dari berita yang selama ini kita dengar. Bunuh diri berjamaah (bersama keluarga), terjun dari mall, stress, dan mendaulat diri sebagai “pengangguran” adalah wujud kongkritnya. Kemalangan, menimpa bangsa ini hamper merata bersamaan dengan kejayaan yang fantastis dirasakan oleh “segelintir” oknum pejabat yang merangkap sebagai “pedagang” atau oknum pengusaha yang merangkap sebagai “pejabat”. Dagangan dan jabatan silih berganti berfungsi atau secara bersamaan untuk melipat “karunia sumber daya alam” yang melimpah di negeri ini. Dilipat dan digenggam kemudian dipermainkan sesukanya.

Manusia komersial, hedonis, dan kanibal yang dulu sering dibaca dalam komik dan cerita fiktif saat ini menjadi kenyataan yang membuat haru biru kehidupan. Homo homini lupus semakin dekat dan nyata. Cerita Negara yang gemahripah loh jinawe, tata tentrem kerta raharja menjani lamunan dan impian bersama. Memang impian, harapan, dan lamunan –dalam kondisi tertentu—merupakan obat mujarab untuk memberikan lelipur lara agar kita survive dalam hidup, bertahan dalam menghadapi prahara nasional ini.

Pendidikan yang menjadi ujung tombak peningkatan SDM dan kesejahteraan masih menjadi ujung tombok bagi para guru yang mendidik di berbagai lembaga ini. Kemajuan telah dirasakan oleh sebagian kecil guru yang sebagian besarnya mengalami kemacetan. Dari mana kita mengurai benang kusust ini? Mengapa Negara yang kita cintai menjadi seakan menunjukkan kebencian dan murkanya? Bumi memuncratkan lumpur panas, angin menggeliat dengan arah putar zig zag dan cepat, gunung batuk, air muntah meratakan bumi, api melahap pepohonan dan rumah yang tidak bersalah. Ada apa ini ?.
Berbagai pertanyaan tersebut akan dijawab serba singkat dalam makalah ini melalui “kaca” pendidikan dan politik.

Pendidikan Sebagai Soft Power
Setiap kesuksesan di awali dan diakhiri dengan pendidikan. Kesuksesan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama dibangun di atas pndasi pendidikan. Kesuksesan tanpa proses pendidikan adalah hayalan. Hayalan yang berkembang dalam diri dan memiliki gap yang besar akan membuat stress atau bahkan gila. Pendidikan yang kurang memadai jika dibarengi dengan tumpukan hayalan sebagaimana yang ditawarkan oleh sinetron dan iklan di media cetak dan elektronik akan membuat sebagaian masyarakat menjadi benar-benar gila. Gila jabatan, gila harta, gila kecantikan, dan lainnya. Bukan hanya rakyat jelata yang terserang penyakit ini tetapi juga politisi, penguasa, pengusaha, guru, dosen, dan kyai. Trend kegilaan ini bias ditemukan dalam kehidupan nyata. Mereka yang mestinya digugu dan ditiru malah membuat adegan saru dan menjadi tontonan publik. Pertikaian karena rebutan “roti” kejayaan menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah meraih kejayaan itu.
Pendidikan merupakan soft power, kekuatan sejati yang tidak kasab mata tetapi semua orang memerlukan dan merasakan kekuatannya. Pendidikan memberikan pengaruh politis yang amat besar dalam kehidupan manusia. Manusia yang terdidik dengan baik dan sehat ia akan mampu mengkreasi diri untuk mengubah pendidikan menjadi media berpolitik adiluhung dan sekaligus mempu mendidik politik lewat pendidikan. Pendidikan politik dan politik pendidikan bias berintegrasi, interkoneksi, tetapi juga bisa bermusuhan.

Sekolah Sebagai Alat Politik
Orang Miskin Dilarang Sekolah, Emoh Sekolah, dan judul buku semacamnya merukan potret kegelisahan public melihat realitas sekolah yang semrawut, mahal, bersifat seperti bank, dan menjadi alat kapitalisme global. Neokolonialisme telah hadir begitu dekat dengan lembaga publik yang selama ini diagungkan. Pendidikan telah mengalami proses formalisasi sekolah, dan hanya sekolah yang mendapatkan legitimasi negara membuat semua warga “salah baca” terhadap pendidikan. Pendidikan dimaknai sekolah dengan batasan yang amat sempit. Tugas pendidik, ujian nasional, pembangunan fisik, dan program pendidikan lainnya selalu dilekatkan pada lembaga formal yang bernama “sekolah”. Nasib orang ditulis dalam secarik kerta keramat yang kemudian dimaknai oleh pejabat yang berwenang yang didukung oleh data dan sekaligus “data pendukung”. Data pendukung ini dibutuhkan karena ijazah dianggap belum cukup, karenanya harus ada lembaran-lembaran kecil lain yang bias mendukung ijazah ini laku atau tidak.

Sekolah dengan desain politik seperti ini telah merebut kebebasan dan kemanusiaan.[3] Sekolah bukan lagi mengemban misi pendidikan tetapi lebih cenderung pada penyediaan lapangan kerja, perdagangan ilmu, dan praktik kapitalisme dan kolonialisme baru. Tanpa membedakan antara sekolah dan pendidikan secara global ada dua hal yang perlu direnungkan:

1. Mengapa sekolah mahal, mengapa harus membeli buku setumpuk. Apa tujuan dan bagaimana proses dan strategi pembelajarannya telah direncanakan sehingga anak paham terhadap tujuan membeli dan membaca buku-buku tersebut. Pertanyaan ini selalu saja tidak terjawab, yang membuat jiwa tertekan dan merasa harga buku yang harus mereka beli menjadi lebih mahal dan menyesakkan dada. Belum lagi kondisi pekerjaan, beban hidup, kondisi lingkungan yang rusak, informasi yang terus mengalir bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan proyek pengadaan buku ajar dengan cara yang kurang ngajar. Apalagi dengan melihat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pendidikan bangsanya.
2. Secara institusional, sekolah kita belum mampu membuat visi dan orientasi yang berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak pada kepentingan investasi modal. Di sisi lain sekolah juga belum mampu mengaplikasikan strategi pembelajaran dan pendidikan yang menyentuh wilayah “dalam” manusia agar peserta didik memiliki kompetensi unggulan sehingga ia dapat berpartisipasi untuk memajukan peradaban yang berkeadaban.

Politik Keterpaksaan Sekolah
Jika sekolah masih diposisikan sebagai alat politik, maka pendidikan politik bagi generasi muda di negeri ini akan mengalami penurununan kualitas dan bahkan lebih drastis lagi. Untuk mengatisipasi agar unsur keterpaksaan sekolah bias dinetralisasikan dari pengaruh politik jahat, maka harus ada program pembebasan rakyat dari keterpaksaan dalam menempuh pendidikan.

Kebebasan memilih pendidikan yang berkualitas tanpa dibebani biaya yang tidak terjangkau adalah salah satu solusi di samping peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkualitas harus tersebar di seluruh sudut kehidupan bangsa sehingga muda diakses. Dengan teknologi informasi, upaya ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan.
Untuk memberikan alternatif solusi agar sekolah bisa murah sehingga bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di antaranya dengan :
1. Pengalokasian dana APBN/APBD 20 persen untuk pendidikan, sehingga tidak hanya menjadi wacana atau dengan menggunakan politik anggaran.[4]
2. Memotong gaji pejabat tinggi yang dialokasikan untuk pendidikan berdasarkan komitmen yang dipaksakan pemerintah.
3. Menarik pajak pendidikan melalui perusahaan-perusahaan besar.
4. Menginvestigasi dan menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang melakukan korupsi atas anggaran pendidikan.
5. Mendorong sektor usaha yang terkait dengan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan anggaran yang bisa memanfaatkan secara maksimal oleh institusi pendidikan.
6. Melibatkan media massa terutama untuk memberi liputan yang berani dan tajam mengenai komitmen sejumlah kalangan untuk pendidikan.
7. Membuat standar baru tentang kualitas pendidikan yang tidak saja menyentuh kemampuan dan krativitas siswa melainkan juga ongkos sekolah.
8. Mendorong manajemen lembaga pendidikan secara terbuka dengan melibatkan sejumlah wali murid dan jika perguruan tinggi adalah mahasiswa untuk mendesain kebutuhan lembaga pendidikan.
9. Mendorong kalangan parlemen untuk terlibat aktif dalam penentuan pejabat pendidikan. Pejabat pendidikan bukan urusan internal sekolah melainkan urusan publik.
10. Melakukan penarikan dana langsung ke kalangan masyarakat.

Pendidikan yang Tejangkau dan Berprestasi
Sepuluh alternatif tersebut masih perlu didiskusikan dan dilengkapi.
1. Memotong gaji memberikan kesan pemaksaan. Pemaksaan memberikan efek kurang positif dalam pendidikan. Sebagai alternatif bisa dilakukan sosialisasi zakat profesi dan zakat semua penghasilan yang diperoleh oleh pejabat dan tenaga profesional.
2. Menerapkan konsep bahwa bagi orang yang telah membayar zakat di atas bisa dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran pajak. Dengan ikatan spiritual dimungkinkan para pengusaha lebih mudah untuk mengeluarkan dana pendidikan.
3. Melakukan kontrol secara komprehensip dan menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang melakukan korupsi bukan hanya atas anggaran pendidikan tetapi pada semua anggaran.
4. Memanfaatkan dan mendukung pendidikan keluarga (home schooling) dengan optimalisasi peran ibu sebagai pendidikan anak dan generasi muda.[5]
5. Membangun tradisi keilmuan/akademik di setiap lingkungan sosial dan melengkapi sarana atau media pendidikan sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
6. Optimalisasi fungsi masjid dan perpustakaan. Apabila perpustakaan belum ada bisa dimachingkan dengan masjid sekaligus upaya pelengkapan buku-buku yang dibutuihkan dan aktual bagi masyarakat.[6]
7. Membuat kelompok pemikir kependidikan di pusat dan masing-masing daerah yang bertugas memberikan masukan dan antisipasi terhadap problem-problem kependidikan. Hal ini karena problem yang akut akan membutuhkan biaya tinggi dan kemudian akan membebani masyarakat.
8. Mendorong berdirinya sentra-sentra pendidikan masyarakat seperti pesantren dan madrasah diniyah yang biasanya dikelola dengan kesadaran tinggi dan kemandirian.
9. Memilih pejabat yang berpihak dan bukan yang netral. Memilih pejabat atau pimpinan yang berkarakter memihak rakyat dan keadilan.
Terkait dengan pendanaan, selain dana dari sumber yang sudah lazim, sekolah/lembaga pendidikan dapat mengembangkan dana dari donatur (infaq-shadaqah), zakat, dan wakaf (termasuk wakaf media pembelajaran, buku perpustakaan, dan fasilitas masjid). Pendanaan model ini bisa diterapkan khususnya pada madrasah atau sekolah agama apalagi keluhan madrasah yang selama otonomi daerah diibaratkan (Kompas, 11 September 2004: 10) tak lebih dari anak tiri bagi pemerintah daerah dan tak lebih dari anak angkat bagi pemerintah pusat.

Pendidikan yang murah adalah pendidikan yang berprestasi. Prestasi ini bisa kita capai dengan kerja keras, komitmen yang tinggi, dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah. Dukungan politik dan semakin kondusifnya peran politik masyarakat di era reformasi ini prestasi sekolah atau lemabaga pendidikan bisa lebih mudah direalisasikan.

Political Will Pemimpin dan Do’a Khusyu’ Rakyat
Dalam masyarakat paternalistik, pemimpin, pejabat, dan orang tua merupakan panutan yang menentukan. Pemikiran dan wacana yang berkembang hanya akan menjadi agenda jika pemimpin di republik ini tidak merealisasikannya. Kebijakan politik harus segera diambil sebelum negara ini menjadi lebih “menyedihkan”. Harapan terhadap political will ini juga terkait dengan pemimpin informal dan nonformal yang memiliki kemampuan dan kekuatan lebih disbanding rakyat kebanyakan.
Do’a kaum dhu’afa’ akan terkabul jika dilakukan dengan khusyu’ yang berarti disertai dengan ihktiar yang serius dan bergandengan tangan dengan berbagai pihak untuk maju. Pertikaian tidak lagi diagendakan apalagi dilaksanakan, karena waktu tertumpah untuk pendidikan umat dan kemanusiaan. Dengan demikian semoga bencana di negeri ini berganti menjadi kejayaan, baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
Wassalam.

[1] Makalah singkat ini disampaikan dalam “Seminar Pendidikan 100 Tahun Kebangkinan Nasional” PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas Tanggal 20 Mei 2008.
[2] Drs. Muhammad Roqib, M.Ag adalah Dosen Jurusan Tarbiyah dan Pembantu Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sedang mempersiapkan promosi disertasi Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
[3] Sebagai bahan referensi, menarik untuk dibaca buku Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan, dan Pembebasan, (Yogyakarta: Read, 2000).
[4] DIPA yang memasukkan PNBP (seperti SPP) dicurigai sebagai bagian dari politik pendidikan yang didesain pemerintah untuk memenuhi 20 % APBN/APBD.
[5] Terkait dengan peran perempuan dalam pendidikan, baca buku penulis Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media & STAIN Press, 2003) sedang terkait dengan pemanfaatan budaya dalam pendidikan (home schooling) baca buku penulis Harmoni Dalam Budaya Jawa : Dimensi edukasi dan Keadilan Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Press, 2007).
[6] Tentang optimalisasi fungsi masjid, baca buku penulis Menggugat Fungsi Edukasi Masjid (Yogyakarta: Grafindo & STAIN Press, 2005).

Heboh, Ini Video Mesum “Ariel Vs BCL” yang paling dicari para Download Mania !

2010-07-02T14:33:00.005+07:00

Setelah heboh dengan beredarnya video mesum artis yang diduga ariel peterpan dengan luna maya dan Cut Tari, kini masyarakat sedang dihebohkan kembali dengan pemberitaan di berbagai stasiun TV Nasional mengenai beredarnya video mesum yang diduga diperankan oleh ariel peterpan dan bunga citra lestari (BCL).

Menurut sumber berita TV Nasional, video mesum tersebut telah beredar di Manado melalui kepingan VCD dan DVD yang diperjual belikan dengan harga Rp 60.000,- . kontan pemberitaan ini dibantah oleh kuasa hukum ariel dan luna maya Afrian Bondjol, menurutnya isu itu sengaja dihembuskan untuk menyudutkan posisi Ariel yang sekarang terpuruk di bui karena kasus video porno.

“Kasihan klien kami (Ariel-red), sudah dipenjara masih harus diberitakan yang tidak-tidak. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing pula,” ujar kuasa hukum Ariel dan Luna Maya, Afrian Bondjol saat berbincang dengan harian Rakyat Merdeka, bantahan juga disampaikan oleh Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi saat ditemui di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (1/7). Ito mengaku sudah mencari tahu soal kabar tersebut. “Nggak ada itu, saya sudah lihat semua,” jelas Ito.

Sejak merebaknya kabar adanya video mesum mirip ariel dan BCL, para download mania langsung tancap gas untuk menelusuri kebenaran berita tersebut, pasalnya berdasarkan penelusuran di berbagai situs penyedia fasilitas download seperti ziddu, megaupload, serta youtube, video mesum yang dikabarkan telah beredar di manado tersebut belum ditemukan, yang ada hanyalah link-link yang didalamnya berisi video yang tidak relevan dengan judul yang ditampilkan, ujar salah satu pegiat dunia Maya yang namanya enggan dipublikasikan.

lah.......Ternyata anda juga ingin nonton juga ya? hahahahaha , ya ngak apa-apa sich...tapi nanti kalau di undang dialog di Stasiun TV, terus ada yang nanyain "apakah anda sudah menonton video tersebut (Ariel Vs BCL), ya jawab aja saya belum nonton! ya hitung-hitung buat belajar pencitraan, siapa tahu nanti 2014 bisa mencalonkan diri sebagai Presiden gitu.....hik..hik...hik...hik.....salam Kabari BOs.

Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Ekosob

2010-06-14T10:10:00.002+07:00

A. Patra M. Zen
Wakil Ketua Yayasan LBH Indonesia
Koordinator Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif
patra.m.zen@gmail.com

Artikel singkat ini bertujuan untuk memaparkan gambaran sekaligus menjadi bahan diskusi lanjutan tentang peraturan dan program pemerintah, terutama yang disusun dibawah kementerian Pendayagunaan Aparat Negara (PAN). Selanjutnya, pada bagian kedua, dipaparkan deskripsi dan analisis pelayanan publik dari disiplin hak asasi manusia (HAM), terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).

A. Pelayanan Publik: Peraturan dan Program Pemerintah

Acuan pemerintahah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik mesti dijalankan, antara lain dengan dengan mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti asas umum penyelenggaraan Negara, yang telah diatur dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam UU ini, pasal 3, dinyatakan 7 asas umum penyelenggaraan Negara: (1) kepastian hokum; (2) tertib penyelenggaraan Negara; (3) asas kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas, dan; (7) akuntabilitas. UU No. 28/1999 tersebut juga memuat hak masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, antara lain hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara.

Diskursus tentang RUU tentang (Standar) Pelayanan Publik, setidaknya sudah menguat sejak 2 tahun lalu. Dari aspek legal-formal, sejumlah peraturan telah dikeluarkan dalam kaitan pelayanan publik, yakni:
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat;
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- Keputusan Men.PAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan publik;
- Keputusan Men.PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Keputusan Men.PAN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Pemerintah Daerah menjelaskan 17 langkah strategik peningkatan pelayanan publik serta program aksi apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Dari pemantauan media, problematik yang perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan (Beleidsregel), antara lain:
1. standar minimum, apa-apa yang mesti menjadi standar pelayanan yang bersifat umum;
2. akuntabilitas penanggungjawab dan pelaksana pelayanan publik. Hal ini perlu dirumuskan, jangan sampai beban dan tanggungjawab hanya diemban oleh pegawai lapangan, melainkan juga mengatur para pejabat dieselon yang tinggi;
3. mekanisme pengaduan, keluhan, komunikasi atau gugatan hukum terhadap pejabat atau institusi yang diklaim tidak melakukan tugas dan pelayanan kepada publik sebagaimana mestinya. Selanjutnya, juga perlu diatur penerapan sanksi baik administratif dan sanksi pidana kepada pihak yang telah lalai ataupun dengan sengaja tidak melakukan fungsinya. Tentu saja perlu ditindaklanjuti bukan hanya sebatas sanksi melainkan perbaikan dan peningkatan pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul;
4. keterlibatan optimum dari masyarakat dalam bentuk pengawasan, dan jika diperlukan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam perencanaan pelayanan publik yang akan dilakukan aparat;

RUU Pelayanan Publik disusun kementerian PAN. Rancangan ini diserahkan kepada Presiden pada 7 September 2005. Kemudian Presiden pada 12 Oktober 2005 menyerahkan rancangan kepada RUU tentang Standar Pelayanan Publik ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR sendiri memasukan Rancangan Undang-undang (RUU) Standar Pelayanan Publik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2006 – salah satu dari 43 RUU prioritas.

Selain RUU ini, Menteri PAN Taufik Effendi dengan kantor kementrian PAN-nya menyatakan telah merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti:
(1) pengembangan nomor identitas pelayanan publik (NIPP). Dengan menerapkan sistem ini target pendapatan negara dari sektor pajak diharapkan dapat meningkat 3 kali lipat dari Rp. 200 triliun/tahun menjadi Rp. 600 triliun/tahun. NIPP ini berfungsi sebagai identitas untuk mengakses layanan publik;
(2) penerapan Nomor Identitas Bersama (NIB) atau Single Identity Number (SIN) untuk peningkatan pelayanan publik. Dari situs kementerian PAN, diketahui per Oktober 2005, kementrian ini telah membuat kesepakatan bersama, diwakili Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dengan Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Dirjen Aplikasi Telematika Departemen Kominfo – secara formal dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB). Sistem ini diuji coba di DKI Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, dan selanjutnya akan dikembangkan di Medan, Palembang, Bandung, Cimahi, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Manado dan kabupaten Bandung;
(3) pengembangan dan pemanfaatan e-government bagi instansi pelayanan publik, diberlakukan di Pusat dan di Daerah, dengan tujuan aksesibilitas cepat terhadap data dan informasi, serta memperkecil peluang kebocoran dana dan KKN;
(4) menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan secara Transparan dan Akuntabel, diterapkan kepada seluruh Unit Pelayanan di Pusat dan Daerah;
(5) evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan untuk menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan;
(6) penerapan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) secara berjenjang antara antara Pembina Penyelenggara Pelayanan publik dengan Pimpinan Unit Pelayanan publik merupakan komitmen tertulis untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat dijadikan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada akhir tahun anggaran;
(7) penyusunan pedoman supervisi Pelayanan publik, sebagai acuan bagi para aparat yang melaksanakan fungsi dan tugas supervisi di setiap unit pelayanan publik untuk meiakukan pemantauan dan penilaian kinerja aparat penyelenggara pelayanan publik.
(8) penyusunan Pedoman Deregulasi dan Debirokratisasi di bidang Pelayanan publik untuk acuan dan petunjuk pelaksanaan bagi seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah, mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meiakukan deregulasi dan debirokratisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bermasalah;
(9) asistensi, monitoring dan evaluasi penerapan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Tahun ini, direncanakan program asistensi pada 22 provinsi. Tahun lalu telah dilakukan di 11 provinsi;
(10) penilaian Prestasi dan Inovasi Unit Pelayanan publik, yang ditindaklanjuti dengan predikat terbaik diberikan penghargaan piala, sedangkan yang berprestasi dengan predikat baik diberikan penghargaan piagam;
(11) penyusunan Pedoman Umum standar Pelayanan publik. Lewat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Pelayanan publik, nantinya setiap unit penyelenggara pelayanan publik baik pusat dan daerah menyusun standar pelaksanaan pelayanan publik;
(12) peningkatan pelayanan publik dengan pemberdayaan partisipasi masyarakat madani. Program ini dilakukan atas bantuan hibah dari Republik Federal Jerman berupa bantuan teknis, dimulai pada 2000 hingga 2007. Program ini telah dilaksanakan di kabupaten dan kota Bima (pelayanan kesehatan di Puskesmas), kabupaten Solok (pelayanan administrasi di Nagari), kabupaten Jombang (pelayanan pertanian), dan kabupaten Sleman (pelayanan Izin Mendirikan Bangunan). Secara singkat, program ini bertujuan mengembangkan metode peningkatan pelayanan publik yang berbasis pengaduan. Sebagai catatan, metode ini sudah dipublikasi dalam Buku Manual Praktis “Peningkatan Kualitas Pelyanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Kepemerintahan yang Baik”. Sejumlah kabupaten percontohan yang menerapkan metode peningkatan pelayanan publik
(13) pemantauan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, melalui forum konsultasi pemantauan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur;
(14) optimalisasi percepatan fungsi pelayanan publik di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dengan contoh: Banda Aceh, Sigli, Lhok Seumawe, dan Sabang;
(15) penerapan ISO-9000 untuk peningkatan pelayanan publik. Akreditasi yang berhubungan dengan jaminan mutu yang diakui dunia internasional adalah akreditasi 1S0-9000. Pada tahun anggaran 2006 akan dipilih beberapa unit pelayanan yang paling siap untuk diakreditasi, yang pelaksanaannya akan dibantu Kementerian PAN. Salah satu provinsi yang mengarah dan menerapkan standar mutu ini adalah Jawa Timur. Unit pelayanan publik di Jawa Timur yang sudah mendapat sertifikat ISO-9001: 2000 jumlahnya meningkat pesat dari 13 unit pada bulan April2005 menjadi 31 unit pada bulan Oktober 2005. Pada bulan Oktober 2005 yang sedang dalam proses sertifikasi jumlahnya ada 18 unit. Unit organisasi Internal Pemerintah Daerah juga diakreditasi untuk mendapatkan sertifikat 1S0-9000, diantaranya: Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, sekretariat Daerah Kota Malang, sekretariat Daerah kabupaten Bojonegoro. Sebagai tambahan, Jawa Timur sebagai Daerah Percontohan Pelayanan Publik di Indonesia.

Kesengajaan memaparkan program pemerintah yang dilakukan kementerian PAN tersebut untuk mengajak diskusi lebih lanjut mengevaluasi dan memberikan kontribusi fakta yang terjadi dimasing-masing tempat perihal program peningkatan pelayanan publik didaerah masing-masing.

B. Problematik dan Prinsip Pemenuhan Hak-hak Dasar

Pelayanan publik dalam peraturan perundang-undangan dibatasi pada aktivitas pelayanan yang dilaksanakan aparat pemerintah, bisa dalam bentuk barang dan jasa. Problemnya, barang dan jasa publik tidak semuanya “dikuasai” dan dikelola instansi pemerintah dan badan usaha milik negara. Problem ini, dari sudut pandang pemenuhan hak asasi, sangat penting untuk dicarikan solusinya. Sebagai contoh, penguasaan dan pengelolaan sumber daya air – sebagai barang publik – yang diberikan peluang untuk diusahakan orang perseorangan atau badan hukum privat.

Hal tersebut menjadi penting untuk dijadikan masalah, karena ada upaya ditingkat pemerintah sendiri untuk mengkorporatisasi pelayanan publik. Dalam arti, pemerintah hanya mempunyai peran regulator, sementara pelaksana dan pelaksanaannya sehari-hari diserahkan orang perseorangan atau dimiliki secara privat. Dalam dokumen berjudul “Capaian Strategis Kementerian PAN Selama Satu Tahun Kabinet Indonesia Bersatu” dinyatakan rencana korporatisasi unit pelayanan publik, seperti rumah sakit dan unit-unit pelayanan yang menghasilkan pendapatan sendiri untuk diprivatisasi dengan menggunakan pendekatan manajemen bisnis/wirausaha.

Disiplin HAM, merumuskan 3 kewajiban (obligasi) utama pemerintah dalam lapangan hak asasi, yaitu: (1) menghormati (to respect); (2) melindungi (to protect), dan (3) memenuhi (to fulfill) yang didalamnya mengandung makna memfasilitasi (to facilitate), membantu (to assist) dan menyediakan (to provide). Dengan menggunakan pendeketan ini, maka lingkup pelayanan publik yang relevan, utamanya dalam tanggungjawab pemerintah memenuhi hak asasi individu dan masyarakat, baik dibidang hak-hak sipil dan poltiik mau pun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dari displin HAM, juga dapat diambil prinsip-prinsip dalam pelayanan publik, seperti: non-diskriminasi; realisasi dan peningkatan terus menerus (progressive realization); adanya justisiabilitas jika pelayanan publik tidak memenuhi standar minimum.

Selanjutnya, dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosal dan budaya, pelayanan publik mesti memberikan kontribusi pada jaminan: (1) availabilitas (ketersediaan); (2) aksesibilitas (mudah diakses); (3) fasilitas cuma-cuma (gratis) atau afordabilitas (keterjangkauan harga) yang bergantung pada progresif realization menuju ketersediaan fasilitas cuma-cuma; (5) akseptibilitas (kesesuaian dengan situasi dan kondisi), serta; (6) kualitas.

Jika dikaitkan dengan sifat pelayanan publik, maka jaminan-jaminan tersebut mesti dilaksanakan pada pelayanan yang bersifat umum. Menurut Sri Redjeki Hartono, pelayanan publik dapat diklasifikasikan dua kategori berdasarkan sifatnya, yakni: Pertama, bersifat umum, pelayanan yang diberikan kepada siapapun yang membutuhkan pelayanan, diberikan oleh instansi publik yang diberikan wewenang untuk itu, seperti: pelayanan untuk memperoleh dokumen pribadi antara lain dokumen jati diri, dokumen status seseorang, dan dokumen tentang pembuktian pemilikan benda-benda tetap dan benda-benda bergerak. Kedua, bersifat khusus, pelayanan yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum diantara institusi publik tertentu dengan kelompok masyarakat atau publik tertentu. Keduanya, hanya dapat dijalankan oleh aparat dan administrasi Negara yang professional.

Dengan memperhatikan sifatnya, maka dapat dapat disusun standar minimum pelayanan publik untuk pelayanan yang bersifat umum. Standar minimum, dapat mencakup: prosedur dan waktu. Untuk hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hak-hak dasar masyarakat, perlu juga dimuat rumusan perolehannya secara cuma-cuma, gratis, tanpa biaya. Jika pun dipungut biaya, maka prinsip yang tak boleh diabaikan seperti yang telah dikemukakan mesti ada jaminan keterjangkauan biaya bagi masyarakat secara luas, dan pemberian fasilitas kepada masyarakat miskin, marjinal dan terpinggirkan.

Selamat berdiskusi.

Mengapa Negara melakukan Desentralisasi?

2010-06-07T15:44:00.000+07:00

Pertanyaan politis terpenting dalam desentralisasi persekolahan harus berkaitan erat dengan tujuan desentralisasi. Mengapa desentralisasi persekolahan perlu dilakukan? Apa yang para pendukung harapkan dari desentralisasi persekolahan baik untuk mereka sendiri maupun pihak lain? visi public apa yang digunakan untuk mendukung keberhasilan desentralisasi? Apa saja agenda-agenda yang tersembunyi dibalalik desentralisasi persekolahan?

Studi-studi kasus tentang upaya desentralisasi dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa Desentralisasi dilakukan dengan beraneka ragam alasan baik tersusat tersirat-alsan politik, pendidikan, Administrsi, dan keuangan. Alasan-alasan ini dapat dikelompokkan dan berada dalam suatu spectrum yang luas.

Desentralisasi dikolombia ditentukan oleh kebutuhan para pemimpin politik guna melanggengkan kredibilitas mereka sendiri dan memupuk persatuan dan kesatuan yang kala itu terus diguncang oleh kekerasan dan kekacaubalauan. Pada ujung lain spektrum yang sama adalah desentralisasi yang sedang berlangsung di Negara-negara yang baru merdeka yang tadinya adalah bagian dari bekas negara Uni soviet. Banyak dari negara-negara baru ini pemerintah pusatnya. Benar-benar tidak mempunyai legitimasi dan kekurangan sumber daya keuangan, benar-benar tidak mampu mengendalikan system pendidikan. Desentralisasi muncul, pada kasus tertentu begitu mendadak, sebagai jalan pintas untuk mengisi kekosongan politik.

Di Hongaria, misalnya, Undang-Undang pendidikan Tahun 1985 memberi wewenang kepada sekolah Setempat untuk mengatur sendiri tugas dan system pendidikanya. Guru-guru diberi wewenang besar Untuk menyeleksi kepala sekolah ,dan system pengawasan lama yang terpusat lalu dirampingkan Menjadi lebih bersifat konsultatif. Hampir semua sekolah sekarang dimiliki dan diselenggarakan oleh Aparat setempat. Otonomi sekolah dalam kaitanya dengan pemerintah pusat secara konstitusi dilindungi Ke sekolah-sekolah dalam bentuk hibah (block grant)inilah yang dalam ungkapkan kata-kata Halaszs (1992, 3), disebut pembuatan kebijakan “negatif’.

Di Hongaria, seperti negara lain di Eropa Timur, Halasz menulis, ”desentralisasi dan otonomi sekolah tidak tampak sebagai sesuatu yang terencana sebagai tanggapan atas masalah system, tetapi lebih sebagai penghargaan atas perjuangan demi kemerdekaan politik”. Fragmentasi yang terjadi telah menimbulkan seriusnya masalah-masalah praktis. Sekolah-sekolah setempat sudah cerdik memanipulasi rumus-rumus penyusunan anggaran sebagai muslihat untuk bisa meperbesar anggaran dan bertambahnya inefisiensi, dan pertanyaan serius muncul tentang kapasitas administrasi yang menjadi tanggung jawab pejabat sekolah setempat. Masalah-masalah ini lalu membuat situasi menjadi serba sulit ketika system desentralisasi berjuang keras untuk mendapatkan legitimasi.

Desentralisasi persekolahan yang terjadi di Kolombia dan Hongaria sebagai akibat dari krisis- Juga salah satu upaya yang diperhitungkan oleh penguasa untuk melanggengkan otoritas; sasaran Lainnya adalah mengisi kekosongan politis.Di antara kedua ekstrim ini terdapat beraneka ragam Negara yang sudah melakukan progam-progam desentralisasi dengan alsan-alasan yang berbeda. Berikut ini gambaran singkat pengalaman sembilan negara, yang masing-masing mempunyai alasan untuk mendesentralisasikan persekolahaannya.

Penulis : Edwadrd B. Fiske
Dalam Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran,
Potitik dan konsensus

”Luna Maya” Video Mesumnya ”Karaoke” Banget!

2010-06-04T16:45:00.001+07:00

Berita beredarnya video mesum yang melibatkan dua insan mirip artis papan atas Luna Maya dan kekasihnya Ariel Peterpan bikin heboh jagat dunia maya. Menurut salah satu sumber berita on line, rekaman tersebut sudah banyak beredar di berbagai situs seperti facebook, jejaring sosial Kaskus. Video tersebut mulai beredar pada Kamis, 3 Juni 2010 kemarin.
Namun , sejak Jumat, 4 Juni 2010 pagi, sejumlah link di situs yang memuat video mesum itu sudah tak lagi bisa diakses. Video yang dimuat dalam akun Facebook di atas juga sudah tidak bisa lagi disaksikan.
Menurut Igor (bukan nama sebenrnya), salah seorang beruntung bisa mengunduh salah satu rekaman video mirip Luna Maya, ”itu memang Luna Maya, coba lihat tatonya, ada kan? Lebih semangat lagi, Igor meceritakan bahwa yang paling menarik dari salah satu rekaman itu adalah betapa profesionalnya Artis yang diduga Luna Maya melakukan adegan ”top donw dan karaoke” betul-betul mengesankan, emang super duper.......

Partisipasi Warga Negara dalam Pembuatan Anggaran

2010-06-04T11:07:00.001+07:00

Carol Ebdon (City of Omaha) dan Aimes L. Franklin (University of Oklahoma)

Partisipasi warga negara dalam proses pembuatann aggaran pemerintahan merupakan topik yang telah mendapatkan perhatian yang bersar selama beberapa dasar warsa ini. Meski telah ada desakan kuat kepada kota-kota besar, penelitian di bidang ini masih terbatas jumlahnya. Kami mengidentifikasi ada empat unsur yang diyakini mempengaruhi proses partisipasi tersebut. Variabel-variabel dalam yang ada pada masing-masing unsur itu telah mendapatkan perhatian dalam literatur empiris, tapi belum dilakukan usaha yang sistematis untuk menguak efek interaksi dan memperluas teorinya. Kami menganggap adanya kelemahan pada pengetahuan kita, dan kami menyarankan suatu model mengenai partisipasi warga dalam pembuatan anggaran dan mengidentifikasi hipotesis yang mungkin bisa diuji dalam penelitian mendatang.

Sekarang ini banyak pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah yang berjuang kerang menghadapi tekanan fiskal. Untuk itu sedang diusahakan dibuat keputusan-keputusan mengurangi pengeluaran dan pelayanan atau menaikkan pajak . Dan kini tibalah saatnya warga negara memainkan peran lebih penting dalam membantu para pejabat pemerintahan dalam menentukan solusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat untuk keluar dari persoalan anggaran tersebut.

Untuk itu, selama era tahun 1990an dan memasuki era milenium baru ini, perhatian terhadap warga negara yang bersikap sinis dan tak percaya telah membuat pemerintah memusatkan perhatiannya lagi pada pengumpulan masukan dari warga selama proses pembuatan anggaran.
Mengingat pentingnya melibatkan warga negara dalam proses pembuatan anggaran tersebut, pertanyaan penelitian dalam kajian ini ada empat yakni: (1) Apa yang kita ketahui tentang partisipasi warga negara dalam proses pembuatan anggaran? (2) Bagaimana dugaan kita? dan (3) Apa kesenjangan atau hubungan yang hilang dalam pengetahuan kita? Dan (4) Bagaimana kita menggerakkan kemajuan teori yang ada?

Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian yakni tinjauan literatur, kelemahan dan kelebihan teori yang ada dan informasi tentang arah teori partisipasi warga negara ke dalam bidang-bidang yang lebih produktif.

Literatur Tentang Partisipasi Warga Dalam Pembuatan Anggaran
Pada prinsipnya ada empat elemen umum yang dipandang penting dalam menata partisipasi anggaran yakni (1) lingkungan pemerintahan, (2) desain proses, (3) mekanisme yang digunakan untuk mendorong timbulnya partisipasi dan (4) tujuan dan hasil yang diinginkan dari partisipasi itu.

Lingkungan pemerintahan. Di dalam literatur diidentifikasi ermpat komponen dalam lingkungan yakni struktur dan bentuk pemerintahan, budaya dan dinamika politik, persyaratann hukum dan heterogenitas dan ukuran populasi. Temuan yang ada menyatakan bahwa (1) Bentuk pemerintahan manajer- dewan ternyata lebih besar kemungkinannya menghasilkan input, (2) budaya politik kota mungkin mengkondisi perspesi (diantara politisi dan warga negara) tentang kebutuhan akan partisipasi; (3) undang-undang negara bagian sering menentukan apa yang akan dilakukan pihak kota dan (4) kota yang lebih besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk memformalisasikan proses partisipasi tersebut karena heterogenitas menciptakan tuntutan akan peningkatan akses. Akan tetapi ada beberapa divergensi dalam temuan tersebut, dan hal ini memperlihatkan adanya banyak kesenjangan dalam pengetahuan kita.

Desain proses. Dalam literatur, ada berbagai pertimbangan yakni penetapan waktu, jenis alokasi anggaran, partisipan dan pengumpulan preferensi sewaktu merancang proses partisipasi. Penetapan waktu itu penting karena input yang diterima terlambat lebih kecil kemungkinannya memiliki efek terhadap hasil (Callahan 2002; Franklin dan Ebdon 2004; Johnson 1998; Kathlene dan Martin 1991; King, Feltey dan Susel 1998; Preisser 1997; Thomas 1995). Jenis anggaran anggaran juga penting yang meliputi perbaikan modal, Community Development Block Grants dan dana untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan (Ebdon 2002). Selain itu partisipasi juga penting dan harus bersifat terbuka, representatif, dan akses yang luas. Dan yang penting juga kemampuan mendapatkan informasi tentang preferensi atau kesediaan untuk membayar layanan publik.

Mekanisme. Banyak metode yang digunakan untuk mendorong timbulnya partisipasi warga dalam proses pembuatan anggaran yakni: pertemuan publik, focus group, simulasi, komite dan survey (Ebdon 2003). Penelitian yang ada telah menunjukkan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode. Untuk itu penentuan mekanisme yang digunakan hendaknya dihubungkan dengan tujuan partisipasi warga. Dan mekanisme yang dipilih hendaknya punya hubungan langsung dengan elemen-elemen desainnya.

Tujuan dan hasil. Tujuan hendaknya ditetapkan di awal proses partisipasi warga dan hasilnya diukur dan diperbandingkan dengan apa yang diharapkan dan yang dicapai. Ada lima tujuan yang yakni (1) menginformasikan pembuatan keputusan, (2) menduduk partisipan mengenai anggaran, (3) mendapatkan dukungan atas usulan anggaran, (4) mempengaruhi pembuatan keputusan dan (5) meningkatkan kepercayaan dan menciptakan rasa terhadap masyarakat.

Partisipasi itu sangat berharga karena memberikan peluang untuk bisa mengumpulkan input dan mendorong terjadinya komunikasi dua arah, namun yang jarang terjadi adalah pembuatan keputusan alokasi sumberdaya itu diubang menjadi hasil langsung input (Ebdon dan Franklin 2004; Franklin dan Ebdon, 2004).

Inventaris Pengetahuan Kita dan Identifikasi Atas Kesenjangan
Terdapat variasi terkait peluang warga dalam berpartisipasi pada proses pembuatan anggaran. Ada beberapa hambatan, diantaranya adalah kondisi lingkungan politik yang membatasi komitmen pejabat kota dalam mencari dan menggunakan input, meningkatnya input dan akses membuat pekerjaan pejabat menjadi lebih sulit, bagian keuangan menginginkan kalau yang memprakarsai partisipasi itu pejabat dan komunikasi.

Terjadi perbedaan besar antara di antara mekanisme-mekanisme itu yakni jenis komunikasi yang berkembang antara warga dan pejabat publik. Komunikasi menentukan persepsi warga terhadap proses pembuatan anggaran . Dan komunikasi yang terjadi sering bersifat hanya satu arah saja. Namun menurut para ahli seyogyanya komunikasi terkait dengan proses pembuatan anggaran itu adalah dua arah (Crossby, Kelly, dan Schaefer 1986; Frisby dan Bowman 1996; Kahtlene dan Martin 1991; King, Feltey dan Suser 1998; Thomas 1995). Namun komunikasi dua arah ini kurang berkembang karena memerlukan waktu dan usaha lebih banyak.

Ada kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan kita mengenai partisipasi warga dalam proses pembuatan anggaran. Hal ini sebagian disebabkan oleh metodologi yang digunakan hingga kini. Kebanyakan karya empiris yang ada adalah studi kasus, sampel terbatas, wawancara informan utama atau pertanyaan yang sedikit dan mengakibatkan tidak ada upaya untuk menggeneralisasikan informasi yang ada dan menguji kesimpulan yang kita buat. Dan inilah yang menyebabkan kemajuan perkembangan teori terhambat. Dan kelemahan kita dalam membangun teori adalah kita hampir tidak memiliki pengetahuan empiris tentang tujuan dan hasil partisipasi dan kajian kita tentang partisipasi warga adalah kekurangan ketepatan konseptual. Ada sejumlah kasus dimana partisipasi khusus dirancang hanya sekitar masalah anggaran.

Cara Mendorong Kedisiplinan dalam Pembangunan Teori
Sewaktu mempertimbangkan partisipasi warga, mungkin satu-satunya keismpulan yang disepakati apra ilmuwan dan praktisi adalah bahwa masalah ini sangatlah kompleks.Ada variabel ganda dalam masing-masing elemen. Dalam masing-masing variabel, ada pilihan-pilihan cakupannya. Dalam literatur evaluasi, Mohr (1988) membahas kompleksitas yang disebabkan oleh beragamnya tataran input, aktivitas dan hasil melalui model “impact”. Model ini menggunakan teori program untuk merefleksikan meningkatnya kedayainginan dan kesulitan dalam mencapai hasil tataran tinggi yang menggiring ke arah terciptanya dampak utama program tersebut. Kita juga menggunakan piranti ini untuk memberikan model partisipasi warga. Dalam model itu ada tiga unsur utama yang menggambarkan input (variabel lingkungan, desain proses dan mekanisma) dan aktivitas prosesnya diperlihatkan pada paruh atas model yang disusun dair kiri ke kanan untuk menggambarkan garus kontinum konisi yang berkisar dari paling sedikit dan paling banyak mendukung partisipasi warga.

Dengan menggunakan model itu, kita bisa melihat ada sejumlah hubungan teoritis yang bisa dieksplorasi untuk kajian selanjutnya. Hubunagn bivariat di antara masing-masing input dan hasilnya harus yang ditegaskan terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah menyelidiki antar hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tentu saja, validitas operasional dan prediktif model ini harus ditetapkan. Validitas konseptual sebagian divalidasi dengan menggunakan literatur yang ada untuk mendefinisikan istilah-istilahnya. Namun untuk menguji validitas muka konsep dalam model itu, direkomendasikan untuk konsultasi kepada praktisi. Dengan menggunakan desain penelitian yang diusulkan itu, daya generalisasi dan realibilitas model ini bisa dibuktikan.

Kesimpulan
Sekarang ini, pemerintahan di segala tingkatan sedang getol-getolnya mengatasi isu-isu fiskal yang serius yang memerlukan pembuatan keputusan yang tegas tentang penarikan pajak dan ketentuan pelayanan. Ada keterputusan antara apa yang diharapkan warga dari pemerintah dan yang bersedia dibayarnya . Menurut Arnstein, “Aada perbedaan utama antara melaksanakan kegiatan partisipasi dan memiliki kekuasaan riil yang diperlukan untuk mempengaruhi proses” (1969, 216). Partisipasi bisa sangat penting untuk mendidik publik tentang keseiambangan dan dalam mendapatkan input penting dari warga tentang prioritas dan preferensinya.

Bagaimanakah Peran dan Fungsi Komite Sekolah?

2010-06-02T11:49:00.000+07:00

Secara yuridis formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik seperti program pembelajaran di kelas. Namun demikian, dalam perjalanannya kiprah komite sekolah belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsinya sebagai organisasi mitra sekolah dalam membantu program pendidikan sesuai dengan rencana.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah:
Komite Sekolah Memiliki Peran Dan Fungsi sebagai berikut:
Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutulhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan;
b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (rapbs);
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
d. Kriteria tenaga kependidikan;
e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
f. Hal hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataaln pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat calam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Penyelesaian Konflik Kelompok Politik Multikultural: Pendekatan Psikologi Interdependensi

2010-06-02T11:36:00.006+07:00

Oleh: DR. Cholichul Hadi dan Isa Wahyudi, S.Psi, M.Psi

PENGANTAR
Konflik kelompok kelompok etnis melibatkan gerakan-gerakan ‘irredentist’ (pencaplokan), ‘seccesionist’ (pemisahan), atau anti kolonial. Konflik kelompok etnonasional berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) konflik kelompok itu terjadi di dalam batas batas wilayah suatu negara; (2) salah satu pihak yang berkonflik kelompok adalah pemerintah yang sedang berkuasa; dan (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus. Konflik kelompok etno-nasional yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai ‘kekerasan komunal’ (communal violence) dan perang internal wilayah.

Dalam kajian ini konflik kelompok ‘intrastate’ dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbasis etnis, agama, dan ideologi. Kelompok-kelompok ini kira-kira berhubungan dengan apa yang disebut ‘etno-nasionalis.’ Konflik kelompok etnis telah menjadi fenomena yang meluas. Telah banyak contoh konflik kelompok-konflik kelompok ‘intrastate’ sejak berakhirnya Perang Dunia II, antara lain: Korea, Vietnam, Sri Lanka, Kambodja, Pakistan, Afghanistan, Cyprus, Lebanon, Jordania, Iraq, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Nigeria, Sudan, Angola, Zaire, Rwanda, Ethiopia, Chad, bekas Uni Soviet dan Yugoslavia, sekedar menyebut beberapa contoh. Alasan memusatkan perhatian pada konflik kelompok etnis adalah sebagian besar konflik kelompok-konflik kelompok ini berkobar di negara-negara miskin. Akibatnya, konflik kelompok-konflik kelompok ini semakin memperparah kemiskinan Negara-negara ini dengan hancurnya basis-basis ekonominya yang memang telah rapuh dan menimbulkan penderitaan tiada akhir terhadap generasi demi generasi rakyatnya. Selain itu, ada bahaya bahwa beberapa konflik kelompok etno-politis meluas secara internasional, yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia, dan karenanya metoda-metoda untuk menghindarkan atau menyelesaikannya secara damai merupakan suatu keniscayaan
Kajian ini mengulas ruang lingkup teori konflik kelompok. Bagian yang penting sekali adalah pengantar teori-teori sistem musuh (enemy system), kebutuhan dasar manusia (human needs) dan resolusi konflik kelompok untuk menjelaskan konflik kelompok. Pembahasan teori konflik kelompok ini penting untuk memahami sifat konflik kelompok politik itu sendiri. Untuk menemukan pemecahannya (solusi) terhadap masalah-masalah yang nampaknya tak kunjung hilang dari berbagai belahan dunia itu, wilayah teoritis ini perlu dibahas secara mendalam. Pengembangan-pengembangan dalam bidang ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peneliti untuk lebih memahami dan membantu mencari pemecahannya. Proses ini mempunyai tiga tujuan: Pertama, salah satu cara untuk menemukan penjelasan yang layak terhadap sifat konflik kelompok; kedua, menggunakan model ini untuk menjelaskan konflik kelompok dalam kontek yang lebih khusus, dan ketiga, mencari berbagai jalan pemecahannya.

TEORI KONFLIK KELOMPOK
Tujuan bagian ini adalah untuk membahas tema-tema dan aliran-aliran pemikiran teori konflik kelompok. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik kelompok sehingga konflik kelompok sebagai fenomena social dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat. Tinjauan teori konflik kelompok akan mengetengahkan sejumlah pengamatan.
1. Pertama, ada banyak sekali literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik kelompok, terutama yang berhubungan dengan peperangan.
2. Kedua, kurangnya kesepakatan (consensus) antara pandangan kontemporer dan historis mengenai konflik kelompok manusia.
3. Ketiga, di antara literature yang sangat erat kaitannya (relevan) dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.
Dikotomi pertama berkenaan dengan sifat konflik kelompok. Dougherty dan Pfaltzgraff menjelaskan masalah itu:”Para ilmuwan social terbagi dalam persoalan apakah konflik kelompok social harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara social, atau sesuatu yangb irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara social”. Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang penting, terutama untuk resolusi konflik kelompok. Juga ada polaritas yang nyata dalam pendekatan-pendekatan teoritisnya.
Ada dua pendekatan yang berlawanan: pendekatan klasik dan pendekatanbehavioris. Pendekatan klasik memusatkan diri pada analisis tataran makro. Perhatiannya tertumpu pada analisa interaksi antar kelompok. Kelompok-kelompok ini dapat dibagi ke dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain: nasional, institusional, etnis, kelas, dan ideologis. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok pada tataran sadar (conscious level). Sedangkan kaum behavioris memusatkan diri pada tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya. Kaum behavioris mengkaji faktor ketidaksadaran (the unconscious) untuk memahami faktor-faktor motif yang tak terungkapkan. Dougherty dan Pfaltzgraff (1981:37) menggambarkan metode-metode penelitian yang lain: kaum behavioris lebih menyukai mengisolasi sedikit variabel dan menganalisa banyak kasus untuk menentukan hubungan antar variabel itu. Sebaliknya, kaum tradisionalis (klasik) lebih sering mengkaji semua variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap hasil (outcome) sebuah kasus.
Konflik kelompok menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik kelompok, kompetisi, dan kerjasama (cooperation) pada dasarnya saling berkaitan, konflik kelompok terjadi manakala tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (Schelling 1960).

Permasalahan Sistem Kelompok Semua sistem informasi akan mempunyai masalah, tanpa memperdulikan seberapa baiknya sistem tersebut didesain. Beberapa hal yang menyebabkan sistem informasi mempunyai masalah, antara lain karena : (1) Waktu (overtime); (2) Lingkungan sistem yang berubah; (3) Perubahan prosedur operasional; (4) Masalah sistem informasi berhungan dengan karakteristik informasi yang relevansi (relevancy), keakuratan (accuracy), kelengkapan (completeness), kebenaran (correctness), dan keamanan (security). ketepatan waktu (timeliness); (5) Ekonomi (economy), yang memiliki faktor: sumber daya (resources) dan biaya (cost), efisiensi (eficiency), dapat dipercaya (reliability) dan kegunaan (usability).

TEORI-TEORI KONFLIK KELOMPOK POLITIK MULTIKULTURAL MIKRO
Di antara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia; dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik kelompok intrapersonal dan konflik kelompok yang merambah tata social eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa stimulus-respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung kearah agresi atau konflik kelompok. Mereka juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya di lingkungannya. Mereka ingin memperhitungkan kemungkinan , dengan cara berpikir induktif, variable-variabel khusus mengenai konflik kelompok intrapersonal dan generalisasi mengenai konflik kelompok interpersonal (antar individu) dan internasional (antar bangsa). Di antara teori-teori mikro yang paling umum/lazim yang akan kita tinjau adalah: perilaku hewani (animal behavior), teori agresi bawaan/instinktif (instinct or innate theories of aggression), teori agresi frustasi, teori pembelajaran social dan teori identitas social.

Di kalangan kaum behavioris, para ahli biologi dan psikologi telah menggunakan studi-studi perilaku atau etologis hewan untuk menggambarkan kemungkinan adanya akibat wajar pada perilaku manusia. Manusia seringkali mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah bagian dari dunia hewan (animal kingdom). Namun demikian, kita harus hati-hati agar tidak mengambil kesimpulan langsung mengenai perilaku manusia dari perilaku hewan. Perilaku manusia dan hewan itu adalah fenomena yang kompleks meliputi factor-faktor pendorong (motivational) seperti “kewilayahan (territoriality), dominasi, sexualitas, dan kelangsungan hidup (survival)” (O’Connell 1989:15). Ketika memakai metoda studi hewan variabel independen yang dikaji adalah agresi. O’Connell merencanakan ruang lingkup (parameter) konflik kelompok manusia dengan menyatakan bahwa manusia terlibat dalam konflik kelompok ‘predatory’ (pemangsaan) dan ‘intraspecific.’ Walaupun kedengarannya sangat aneh tetapi bukannya tidak mungkin hewan melakukan banyak sekali jenis agresi, tapi yang membedakan manusia dari dunia hewan lainnya adalah motivasi (faktor pendorong) kita.

Peperangan terorganisasi merupakan bagian dari alam sebelum manusia tiba di tempat itu. Nafsu menyerang yang terkoordinasi dan maksud politis yang jelas yang dengannya serangga-serangga social tertentu melakukan agresi menunjukkan bahwa, dari perilakunya, manusia bukan satu-satunya yang masuk tentara atau berperang sebagai bagian dari tentara…Namun yang menjadi kunci perbedaannya adalah motivasinya.

Semut-semut berperang karena ‘gene’nya menuntut mereka supaya berperang. Sebaliknya, manusia menciptakan fenomena menurut versinya sendiri. Motif itu merupakan perangkat budaya (cultural instrument), hasil imaginasinya (O’Connell 1989:30). O’Connell berpendapat, manusia terlibat bermacam-macam/banyak sekali konflik kelompok.

Keragaman konflik kelompok ini ditambah dengan berbagai motivator yang memaksanya melakukan konflik kelompok. Unsur lain yang menentukan konflik kelompok manusia adalah aspek material. Seperti yang dinyatakan O’Connell, “Baru dengan datangnya pertanian lah, kemudian politik, peperangan yang sebenarnya menjadi bagian dari pengalaman manusia. Pada saat itu ada sesuatu yang bias dicuri dan pemerintah mengorganisasikan pencurian itu” (1989:26). Meskipun studi perilaku hewan memberikan keterangan perihal perilaku manusia, tetapi itu hanya memberikan petunjuk bukan penjelasan mengenai kompleksitas konflik kelompok manusia. Studi itu memberikan langkah awal yang baik, namun analisisnya melemah manakala perilaku manusia menjadi lebih kompleks dari perilaku hewan.

Para ahli psikologi awal sering berdalil bahwa ada mekanisme instink atau biologis bawaan yang membuat manusia cenderung melakukan agresi. Hal ini mengarah pada pembentukan teori instink mengenai agresi. Teori ini menggabungkan unsur-unsur studi psikologi awal (misalnya instink kematian dari Freud) dan teori-teori sosial Darwin mengenai pertarungan/peperangan untuk kelangsungan hidup (the fight for survival). Teori ini kemudian dianggap tidak bisa dipercaya oleh para ahli biologi yang tidak percaya adanya mekanisme seperti itu. Di Seville, Spanyol pada tahun 1986 sekelompok ilmuwan bertemu untuk menyelidiki sebab-sebab agresi manusia. John E. Mack menjelaskan hasil-hasil Pernyataan Kekerasan Seville: Dalam Pernyataan Seville para penandatangan, termasuk ahli-ahli psikologi, ilmuwan syaraf (neuroscientists), ahli genetika, antropolog, dan ilmuwan politik, menyatakan bahwa tidak ada dasar ilmiah bagi anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang berpembawaan agresif, yang pasti akan berperang berdasarkan sifat biologisnya. Alih-alih, mereka menyatakan, perang adalah hasil sosialisasi dan kondisioning (rekayasa), suatu fenomena organisasi manusia, perencanaan, dan pemrosesan informasi yang bermain-main dengan potensi-potensi emosional dan motivasional. Singkatnya, Penyataan Seville menyiratkan bahwa kita mempunyai pilihan- pilihan yang jelas dan bahwa munkin ada jenis tanggung jawab baru dalam tingkah laku kehidupan kelompok manusia (Mack 1990:58).

Arti penting Pernyataan Seville itu adalah implikasinya untuk penjelasan, sikap, dan penyelesaian konflik kelompok manusia. Pernyataan Seville mengarah pada inti salah satu perbincangan pokok dalam penelitian teori konflik kelompok: apakah akar pokok konflik kelompok manusia itu akan ditemukan di dalam sifat dasar (genetik) atau didikan/nurture (lingkungan). Para ilmuwan Seville dengan tegas berkesimpulan bahwa onflik kelompok itu hasil lingkungan. Namun, sebagaimana yang digambarkan dalam penemuan terbaru oleh para ahli genetika (misalnya ‘pemetaan genetika/gene mapping’) debat mengenai itu masih belum berakhir.
Seperti kebanyakan teori-teori perintis sebelumnya (pioneering), ‘innate theory’ membuka jalan bagi hipotesa-hipotesa canggih dan ilmiah ‘over time’. Perkembangan penting dari karya (work) ini adalah berkembanganya teori ‘Frutasi-Agresi.’ Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua agresi, baik antar individu/kelompk mauoun antar bangsa, berakar pada rasa frustasi pencapaian tujuan salah satu atau lebih pelaku agresi itu. Artinya, konflik kelompok itu dapat ditelusuri pada tidak tercapainya tujuan pribadi atau kelompok dan rasa frustasi yang ditimbulkannya. Pertanyaan-pertanyan yang muncul dari teori ini adalah: apakah semua frustasi secara otomatis mengarah pada agresi, dan dapatkah semua agresi dan konflik kelompok ditelusuri berasal dari rasa frustasi yang katalitis ?

Pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga tantangan tidak cukupnya hubungan kausal (sebabakibat) pada agresi, dan pandangan-pandangan lainnya mengenai perilaku manusia mengarah pada pendiskreditan teori Frustasi-Agresi dan perkembangan berikutnya teori pembelajaran sosial (social learning theory) dan teori identitas sosial (social identity theory).
Teori pembalajaran sosial (social learning theory) berdasar hipotesa bahwa agresi bukanlah sifat dasar bawaan (innate) atau naluri/instink (instinctual) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hipotesa ini adalah pendirian/pendapat Pernyataan Seville (Seville Statement). Seseorang memperoleh sifat agresi dengan cara mempelajarinya dari rumah, sekolah, dan dari interaksinya dengan lingkungan pada umumnya. Interaksi dalam msyarakat itu membantu memusatkan dan memicu sifat agresi yang terpendam terhadap musuh.

Konsep ini penting, terutama ketika konflik kelompok itu bersifat etno-nasional atau sektarian. Teori Identitas Sosial (TIS) dikembangkan oleh ahli psikologi Henri Tajfel. Teori ini memberikan wawasan tentang fenomena konflik kelompok. Ed Cairns, ahli psikologi dari Universitas Ulster, mencatat pentingnya teori ini:” Yang membuat Teori Identitas ini berbeda dan penting adalah teori ini berdasar pada proses-proses psikologi normal yang beroperasi dalam semua keadaan, tidak hanya dalam kondisi-kondisi konlfik antar kelompok” (1994:5). Kita menciptakan identitas sosial kita untuk menyederhanakan hubungan eksternal kita. Lebih jauh lagi, ada kebutuhan manusia untuk memiliki rasa harga diri (self esteem and self worth) yang kita transfer ke dalam kelompok kita sendiri. Kita juga menata lingkungan kita dengan perbandingan social antar kelompok.
Konsep “dalam kelompok” (ingroups) dan ‘luar kelompok’ (outgroups) itu ptning dalam analysis ini. Cairns menjelaskan konsep penting lainnya dari Teori Identitas Sosial: Teori Identitas Sosial telah membantu ahli psikologi social sektidaknya mengenali bahwa individu-individu dalam kelompok itu berbeda dan perbedaan itu bahwa perbedaan itulah yang menghasilkan bentuk-bentuk tindakan kelompok yang dapat dikenali…Dengan kata lain apa yang telah dilakukan Teori Identitas Sosial adalah menguraikan proses yang menempatkan individu dalam kelompok dan pada saat yang sama menempatkan kelompok dalam individu (1994:9). Tentu saja, hubungan-hubungan kelompok adalah akar dari masalah- masalah berbagai contoh konflik kelompok. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak diragukan lagi bahwa system yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih mungkin dipandang tidak sah (illegitimate) dibandingkan dengan sistem yang stabil dan sebaliknya, bahwa sistem yang dipandang tidak sah akan mengandung benih-benih ketidakstabilan.

Hubungan antara pandangan ketidakstabilan dan ketidaksahan system (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang kemungkinan menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari penerimaan kelompok minoritas terhadap status quo ke penolakannya (1981:320). Akibatnya, kelompok-kelompok itu menempatkan pentingnya pandangan keabsahan ke dalam lingkungan sosialnya. Legitimasi (keabsahan) merupakan konsep yang penting bagi kelompok-kelompok yang terlibat konflik kelompok karena mereka memandang negara tidak sah. Seperti pengamatan Tajfel: Pandangan ketidakabsahan (perceived illlegitimacy) hubungan antar kelompok secara sosiologis dan psikologis adalah diterima dan dapat diterimanya pengungkit (lever) untuk tindakan dan perubahan social dalam perilaku antar kelompok (intergroup behavior). Dalam hal keelompok yang “inferior”, fungsi pengungkit/pengaruh (leverage) terpenuhi dengan pandangan ketidaksahan hasil-hasil perbandingan antar kelompok; dalam hal kelompok-kelompok “inferior” yang sedang menuju perubahan, ‘leverage’nya adalah keabsahan (legitimasi) citra perbandingannya yang baru (new comparative image); dalam hal kelompok- kelompok yang “superior” ‘leverage’nya adalah keabsahan usaha-usaha untuk memelihara status quo perbedaan nilai manakala perbedaan nilai ini dipandang terancam (1978:76).

Teori mikro telah menambah dimensi penting pada pemahaman kita mengenai konflik kelompok. Teori ini menempatkan situasi yang kompleks ke dalam model-model yang bisa dikerjakan yang tegar (‘stand up’) terhadap analisis empiris. Teori-teori ini merupakan modal yang berguna dalam usaha kita menekankan objektifitas pada situasisituasi tertentu. Alih-alih menunggu terselesaikannya debat nature versus nurture, jika memang dapat diselesaikan, lebih baik menggabungkan kedua pendekatan itu ke dalam pengembangan model penjelasan yang canggih. Sosialisasi merupakan konsep yang penting, begitu juga perbandingan-perbandingan kelompok, identitas diri dan kelompok yang positif dan pandangan ketidakabsahan oleh kelompok-kelompok minoritas. Setelah hal-hal ini difahami, perilaku agresif mungkin bisa dijelaskan. Betapapun mendalamnya analisa empiris terhadap tataran mikro penelitian kita, masih tetap tidak bisa memperhitungkan semua variabel dan sifat konflik kelompok, terutama pada tataran sadar. Disinilah teori makro berperan dalam analisis konflik kelompok manusia. Untuk meliput dunia sadar kita sekarang beralih pada teori-teori konflik kelompok makro.

TEORI-TEORI KONFLIK KELOMPOK POLITIK MULTIKULTURAL MAKRO
Teori makro memusatkan perhatian pada interaksi kelompok-kelompok, terutama pada tataran sadar. Para ahli teori politik awal, dari Thucidydes dan Sun Tsu sampai Machiavelli dan Von Clausewitz, telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian: kekuasaan. Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep utama teori konflik kelompok makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu dating dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro, atau teori klasik adalah bahwa akar konflik kelompok berasal dari persaingan kelompok dan pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi-asumsi ini beroperasi pada factorfaktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material.

Teori klasik menggunakan pengamatan-pengamatan fenomena kelompok pada suatu peristiwa untuk mempelajari masalahnya secara mendalam, dan menentukan pentingnya dan hubunganhubungan banyak variabel ketimbang hanya menggunakan segelintir variabel untuk banyak kasus. Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan historis atau studi kasus.
Pada abad kesembilan , Eropa paska Napoleon umumnya konsern dengan perimbangan kekuasaan (balance of power). Konsep ini dipergunakan oleh Matternich pada Konser Eropa. Pada saat meletusnya Perand Dunia I umunya menghancurkan teori ini, asumsi-asumsinya digunakan dalam teori pencegahan (deterrence theory) Perang Dingin. Teori pencegahan berdasar pada asumsi bahwa perimbangan terror (balance of terror) karena arsenal nuklir negara-negara adikuasa akan mencegah konflik kelompok.

Teori pencegahan membuka jalan bagi teori-teori yang lebih canggih seperti teori pengambilan keputusan (decision making theory) dan teori permainan (game theory). Teori pengambilan keputusan dan teori permainan berasal dari model aktor/pelaku rasional abad keduapuluh. Model aktor/pelaku rasional dikembangkan oleh para ahli ekonomi untuk menjelaskan perilaku ekonomi manusia. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan secara rasional berdasarkan informasi tentang pilihan-pilihan itu dan petimbangan kesempatan-kesempatan (Downs 1957). Teori permainan berdasar pada model aktor/pelaku rasional dalam hal mengandalkan pada asumsi proses pengambilan keputusan yang rasional yang mendasar bagi keikutsertaan dalam konflik kelompok manusia. Thomas Schelling mengembangkan model ini lebih jauh dengan menciptakan teori permainan yang canggih. Model permainan Schelling meliputi komunikasi, negosiasi, informasi, dan memperkenalkan pentingnya irasionalitas ke dalam pemikiran strategis. Salah satu sumbangsih Schelling yang paling penting adalah hipotesanya mengenai saling ketergantungan (interdependency) konflik kelompok, kompetisi (persaingan) dan kooperasi (kerjasama) di antara para pelakuknya (Schelling 1960).

Dalam setiap peristiwa konflik kelompok ada unsur-unsur kerjasama (kooperasi); keterlibatan kerjasama (cooperative engagements) seringkali melahirikan unsur konflik kelompok. Pandangan ini menjadi unsur penting dalam pemahaman kita terhadap konflik kelompok. Schelling menggunakan teori permainan sebagai usaha untuk memecah (menyederhanakan) kompleksitas hubungan antar kelompok dengan menggunakan permainan untuk menggambarkan situasi-situasi yang serupa. Dia menggunakan tiga jenis permaionan: kesempatan (chance), kecakapan (skill), dan strategi (strategic), untuk menggambarkan akibat-akibat wajar dari hubungan antar bangsa (internasional)—baik bersifat kerjasama (cooperative) maupun konflik kelompok (conflictual). Dalam teori makro terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik kelompok etnis. Di sinilah letak pentingnya memahami konflik kelompok etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik kelompok sectarian. Apakah konflik kelompok itu didefiniskan dalam istilah-istilah etnis atau sectarian, tidak banyak bedanya secara teortis karena konsepsi-konsepsi untuk konflik kelompok etnis dan
sectarian beroperasi dengan cara yang sama. Yang penting adalah kelompok-kelompok orang-orang ini telah menggolongkan diri sebagai kelompok-kelompok yang berbeda dan mereka memandang satu sama lain sebagai luar kelompok atau musuh.

Kita mulai dengan tinjauan mengenai teori konflik kelompok etnis dari Donald Horowitz. Dalam karya semifinalnya mengenai konflik kelompok etnis di negara-negara sedang berkembang, dia menguraikan kerangka di mana konflik kelompok etnis itu terjadi: Akhirnya, sistem negara yang mulanya muncul dari feodalisme Eropa dan sekarang, dalam periode paska kolonial, benar-benar meliputi seluruh dunia memberikan kerangka di mana konflik kelompok etnis itu terjadi. Penguasaan negara itu, penguasaan suatu negara, dan pembebasan dari penguasaan oleh kelompok-kelompok lain merupakan di antara tujuan konflik kelompok etnis (1985:5). Akibatnya, salah satu tujuan utama konflik kelompok etnis adalah berusaha menguasai negara itu sendiri. Kelompok-kelompok itu berusaha menguasai negara agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya, biasanya dengan merugikan/merusak kelompok-kelompok pesaingnya. Konflik kelompok atas penguasaan negara ini seringkali dipandang sebagai ‘zero sum conflict’ (konflik kelompok habishabisan). Maksudnya, kemenangan satu kelompok berarti kekalahan kelompok yang lain: konflik kelompok ini bukan “sama-sama menang” (win-win) untuk kedua kelompok itu. Meskipun ini tak pelak lagi masalah konflik kelompok inti dalam kebanyakan kasus di negara-negara yang terpolarisasi, ada juga masalah-malasah sampingan lainnya yang menambah kompleksitas situasi yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan Horowitz: Dalam masyarakat yang sangat terpecah-pecah, persoalan etnis merasuk ke dalam banyak sekali masalah: rencana pembangunan, kontroversi pendidikan, masalah perdagangan, kebijakan pertanahan, kebijaksanaan ekonomi, perpajakan.

Secara khusus, hal-hal yang di tempat lain akan ditempatkan ke dalam kategori administrasi rutin menduduki tempat utama dalam agenda politik masyarakat yang terpecah secara etnis (1985:8). Horowitz membedakan sistem yang beranking dan sistem yang tidak beranking. Sistem yang berangking adalah masyarakat di mana satu kelompok etnis berkuasa penuh terhadap kelompok lain. Sistem yang tidak beranking terdiri dari dua kelompok etnis dengan stratifikasi internalnya sendiri yakni elit dan massa. Horowitz lebih lanjut mencatat: Perpindahan (migrasi) dan penaklukan yang tidak sepenuhnya (incomplete conquest) juga menimbulkan munculnya berbagai jenis keluhan sejarah (histories) yang tak kunjung hilang. Sekelompok pribumi yang dijajah dan terpaksa membiarkan masuknya etnis asing untuk tujuan-tujuan ekonomi penjajah belakangan mungkin menganggap keberadaannya sebagai (illegitimate) ab initio yang tidak sah (1985:30).
Horowitz menguraikan akibat-akibat konflik kelompok seperti itu: Ketika kekerasan etnis terjadi, kelompok-kelompok yang tidak beranking biasanya tidak bertujuan terjadinya transformasi social, tetapi bertujuan sesuatu yang mendekati otonomi kekuasaan, dengan mengucilkan kelompok-kelompok etnis yang sejajar/serupa dari pembagian kekuasaan (a share of power), dan seringkali pengembalian dengan pengusiran atau pembasmian pada status quo ante (sebelum status quo) yang iperlakuan, homogen secara etnis (1985:31). Seorang teoris lain tentang konflik kelompok etnis yang telah smemberikan sumbangsih yang besar terhadap pemahaman kita adalah Profeso Walker Connor.

Connor menaruh perhatian pada kebingungan dengan istilah-istilah dan konsep-konsep dalamliterature mengenai konflik kelompok etnis. Ia percaya bahwa para pengamat seringkali mengaitkan konfik etno-nasional pada unsur-unsur lain yang tidak terlalu penting: Singkatnya, perselisihan etnis terlalu sering dilihat secara dangkal (superficial) berdasarkan utamanya pada bahasa, agama, adat istiadat, ketidakadilan ekonomi, atau unsur laina yang nyata. Tetapi apa yang pada dasarnya terlibat dalam konflik kelompok semacam itu adalah perbedaan identitas dasar yang mengejawantah (mewujud) pada sindrom ‘kita-mereka’ (1994:46). Meskipun agama dan kehilangan ekonomi mungkin merupakan faktor penunjang penting terhadap timbulnya konflik kelompok etnis, oposisi terhadap identitas nasional lah yang menetukan konflik kelompok.
Connor selanjutnya menggarisbawahi pentingnya kedalaman emosi dalam konflik kelompok etnis: Penjelasan-penjelasan mengenai perilaku berkenaan dengan kelompok-kelompokpenekan (pressure groups), ambisi kaum elit, dan teori pilihan rasional sama sekali tidak mengisyaratkan adanya nafsu (passions) yang mendorong gerilya Kurdi, Tamil, dan Tigre atau teroris Basque, Corsica, Irlandia, dan Palestina. Tidak juga mengisyaratkan adanya nafsu yang mengarah pada pembantaian orang-orang Bengali oleh orang-orang Assam atau orang Punjab oleh kaum Sikh. Singkatnya, penjelasan-penjelasan ini merupakan pedoman yang buruk perilaku yang yang diilhami oleh etnonasional (1994:31).
Salah satu konsep kunci dan berlawanan untuk perilaku etnonasional adalah (perilaku etnonasional) tidak digerakkan oleh elit (not elite driven), sebagaimana fenomena politik lainnya, melainkan digerakkan massa (mass driven). Jika demikian halnya, maka (perilaku etnonasional itu) mempunyai akibat-akibat penting untuk mencarikan jalan pemecahannya. Misalnya, komponen kunci dalam demokrasi ‘consociational’ adalah kerjasama kelompok elit. Meskipun teori ‘consociational’ mungkin berlaku bagi (work for) Walloons dan Flemish di Belgia, tidak akan berlaku di Irlandia Utara karena di sana sedikit atau tidak ada kerjasama kelompok elit; dan bahkan jika ada pun, tidak akan menggerakkan cukup dukungan untuk keberhasilannya. Seperti yang Connor nyatakan: “Hakikat nasionalisme tidak akan ditemukan dalam motivasi kaum elit yang mungkin memanipulasi nasionalisme untuk suatu tujuan tersembunyi, melainkan ditemukan pada sentimen massa yang diharapkan kaum elit” (1994:161). Saya berpendapat bahwa dalam konflik kelompok Timur Tengah terdapat fenomena yang digerakkan massa bukan fenomena yang digerakkan kaum elit. Meskipun tokoh-tokoh utama seperti Yaser Arafat dan lain-lainnya tentu mempunyai pengaruh terhadap konflik kelompok itu, tindakantindakan mereka terbatas pada apa yang akan ditolerir oleh pengikut-pengikutnya. Jika kerjasama elit bukan kunci pemecahan masalah, maka kunci itu terletak pada hal lain. Sayangnya tidak ada pemecahan (solusi) yang sederhana terhadap konflik kelompok etno-nasional. Jika ada, tentu pemecahannya itu sekarang sudah ditemukan dan diterapkan pada masyarakat-masyarakat yang sangat terpecah-pecah, seperti antara lain Rwanda, Srilangka, Cyprus, Lebanon dan Irlandia Utara. Horowitz menawarkan semacam harapan melalui system berbagai kekuasaan (system of power sharing); tetapi bukan berbagi kekuasaan jenis atas-bawah, tetapi dari bawah-ke atas (Horowitz 1994:188).

Dalam situiasi seperti ini diperlukan rekayasa politik. Lembaga-lembaga harus diubah atau, alam hal negara dengan sedikit legitimasi, diganti dengan yang baru. Teori-teori perilaku mengkaji alam bawah sadar individu (individual subconscious), sedangkan teori-teori klasik memusatkan perhatian pada interaksi sadar kelompok-kelompok. Teori klasik seringkali disibukkan dengan pelaksanaan kekuasaan (exercise of power) dan penggunaan kekuatan/kekerasan (force) dalam hubungan antar kelompok. Teori klasik berguna untuk menjelaskan tindakan-tindakan dan peristiwaperistiwa, namun tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai factor-faktor motivasi bawah sadar. Teopri-teori konflik kelompok etnis berguna untuk menjelaskan perilaku konflik kelompok. Teori ini menggambarkan kedalaman dan kompleksnya emosi yang sedang bergolak (at work). Yang diperlukan adalah sintesa kedua pendekatan perilaku (behavioral) dan klasik (classical) itu untuk menjelaskan fenomena konflik kelompok.

Sintesa ini akan memungkinkan para peneliti menerobos batas teori-teori jarak menengah (circumscribed mid-range theories) yang ada sekarang. Kita harus dapat menjelaskan hal-hal seperti kekerasan pendirian (intrasigence) bagian-bagian tertentu pada inti konflik kelompok serta kekerasan yang berkepanjangan pada kelompok-kelompok pinggiran (at the fringes).

Pola variabel-variabel tetap (consistent) mulai muncul. Kita dapat melihat konvergensi (pertemuan) pemikiran pada pentingnya konsep seperti identitas dan dikotomi kita-mereka. Dikotomi ini seringkali mengarah pada persepsi konflik kelompok habishabisan (zero sum conflict). Sebagian besar analis juga menekankan pentingnya kedalaman emosi yang berkaitan dengan konflik kelompok etnonasional. Banyak analis yang juga mengamati bahwa ada ketergantungan yang berlebihan materialisme sebagai konsep penjelas (explanatory concept). Connor merangkum hal ini dengan baik: Sebagaimana yang dikemukakan Chateaubriand hampir 200 tahun yang lalu: “Manusia tidak akan membiarkan (mengijinkan) dirinya terbunuh untuk kepentingannya; namun mereka akan membiarkan (mengijinkan) dirinya terbunuh untuk nafsunya (passion).” Dengan kata lain: Manusia tidak akan secara sukarela mati untuk hal-hal yang rasional (1994:206). Barangkali yang benar adalah mereka hanya akan mengijinkan dirinya terbunuh untuk kebutuhannya (needs). Karena teori mikro dana makro sampai saat ini tidak cukup untuk menjelaskan konflik kelompok dalam berbagai komunitas, maka pencarian paradigma baru harus dimulai dengan fusi atau sintesa teori mikro dan makro. Ikhtiar untuk melakukan ini terwujud dengan lahirnya teori seperti Teori Sistem Musuh (Enemy System Theory/EST), Teori Kebutuhan Manusia (Human Needs Theory/HNT), dan Teori Resolusi Konflik kelompok (Conflict Resolution Theory/CRT) oleh John Burton. Teori-teori ini akan diperkenalkan dan dikaji pada bagian-bagian berikutnya.

TEORI SISTEM MUSUH
Teori Sistem Musuh dikembangan untuk membantu menjelaskan konflik kelompok yang berkepanjangan (intractable conflict) dan digunakan untuk menjelaskan Perang Dingin pada awal tahun 1990an sebelum runtuhnya Uni Soviet. Teori ini merupakan fusi (gabungan) psikologi pertumbuhan (developmental psychology) dan teori hubungan antar bangsa (international relation theory). Teori ini mengetengahkan beberapa konseptualisasi yang membantu menciptakans model konflik kelompok ‘explanatory’ (penjelasan) yang canggih. Teori ini telah digunakan untuk menjelaskan terorisme secara umum, tetapi belum diadopsi secara luas untuk menjelaskan totalitas konflik kelompok (Montville dalam Volkan 1990). Asumsi utama studi ini yang memakai konsep-konsep dari Teori Sistem Musuh dan Teori Kebutuhan Manusia memberikan penjelasan teoretis mengenai konflik kelompok secara lengkap dan imbang. Hal ini diharapkan akan lebih lanjut mengembangkan suatu paradigma yang bergeser dari debat sekarang mengenai penjelasanpenjelasan internal-eksternal, dan membantu perkembangan pendekatan yang lebih menyeluruh berdasarkan fusi/gabungan pendekatan-pendekatan teori konflik kelompok mikro dan makro untuk menjelasan konflik kelompok itu.

Teori Sistem Musuh (EST) dikembangkan pada akhir tahun 1980-an oleh sekelompok psikiater (psychiatrists) dan praktisi hubungan antar bangsa/internasional (mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS dan Departemen Luar Negeri AS), sebagai model untuk menjelaskan kompleksitas perilaku kelompok, terutama yang berkenaan dengan hubungan-hubungan kelompok yang bermusuhan. Pokok Teori Sistem Musuh ini adalah hipotesanya bahwa manusia mempunyai kebutuhan psikologis yang sangat mengakar untuk memecah (dichotomize) dan membangun musuh dan sekutu (Volkan 1990:31). Fenomena ini terjadi tataran individu dan kelompok. Ini adalah kebutuhan yang tidak disadari yang menghidupkan (feed) hubungan-hubungan sadar, terutama dalam kehidupan kelompok kita. Hal ini penting sekali dalam hubungan dengan pembentukan identitas dan perilaku kelompok etnis atau nasional.

Pengenalan kelompok-kelompok etnis atau nasional ini sebagian besar menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di dalam ingroup kita dan dengan orangorang di dalam outgroup kita. Bagaimana massa di dalam setiap kelompok memandang dirinya sendiri dan hubungannya akan ditentukan berdasarkan kerjasama (kooperasi), persaingan (kompetisi), atau konflik kelompok. Hal ini juga ditentukan oleh hubungan histories antar kelompok-kelompok ini Akibatnya, Teori Sistem Musuh ini menggabungkan konsep-konsep dari psikologi individu dan kelompok, serta teori hubungan-hubungan antara bangsa/internasional. Sebagaimana dijelaskan Vamik Volkan: Pendekatan khusus ini memerlukan pengkajian terobosan bagaimana pikiran manusia (human mind) tercermin dalam proses pengambilan keputusan oleh kelompok.

Pendekatan ini meneliti fenomena berikut: kebutuhan psikologis untuk memiliki musuh dan sekutu (Volkan 1988); berjalin kelindannya rasa diri individu dan rasa identitas kelompok dengan konsep-konsep kesukuan (ethnicity) dan kebangsaan (nationality); dan cara-cara di mana perang, dengan segala perencanaan logistiknya, dihubungan dengan rangsangan-rangsangan (impuls) manusia yang primitif dan tidak disadari. Dalam hal interaksi kelompok yang besar, sebagian besar proses-proses ini tanpa disengaja/di luar kemauan kelompok (1990:31). Jadi, teori sistem permusuhan ini didasarkan pada hubungan antara keprihatinankeprihatinan intrapersonal, individu dalam lingkungannya, serta interaksi individu-individu di dalam kelompok-kelompok serta tindakan-tindakan di antara kelompok-kelompok
tersebut. Konsep berikut terdiri dari Teori Sistem Musuh.

Konsep pertama adalah konsep identitas. Manusia mengenal dirinya sebagai individu sebagai anggota kelompok-kelompok individu. Kelompo-kelompok ini dapat diperoleh sejak lahir, seperti ras, atau melalui pergaulan dalam masyarakat, seperti kelompok pekerja atau atlit. Para ahli psikologi pertumbuhan (developmental psychologists) telah mengenal (identifikasi) kebutuhan manusia terhadap dikotomi. Kita mengorganisasi diri dan lingnkungan kita ke dalam kelompok-kelompok dua. Misalnya, kita membedakan antara Aku/bukan Aku, kenikmatan/penderitaan, baik/buruk, benar/salah, dst. Kebutuhan ini mulai awal sekali pada saat masih bayi. Arti pentingnya hal ini adalah kita selalu melekatkan sifat-sifat ‘baik’ terhadap apa yang kita kenal sebagai milik kita, dan cenderung melekatkan sifat-sifat ‘buruk’ terhadap hal-hal yang kita kenal sebagai milik ‘ourgroup’ (di luar kelompok) kita. Akibatnya, kita mulai mengembangkan rasa kita dan mereka.

Ada konsep yang berhubungan dengan identitas negatif. Hal ini terjadi manakala individu menderita rendahnya harga diri (low self-esteem) melalui luka-luka narsisis (kecintaan pada diri sendiri). Alih-alih memproyeksikan citra ini ke luar, penderita ini menyimpan citra itu untuk dirinya. Hal ini sering mengakibatkan mereka yang menderita identitas negatif berpaling kepada kelompok-kelompok yang tidak bisa menyesuaikan diri (maladaptive groups) sepeti organisasi-organisasi kriminil dan teroris untuk meraih kembali harga dirinya yang hilang. Orang-orang yang mempunyai resiko mengidap identitas negatif seperti itu biasanya dijumpai pada para tunakarya yang berkepanjangan (terutama golongan karyawan), merek yang sedikit atau tidak punya kualifikasi pendidikan, dan dari lingkungan ‘broken or abusive home.’

Konsep berikutnya adalah etno-nasionalisme. Etno-nasionalisme adalah identitasindividu terhadap kelompok etnis atau nasionalnya. Emosi yang berhubungan denganidentitas etnik biasanya sangat kuat sekali. Identitas etnik seringkali dilihat sebagaikepanjangan identitas kekeluargaan; hal ini memberikan kita rasa ‘kekeluargaan’ yanglebih luas yang memperbesar rasa kepemilikan kita. Pengorganisasian ke dalam kelompok-kelompok etnis menempatkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam persaingankelompok. Persaingan (kompetisi) ini bisa disesuaikan (adaptive), seperti Permainan Olympiade, atau tidak bisa disesuaikan (maladaptive) seperti konflik kelompok di bekasYugoslavia, Lebanon, Sri Langka, dan Irlandia Utara. Kelompok identitas etno-nasional memainkan peranan utama dalam situasi konflik kelompok. Manakala kelompokkelompok itu mendapat tekanan politik, ekonomi, lingkungan, atau militer, mereka bisa menjadi jahat (malicious). Ada kecenderungan menyerang kelompok-kelompok luar
(outgroups) jika hal itu terjadi. Seperti yang dijelaskan John E. Mack: “Masalah utama dalah usaha-usaha memahami perseteruan antara kelompok-kelompok etno-nasional adalah lokasi sumber kebencian atau antagonisme” (1990:63). Sumber perseteruan itu seringkali dapat ditelusuri pada kebencian sejarah (historical animosity).

Hal ini membawa kita pada konsep berikutnya, pengorbanan etnis (ethnis victimization). Joseph V. Montville memberikan batasan konsep pengorbanan etnis sebagai keadaan ingatan etnis (state of ethnic mind) manakala keamanan kelompoknya dihancurkan oleh kekerasan dan agresi. Lebih lanjut, ia menyatakan ada tiga unsur penting dalam konsep ini: (1) Pengalaman: suatu peristiwa besar yang menimpa kelompok korban; (2) Kekerasan yang tidak dapat dibenarkan (justifikasi); hak-hak asasi manusia dan perorangan telah dilanggar; dan (3) Penyerangan itu menunjukkan adanya ancaman yang berkepanjangan dan menimbulkan ketakutan pemusnahan kelompok korban (1990:169).

Gabungan unsur-unsur ini membuat kelompok korban kewalahan (terlalu besar bagi kelompok korban). Tergantung keadaannya, kelompok-kelompok ini seringkali merasa kelangsungan hidupnya terancam. Hal ini membawa kita pada konsep berikutnya: egoisme pengorbanan (the egoism of victimization). Egoisme pengorbanan, menurut batasan Mack adalah: “ketidakmampuan sekelompok etno-nasional, sebagai akibat langsung dari trauma sejarahnya,untuk berempati pada penderitaan kelompok lain” (1990:125). Karenanya, kelompok yang menjadi korban tidak melihat diluar batas perasaan sakit dan penderitaannya. Kelompok ini tidak erasa bertanggung jawab atas korban-korban yang diciptakan oleh tindakannya. Konsep ini penting sekali, terutama karena hal itu memungkinan korban teror menjaditeroris, dengan tiada rasa salah melakukan kekerasan. Konsep ini penting untuk memahami misalnya , di Timur Tengah. Setelah suatu kelompok diperlakukan tidak adil, kelompok itu tidak merasa menyesal melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Sulit sekali melihat bagaimana kekerasan meluas dan meningkat tanpa kendali. Egoisme pengorbanan juga
berlaku untuk menjelaskan kebijaksanaan Israel garis keras terhadap Palestina. Holocaust seringkali digunakan sebagai dalih (merasionalisasi) untuk membenarkan kebijaksanaan, terutama ketika kelangsungan hidup negara dipandang terancam.

Unsur lain konsep ini adalah tema umum kelompok-kelompok teroris etno-nasional bahwa bersikap diam (passivity) berarti berkelanjutannya pengorbanan (1990:170). Karenanya, untuk mencegah kelompok itu menjadi korban, kelompok itu, atau unsur-unsur militannya, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan demi mempertahankan kelompoknya. Ada unsur-unsur lain yang membuat kelompok-kelompok etnonasional lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh ini. Salah satu unsur ini, menurut Volkan, adalah sasaransasaran yang cocok untuk eksternalisasi (suitable targets of externalization) (1990:33).

Sasaran-sasaran ini adalah tempat kita menyimpan citra-citra dalam ketidaksadaran. Citra-citra ini bisa berupa benda-benda mati seperti bendera atau warna, makanan etnis, musik, pakaian atau tarian, dan semacamnya. Citra-citra yang tersimpan inilah yang menjadi fondasi identitas etnik kita. Sasaran-sasaran ini bertindak sebagai pengukuh budaya (cultural amplifier). Artinya, benda-benda itu mengirimkan pesan mengenai siapa kita dan apa yang membuat kelompok kita unik (unique). Sasaran-sasaran ini dapat mengirimkan citra positif dan negatif. Citra positif biasanya disimpan untuk kelompok kita sendiri, sedangkan citra negatif disediakan untuk kelompok luar (outgroup) atau musuh. Citra negatif di bawah sadar ini menambah kompleksitas dan berkepanjangannya konflik kelompok.

Konsep berikutnya adalah ketidakmampuan berkabung (inability to mourn). Volkan menggambarkan berkabung sebagai reaksi terhadap kehilangan atau perubahan yang nyata atau masih ancaman (1990:43). Ada dua jenis berkabung: yang tidak rumit (uncomplicated) dan yang rumit (complicated). Yang tidak rumit adalah manakala kelompok menerima (comes to terms) apa yang telah hilang. Mereka belajar mengatasi rasa duka dan kesedihannya. Berkabung yang rumit adalah manakala kelompok-kelompok itu terancam dan tidak merelakan kehilangannya. Akibatnya kelompok ini seringkali mencoba merebut kembali apa yang telah hilang, terutama wilayah. Sebagaimana yang dinyatakan Volkan: Ketika wilayah—atau bakhan prestise—jatuh ke tangan musuh, dan suatu kelompok mengalami kesulitan membetuk formasi ingatan, kelompok itu masih bisa dilihat mencoba merebut kembali kehilangan yang sudah lama (ancient) itu. Di bawah tenakan politik, militer atau ekonomi perkabungan itu mungkin menjadi rumit manakala representasi yang telah hilang itu tidak dapat diserahkan karena terlalu iperlakuan atau penting bagi harga diri (1990:43).

Konsep berikutnya berkenaan dengan mekanisme psikologis yang membuat manusia lebih mudah melakukan agresi atau saling membunuh satu sama lain. Konsep ini adalah proses demonisasi atau dehumanisasi (Julius dalam Volkan 1990). Demonisasi adalah mekanisme untuk memproyeksikan citra negatif kepada musuh, terutama para pemimpinnya, untuk membuatnya seperti demon (setan). Contoh dari demonisasi adalah selama Perang Teluk 1991 pemerintah AS dan media memproyeksikan Saddam Husain sebagai Hitler, demon paling masyhur pada abad 20. Dengan menjadikan Saddam seperti Hitler, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk memanipulasi pendapat umum (opini publik) terhadap Irak, jadi menciptakan lingkungan yang lebih menunjang untuk melancarkan perang terhadap orang yang dianggap musuh itu. Memberi label “teroris” terhadap seseorang adalah salah satu cara demonisasi.

Dehumanisasi elangkah lebih jauh dari demonisasi. Dehumanisasi terjadi manakala kita mulai menganggap musuh kita sebagai sesuatu di bawah manusia (kurang dari tingkat manusia). Kita menganggapnya sebagai demon atau hewan sehingga kita bisa berempati dengan deritanya ketika kita menyerang dan membunuhnya. Hal ini berhubungan dengan pseudospeciation, dengan cara itu kita menganggap musuh kita sebagai species yang lain. Dimetrios Julius menemukan fenomena yang menarik tentang dehumanisasi: “Poin penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa proses dehumanisasi orang lain ini juga mempunyai cara dehumanisasi individu itu sendir. Saat kita menolak martabat dan rasa hormat terhadap orang lain, kita juga mulai kehilangan kemanusiaan danrasa hormat diri sendiri” (1990:101). Akibatnya, semakin kita dehumanisasi musuh kita, kita pun menjadi semakin kurang manusiawi (less human). Siklus ini mengabadikan kemampuan dan keinginan kita untuk membunuh musuh kita; bahkan memudahkan kita untuk melakukannya. Rafael Moses mengkaji konsep ini dan mengemukakan bahwa karena proses demonisasi dan dehumanisasi, kita bisa membunuh tanpa merasa salah karena dua alas an: pertama, kita berurusan dengan sesuatu yang kurang manusiawi (less than human); dan kedua, subhuman ini mengancam kelangsungan hidup kita sendiri, karenanya agresi kita dibenarkan demi mempertahankan diri (1990:53).

Mendehumanisasikan musuh dilakukan oleh kelompok-kelompok paramiliter Serbia, serta unsur-unsur security forces di dalam bekas Yugoslavia. Masyarakat lebih luas mungkin tidak merestui tindakan-tindakan ini, tetapi secara tersirat mereka mengijinkan tindakan itu dilakukan atas nama mereka. Konsep yang berkaitan dengan pengorbanan (victimization) adalah trauma pilihan (the chosen trauma) (Volkan 1990:44). Trauma pilihan adalah peristiwa di mana suatu kelompok dijadikan korban secara ‘badly’. Kelompok itu biasanya menderita rasa berkabung yang rumit (complicated mourning) mengenai peristiwa ini. Kelompok itu dihantui oleh traumanya dan seringkali merasa berhak mendapat penggantian/ pembayaran dari perlakuan tidak adil di masa lalu. Para agresor dan teroris seringkali memusatkan perhatian pada trauma pilihan ini untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan tidak aneh jika kelompok-kelompok teroris memberi nama organisasinya dengan trauma pilihan itu. Contoh-contohnya seperti Organisasi Revolusi 17 November (Revolutionary Organization 17 November) di Yunani dan Kelompok Perlawanan Antifasis 1 Oktober (October 1st Antifascist Resistance Group) di Spanyol. Contoh-contoh trauma pilihan seperti Holocaust untuk Yahudi, kelaparan Minggu Berdarah bagi Katolik Irlandia, dan kampanye IRA terhadap Union for Northern Irish Protestants. Sempalan Palestina dapat dianggap sebagai trauma pilihan bagi Palestina.

Trauma pilihan adalah unsur kelompok, sedangkan pengalaman konversi (conversion experience) merupakan fenomena individu. Joseph V. Montville mengenali fenomena ini sebagai trauma pilihan pribadi (personalized chosen trauma) (Montville dalam Volkan 1990:174). Trauma ini adalah peristiwa di mana individu yang menjadi korban. Hal ini membawa rasa pengorbanan kelompok menjadi lebih dekat kepada individu. Trauma ini bisa merubah korban teroris menjadi teroris. Peter A. Olsson mengkaji perubahan korban menjadi teroris dan mengembangkan model jalur pribadi (personalized pathway model). Teroris seringkali menganggap dirinya sebagai personifikasi pembebasan idaman kelompok etnis yang menjadi korban; mereka mencoba merebut kembali apa yang telah hilang (Olsson dalam Volkan 1990:187). Olsson memberikan batasan model ini dengan empat unsur utama:
1. Sosialisasi awal ke dalam lingkungan kekerasan.
2. Luka-luka narsisis (misalnya identitas negatif).
3. Peristiwa yang meluas (misalnya pengalaman perubahan/konversi).
4. Hubungan pribadi dengan kelompok-kelompok teroris (1990:188).

Model ini menggunakan banyak konsep yang berkenaan dengan Teori Sistem Musuh. Kajian-kajian tentang perkembangan teroris akan membantu menjelaskan konflik kelompok yang lebih luas. Konsep-konsep sebelumnya dan model ini harus membantu pemahaman kita tentang penciptaan dan pengekalan perseteruan yang berakibat langgengnya siklus kekerasan. Demetrios A. Julius menyimpulkannya dengan baik: Singkatnya dapat dikatakan (very simply put), pelanggengan agresi itu dijamin oleh tindakan pengorbanan satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Tindakan timbal balik ini merangsang/mengobarkan dan memperbesar pemusuhan sejarahpihak lawan dan mengesahkan tindakan dehumanisasi satu sama lain. Viktimisasi itu adalah proses yang membawa pada tindakan lingkaran perilaku terakhir…Karena setiap serangan memicu proses di pihak lainnya, kedua seteru itu terkunci dalam irama tarian permusuhan yang merajalela dan dahsyat (Julius dalam Volkan 1990:106-7).

Lingkaran pengorbanan (viktimisasi) ‘tindakan –tindakan permusuhan timbal balik’ itu membantu menjelaskan kedalaman sifat habis-habisan suatu konflik kelompok dan masalah-masalah yang berhubungan dengan model minoritas ganda. Dengan masingmasing kelompok melakukan kekerasan terhadap satu sama lain, sifat habis-habisannya (zero sum) menjadi jelas sendiri. Viktimisasi setiap kelompok menambah rasa takut akan menjadi kelompok minoritas yang terancam. Ketakutan atas pembasmian ini dan egoisme viktimisasi ini mendorong kelompok itu kemudian melakukan tindakan-tindakan agresi terhadap kelompok lain.

Teori Sistem Musuh menyajikan teori konflik kelompok yang canggih yang menjelaskan masalah-masalah yang sulit seperti terorisme dan kedalaman konflik kelompok etnis. Meskipun EST itu teori perilaku, teori ini menjadi jembatan ke teori klasik dengan menyatukan unsur-unsur psikologi pertumbuhan dengan teori hubungan antar bangsa (international relations). Teori ini melebihi paradigma realis dalam teori hubungan internasional dengan menggunakan kelompok-kelompok etno-nasional atau kelompok masyarakat sebagai unit analisis yang penting.

TEORI KEBUTUHAN MANUSIA
Teori Kebutuhan Manusia (TKM) dikembangkan pada tahun 1970a dan 1980an sebagai teori generic atau holistic mengenai perilaku hewan. Teori ini berdasarkan hipotesa bahwa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memelihara masyarakat yang stabil. Seperti yang diuraikan oleh John Burton: Kita yakin bahwa keterlibatan manusia dalam situasi konflik kelompok mendorongnya berjuang di dalam lingkungan kelembagaannya pada setiap tataran social untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial dan universal—kebutuhan seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan pembangunan. Mereka terus berusaha menguasai lingkungannya yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhankebutuhan ini. Perjuangan ini tidak bisa dikekang; perjuangan ini sifatnya primordial (1991:82-83). Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan primordial ini secara teoretis berhubungan dengan teori Frustasi-Agresi yang berdasarkan pada hipotesa stimulus-response. Rasa frustasi tidak bisa memenuhi kebutuhan primordial ini mengarah pada agresi dan akhirnya, konflik kelompok. Yang membedakan teori Kebutuhan Manusia dengan teori Frustasi-Agresi adalah bahwa yang pertama hanya berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan mutlak, sedangkan yang belakangan juga berkenaan keinginan (wants and desires). Burton menyatakan lebih lanjut:

Sekarang kita tahu bahwa ada nilai-nilai atau kebutuhan manusia universal yang mendasar yang harus dipenuhi jika ingin menciptakan masyarakat yang stabil. Bahwa hal ini benar adanya dengan demikian memberikan dasar yang tidak ersifat ideologis untuk mendirikan lembaga-lembaga dan kebijaksanaan. Dalam masyarakat yang multi etnik ketidakstabilan dan konflik kelompok tak bisa dihindari, kecuali jika kebutuhan identitasnya terpenuhi dan dalam setiap sistem sosialnya ada keadilan yang merata, rasa penguasaan, serta kemungkinan memperoleh semua kebutuhan pembangunan masyarakat manusia lainnya (1991:21).

Arti penting teori ini adalah karena ia mengenal dan mengesahkan kebutuhan kebutuhan yang diungkapkan oleh kedua pihak yang terlibat konflik kelompok. Kebutuhan kedua belah pihak harus dipenuhi, bukan hanya memenuhi kebutuhan satu pihak dengan mengorbankan kebutuhan pihak lain. Hal ini membantu memindahkan konflik kelompok dari situasi habis-habisan (zero sum) ke situasi sama-sama menang (win-win). Pemisahan ‘kebutuhan manusia’ itu membantu upaya menghilangkan adanya rasa tujuan yang samasama ekslusif. Alih-alih bertikai memperebutkan masa depan konstitusional negara dengan tujuan-tujuan yang sama-sama ekslusif dengan memelihara kesatuan atau pemisahan, situasinya bergeser ke situasi di mana kedua kelompok yang bertikai berusaha memenuhi kebutuhan mereka seperti keamanan, identitas, pengakuan dan pembangunan.

Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan cara mengorbankan kelompok lain, tetapi diwujudkan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan kelompok lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak ekslusif bagi kedua pihak atau diperoleh dengan mengorbankan pihak lain; kebutuhan-kebutuhan itu bersifat universal. Banyak sekali pengalaman sejarah empiris yang mengesahkan (validates) asumsi Burton, satu contoh di sini sudah cukup. Sudan digambarkan sebagai mikrokosmos Afrika di mana jumlah golongan minoritasnya banyak sekali. Masyarakat Sudan merupakan perbauran etnik yang ditandai oleh dominasi sistem sosial budaya yang berintikan Afrika-Arab Islam, di mana golongan-golongan etnik lainnya—terutama yang menghuni wilayah selatan—hanya mempunyai status pinggiran (marginal). Perasaan menjadi korban (viktimisasi) pada pihak Sudah selatan telah menyebabkan Negara itu terjerumus ke dalam perang saudara yang banyak sekali menumpahkan darah. Perjanjian Addis Ababa tahun 1972 untuk sementara menghentikan permusuhan dengan cara memberikan keseimbangan antara budaya, bahasa, agama dan symbol-simbol etnik lainnya yang bersifat local di satu pihak dan yang bersifat nasional di lain pihak, tanpa mengorbankan salah satunya, suasana damai bertahan sampai tahun 1982 manakala pemerintah pusat melanggar beberapa ketentuan perjanjian tersebut, pihak Selatan merasa dihianati dan perang saudara pun berkobar kembali sampai sekarang. Yang diperlukan orang-orang Sudan sekarang adalah memindahkan konflik kelompoknya dari situasi habis-habisan (zero sum) ke situasi samasama menang (win-win), sebagaimana disarankan Burton. Hal itu nampaknya merupakan jaminan terbaik, barangkali satu-satunya jaminan, untuk menjaga Negara itu tetap bersatu dan hidup terus. Sebaliknya, tong mesiu selalu ada di sana dan tidak diperlukan banyak percikan untuk menyulut ledakan. Apa yang berlaku di Sudan juga berlaku untuk masyarakat-masyarakat yang terpecah belah lainnya.

Ada asumsi yang berani dari teori ini: “ Perjuangan ini tidak dapat dikekang, ketidakstabilan dan konflik kelompok tak terelakkan,” ini adalah pernyataanpernyataan yang menantang dengan implikasi-implikasi yang luas. Jika hipotesa teori ini benar, jika ada kebutuhan-kebutuhan manusia tertentu yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan kestabilan social, maka penyelesaian bagi konflik kelompok itu harus berupa kemampuan untuk menciptakan lingkungan di mana semua kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat. Di sinilah bertemunya teori Kebutuhan Manusia dan Teori Resolusi Konflik kelompok oleh Burton (CRT).

TEORI RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK
Professor Burton membedakan antara resolusi konflik kelompok, manajemen dan penyelesaian (‘settlement’). Manajemen adalah ‘dengan kecakapan resolusi perselisihan alternatif’ (by alternative dispute resolution skills’) dan dapat menampung atau membatasi konflik kelompok; ‘settlement’ adalah ‘dengan proses wewenang dan hukum’ (by authoritative and legal processes’) dan dapat dipaksakan oleh kelompok elit (1991:73). Burton menyatakan dengan gamblang sekali:

Resolusi konflik kelompok artinya menghentikan konflik kelompok dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik kelompok, berbeda dengan sekedar ‘manajemen’ atau ‘settlement’, mengacu pada hasil yang, dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah (1991:72).
Dengan menerima asumsi dan hipotesa Teori Kebutuhan Manusia, Burton menyatakan bahwa perlu adanya pergeseran paradigma dari politik kekuasaan kearah ‘realitas kekuasaan individu’ (1991:84). Dengan kata lain, individu-individu, sebagai anggota kelompok-kelompok identitasnya, akan memperjuangan kebutuhannya di dalam lingkungannya sendiri. Jika usaha mereka dihalang-halangi oleh kelompok elit, kelompok identitas lain, lembaga-lembaga dan segala bentuk wewenang/otoritas lainnya, maka tak terelakkan lagi akan terjadi konflik kelompok. Satu-satunya solusi adalah kelompokkelompok itu menyelesasikan masalahnya sendiri secara analitis, didukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan bukan penguasa.

Hal ini terutama relevan sekali jika konflik kelompok itu mengenai kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar dan bukan kepentingan material, yang dapat dinegosiasi dan dikompromikan. Salah satu masalah dengan faham konflik kelompok internal yang dibahas sebelumnya, adalah meskipun ada kesepakatan mengenai penjelasan suatu konflik kelompok, namun terdapat sedikit sekali konsensus mengenai solusi. Agaknya kita perlu menjauh dari pokok-pokok (specifics) konflik kelompok dan melakukan pendekatan holistik. Abstraksi ini akan mencapai tujuan lebih objektif dalam mencari penjelasan yang memadai. Seperti yang dinyatakan Burton:

Apapun definisi konflik kelompok yang kita miliki, di mana saja kita menarik garis, sampai pada kekerasan keluarga, kita merujuk pada situasi adanya kerusakan alam hubungan dan tantangan pada norma-norma dan penguasa-penguasa. Konflik kelompok itu terjadi disebabkan adanya penegasan individualisme. Konflik kelompok itu sebagai bentuk protes berbasis rasa frustasi terhadap kurangnya kesempatan untuk pembangunan dan terhadap kurangnya pengakuan identitas. Apakah ketegangan, konflik kelompok, atau kekerasan itu berasal dari persoalan kelas, status, etnik, jenis kelamin, agama, atau nasionalisme, kita berurusan dengan soal-soal mendasar yang sama (1991:20).
Jika partisipan konflik kelompok itu dapat mulai mengenal konflik kelompoknya sebagai kerusakan hubungan, dan ada persamaan mendasar antara yang bertikai, maka proses abstraksi akan meningkatkan keobjektifannya. Tujuan proses ini adalah untuk memungkinkan partisipan konflik kelompok memahami bahwa semua partisipan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sah yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan konflik kelompok itu. Kunci lainnya di sini adalah mengembangkan proses analitis untuk memudahkan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menciptakan system politik dan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Burton selanjutnya mencatat:

Resolusi konflik kelompok adalah, dalam jangka panjang, suatu proses perubahan politik, social, dan ekonomi. Resolusi konflik kelompok adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini (1991:71)

Pendekatan tradisional terhadap manajemen atau pengaturan konflik kelompok atau umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi ‘settlements.’ Pendekatan-pendekatan ini hanya akan berjalan jika pihak-pihak yang berkonflik kelompok setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata yang dapat mereka tawarkan (bargain). Namun, pengakuan kebutuhan-kebutuhan primordial menghapuskan kemungkinan negosiasi tradisional. Akibatnya, kita tinggal memiliki konsep Burton tentang perlunya suatu proses perubahan untuk mencapai resolusi. Proses perubahan ini adalah pokok bahasan bagian berikutnya.

RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK: DIPLOMASI JALUR DUA
Memakai teori Musuh dan teori Kebutuhan Manusia untuk menjelaskan konflik kelompok dalam latar (setting) tertentu hanyalah langkah pertama. Memahami sifat dan ruang lingkup konflik kelompok itu perlu, tetapi tujuannya adalah menggunakan analisa ini untuk menyelesaikan konflik kelompok. Dengan menerapkan asumsi-asumsi Teori Resolusi Konflik kelompok oleh John Burton, kita dapat membuat peta jalan ke depan. Ada metode-metode dan proses-proses praktis yang dapat kita gunakan untuk bergerak dari teori ke praktek. Proses-proses ini dikenal sebagai Diplomasi Jalur Dua. Joseph Montville mendefinisikannya sebagai berikut:

Diplomasi jalur dua adalah interaksi tidak resmi dan tidak formal antara anggota-anggota kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa yang bertikai yang bertujuan mengembangkan strategi-strategi, mempengaruhi pendapat umum, dan mengorganisasikan sumber-sumber materi manusia dengan cara-cara yang mungkin membantu menyelesaikan konflik kelompok. Harus dipahami bahwa Diplomasi jalur dua sama sekali bukan pengganti untuk hubungan resmi dan formal ‘jalur satu’ pemerintah dengan pemerintah atau pemimpin dengan pemimpin (1991:162).

Salah satu fenomena utama bahwa Diplomasi jalur dua telah dikembangkan untuk menangani konflik kelompok adalah Konflik kelompok Sosial yang Berlarut-larut (Protracted Social Conflict) (Azar dalam Volkan 1991:93). PSC adalah sejenis konflik kelompok yang tidak berdasarkan kepentingan material, tetapi berdasarkan kebutuhan, terutama kebutuhan yang berkenaan dengan identitas kelompok etno-nasional atau komunal. Edward Azar menguraikan jenis konflik kelompok ini:

Golongan identitas ini, baik yang dibentuk berdasarkan agama yang sama, etnik, ras, budaya, atau cirri-ciri lainnya, akan bertindak untuk memperoleh dan menjamin identitas mereka yang penting di dalam masyarakat. Ketika keamanan fisik dan ekonomi, partisipasi politik, dan pengakuan dari golongan lainnya ditolak, identitasnya yang penting itu hilang, dan mereka akan melakukan apa saja dalam wewenang kekuasaannya untuk merebutnya kembali. Singkatnya, inilah asal muasalnya konflik kelompok sosial yang berlarut-larut (1990:95).

Diplomasi jalur dua merupakan proses tiga tahap yang memungkinkan perwakilanperwakilan kelompok bekerja ke arah penyelesaian konflik kelompok ‘intergroup’ dalam lingkungan yang tidak mengancam, tidak menekan, dan tidak konfrontasional. Sebagaimana disebutkan, diplomasi jalur dua ini tidak dirancang untuk menggantikan diplomasi jalur satu atau resmi, tetapi diplomasi jenis ini seringkali membukakan jalan bagi negosiasi-negosia resmi dengan memulai perubahan sikap (attitude) pendapat umum dan para pengambil keputusan. Ada tiga tahap atau proses. Tahap pertama berupa serangkaian lokakarya atau forum tentang penyelesaian masalah. Lokakarya-lokakarya ini dirancang untuk membawa orang-orang berpengaruh dari kedua kelompok yang sedang konflik kelompok, tetapi bukan para pengambil keputusan utama, bersama-sama mencari cara-cara alternatif yang membatasi konflik kelompoknya. Tujuannya adalah untuk merubah persepsi mereka mengenai konflik kelompok dari ‘habis-habisan’ (zero-sum) ke ‘sama-sama menang’ (win-win). Hal ini bisa dicapai melalui proses pertemuan yang difasilitasi sebagai bagian dari lokakarya. Lokakarya ini difasilitasi oleh sebuah panel para ahli tentang psikologi konflik kelompok intergroup dan tentang pokok-pokok konflik kelompok yang dibahas. Para fasilitator tidak berusaha memaksakan atau bahkan menawarkan solusi untuk (mengakhiri) konflik kelompok, namun tujuannya sekedar untuk memudahkan komunikasi dan secara halus membimbing para peserta kearah perubahan sikapnya (attitude) dan persepsi tentang dirinya sendiri. Melalui perubahan ini akan muncul kemampuan melihat konflik kelompok dalam bingkai baru (new term). Ini adalah transformasi yang memukinkan peralihan dari memandang konflik kelompok sebagai ‘habis-habisan‘ (zero-sum) ke memandang konflik kelompok sebagai ‘sama-sama menang’ (win-win).

Lokakarya itu terdiri dari serangkaian pertemuan pleno dan kelompok kecil selama beberapa hari. Pertemuan-pertemuan resmi ini ditunjang dengan acara-acara sosial informal seperti makan malam dan tamasya. Atmosfirnya mendukung untuk menjembatani pendirian dan pengertian dan tidak mendukung untuk tawar menawar politik dan kekuasaan. Herbert C. Kelman merumuskan tujuh ciri utama lokakarya ini:

“tujuan pemulihannya, proses analisisnya, fokusnya terhadap kebutuhan, penetapan norma-norma alternatifnya, penekanannya terhadap pembelajaran yang tumbuh dari kemauan sendiri, peran fasilitator pihak ketiganya, dan sifat klinis usaha penelitiannya” (Kelman dan Volkan 1991).
Seperti disebutkan mengenai ‘protracted social konflik kelompok,’ konflik kelompoknya mengenai kebutuhan (needs) bukan kepentingan (interests). Kelman yakin bahwa memusatkan perhatian pada kebutuhan itu mendasar sekali dalam proses perubahan sikap dan persepsi:
Misalnya, jika kedua pihak bersikeras untu memiliki wilayah yang sama, mereka terkurung dalam batasan konflik kelompok ‘habis-habisan’ (zero-sum), yang tuntutan satu pihak hanya bisa dipenuhi dengan mengorbankan tuntutan pihak lain. Akan tetapi, manakala mereka melihat di balik posisi ini, mereka mungkin menemukan bahwa satu pihak menginginkan wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan keamanannya dan pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan identitasnya. Setelah mendefinisikan kembali konflik kelompok itu dalam rumusan ini, mereka bisa mulai mencari solusi yang akan membolehkan satu pihak menyatakan identitas nasionalnya tanpa membahayakan kemanan nasional pihak lain (1991:157).

Dalam berurusan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kelompok-kelompok yang bertikai yang ada di suatu lahan yang terbatas (misalnya, pulau), focus terhadap kewilayahan bisa menjadi berlarut-larut. Korelasi antara konflik kelompok sosial yang berlarut-larut dan pulau atau habitat yang terbatas bukanlah suatu kebetulan. Irlandia Utara, Cyprus, Sri Lanka, dan Fiji semuanya adalah contoh-contoh konflik kelompok jenis ini di dalam wilayah pulau yang terbatas. Dalam kasus-kasus ini terbatasnya lahan itu memperuwet konflik kelompok. Dalam konflik kelompok-konflik kelompok ini pihakpihak yang berkonflik kelompok mesti bergerak melampaui pertikaian wilayah dan masuk ke dalam lingkungan di mana semua kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat terpenuhi.

Tahap kedua Diplomasi jalur dua adalah mempengaruhi pendapat umum dan merubah sikap dan persepsi kelompok-kelompok pendukung (protagonist). Perubahan-perubahan sikap dan persepsi ini tergantung perubahan yang dibuat oleh para peserta dalam lokakarya pemecahan masalah. Hal ini sama sekali bukan proses yang sederhana atau seketika, tetapi proses yang memakan waktu lama, memerlukan ketegaran dan kesabaran yang luar biasa. Sebelum mengarahkan sasaran kepada kelompok-kelompok itu sendiri, para peserta lokakarya harus lebih dulu meyakinkan para pengambil keputusan dalam kelompok-kelompok mereka tentang kejujuran (veracity) persepsinya yang baru ditemukan itu. Setelah ini tercapai, masyarlakat yang lebih luas dapat menjalani proses transformasi. Komunikasi massa akan menjadi unsur penting dalam proses ini. Disamping media massa, jurnal-jurnal akademik, konferensi-konferensi serta acara-acara khusus dapat membantu perubahan persepsi. Proses ini dibantu dengan perolehan yang nyata yang dibuat dalam proses ketiga: pembangunan kerjasama ekonomi.

Pembangunan kerjasama ekonomi tidak dilakukan sebagai pengganti resolusi konflik kelompok yang berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat/meningkatkannya. Pembangunan kerjasama ekonomi itu hanya begitu, suatu usaha kerjasama yang tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan material dari kelompok-kelompok yang bermusuhan. Usaha ini biasanya diarahkan kepada kelompok yang secara histories menjadi korban dan tidak berkembang. Edward mencatat:

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar pihak yang menjadi korban, baik melalui jalurkomunal atau sebagai bagian dari strategi nasional, harus menjadi prioritas utama kebijaksanaan pembangunan pemerintah. Hanya dengan demikian kita dapat bergerak ke arah penanganan konflik kelompok sosial yang berlarut-larut (1991:101).
Kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan mula-mula memberikan pekerjaan kepada mereka yang sudah lama sekali nganggur. Alangkah menakjubkan bagaimana orang bisa sependapat jika mempunyai pekerjaan yang membuatnya sibuk dan uang di kantong untuk belanja. Perolehan material ini tidak akan menghapus konflik kelompok, tetapi akan membantu meringankannya di bagian-bagian masyarakat yang paling parah dan akan memberikan bukti yang nyata bahwa situasi bisa berubah dan berjalan (normal).

Diplomasi jalur dua telah dicoba dan terbukti berhasil dalam merubah sikap dan persepsi peserta lokakarya. Diplomasi ini merupakan langkah penting dalam membuka jalan bagi keberhasilan diplomasi jalur satu (track one diplomacy). Dalam kebanyakan kasus konflik kelompok sosial yang berlarut-larut, diplomasi jalur satu (track one diplomacy) sudah pernah dicoba dan gagal. Para elit berusaha melakukan tawar-menawar dan memanipulasi agar pemilihnya memperoleh perlakuan (perlakuan) sebaik mungkin. Meskipun hal ini biasa dalam hubungan internasional, hal ini tidak akan berhasil menyelesaikan kasus-kasus ‘protracted social konflik kelompok’ yang nampak tidak bisa tarik lagi. Prakondisi untuk keberhasilan negosiasi para elit adalah perubahan persepsi yang dicapai diplomasi dua arah. Herbert Kelman menggambarkan hasil-hasil lokakarya yang ia ikuti sebagai fasilitator:

Saya sangat tergugah oleh capaian para wakil kedua pihak yang telah dapat menemukan pijakan yang sama, untuk menyimpulkan bahwa ada calon rekan bernegosiasi di pihak lain dan ada hal-hal yang bisa dinegosiasi untuk dipertimbangkan, mengetahui terjadinya perubahan dan kemungkinan perubahan lebih lanjut, dan mengembangkan rasa optimisme yang terjaga yang diperlukan untuk bergerak ke arah resolusi konflik kelompok (1991:153) Perubahan-perubahan ini penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di mana negosiasi-negosiasi yang substansial dapat terjadi.

KESIMPULAN
Pencarian ruang lingkun teori konflik kelompok telah membawa kita kepada sejumlah kesimpulan. Pertama, masih tetap kurangnya kesepakatan di antara para ahli teori yang mencegah kita melewati batas ke dalam teori besar (grand theory). Dulu, jalan pendekatan mikro dan makro jarang dilintasi. Evolusi teori konflik kelompok menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini akan menyatu di masa depan. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan dengan memadai konflik kelompok di Sri Langka, Rwanda, Cyprus, Balkan, atau Timur Tengah tanpa mengkaji pendekatan-pendekatan klasik dan behavioral. Jika batas ini telah dilintasi dan terjadi penggabungan pendekatan-pendekatan ini, pada tataran-tataran anailisnya, kita akan menyaksikan perkembangan teori besar tentang konflik kelompok manusia. Konflik kelompok melahirkan perubahan. Pelakon Cina yang mendefinisikan konsep perubahan ditampilkan oleh pelakon-pelakon bahaya dan kesempatan. Konflik kelompok merupakan perwujudan paradoks seperti itu.

Pendekatan internal memberikan pemahaman tentang konflik kelompok yang lebih baik dan ada kesepakatan mengenai sebab-sebab konflik kelompok. Namun, tidak ada konsensus mengenai solusi, karena para pengikut aliran pemikiran ini dipengaruhi oleh bias masyarakatnya. Tidak akan ada konsensus mengenai solusinya sampai ada perubahan sikap dan persepsi yang berarti di kalangan kaum elit dan masyarakat itu sendiri. Hal ini hanya akan dimungkinkan dengan meluasnya penggunaan Diplomasi jalur dua dan penerimaan prinsip-prinsip system musuh, kebutuhan manusia dan teori-teori konflik kelompok resolusi.

Teori Sistem Musuh memperkenalkan kebutuhan manusia untuk dipertentangkan (dikotomi) sehingga menciptakan musuh dan sekutu. Teori Sistem Musuh dan teori Identitas Sosial menekankan pentingnya self-esteem (harga diri) dan identitas positif terutama yang berkenaan dengan hubungan antara ‘ingroups’ (sekutu) dan ‘outgroups’ (musuh). Teori Kebutuhan Manusia mengandaikan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan manusia tertentu yang tidak dapat dikurangi yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa berfungsi tanpa terjadinya konflik kelompok yang berkepanjangan. Teori Resokusi Konflik kelompok oleh Burton mengakui kebutuhan-kebutuhan ini dan menawarkan cara-cara untuk menampungnya secara analitis dan tanpa paksaan. Diplomasi jalur dua menawarkanm proses yang dapat digunakan untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan oleh Teori Resolusi Konflik kelompok oleh Burton. Pada saat ini, penggabungan Teori Sistem Musuh dan Teori Kebutuhan Manusia menawarkan penjelasan paling komprehensif dan objektif tentang konflik kelompok etnonasional. Namun, penjelasan ini tidak cukup. Teori Resolusi Konflik kelompok oleh Burton memberikan pendekatan yang menyeluruh terhadap resolusi konflik kelompok. Sebagai perkembangan teori yang relatif baru dan perintis, teori ini tetap di luar literatur umumnya (mainstream literature). Teori ini menantang asumsi-asumsi pemikiran politik Barat bahwa kekuasaan didasarkan dan dijalankan melalui kelompok elit yang menetapkan norma-norma perilaku. Namun, masih perlu dilihat apakah pendekatan ini akan diterima oleh para peserta konflik kelompok etno-nasional, dan digunakan untuk kebaikan mereka untuk menyelesaikannya.

Daftar Pustaka:
Pattnaik, J. (1997). Cultural stereotypes and preservice education: Moving beyond our biases. Equity and Excellence in Education, 30(3), 40–50.
Purcell-Gates, V., L’Allier, S., & Smith, D. (1995). Literacy at the Hart’s and the Larsen’s. Reading Teacher, 48, 572–579.
Reid, K.R., & Valle, J.W. (2004). The discursive practice of learning disability: Implications for instruction and parent-school relations. Journal of Learning Disabilities, 37(6), 466-481.
Schmidt, P. R. (1999). Know thyself and understand others. Language Arts, 76(4), 332–340.
Snyder, T. D., Hoffman, C. M., & Geddes, C. M. (1997). Digest of education statistics 1997 (NCES 98015). Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.
Skiba, R.J., Knesting, K., Bush, L.D. (2002). Culturally competent assessment: More than nonbiased tests. Journal of Child and Family Studies, 11(1), 61-78.
Skiba, R.J., Michael, R.S., & Nardo, A.C., & Peterson, R. (2000). The color of discipline: Sources of racial and gender disproportionality in school punishment. The Urban Review, 34(4), 317-342.
Sleeter, C. E. (2001). Preparing teachers for culturally diverse schools. Journal of Teacher Education, 52(2), 94–106.
Speece, D.L, & Case, L.P. (2001). Classification in context: An alternative approach to identifying early reading disability. Journal of Educational Psychology, 93(735-749.
Tatum, B. D. (1997). “Why are all the black kids sitting together in a cafeteria?” And other conversations about race. New York: Basic Books.
U.S. Department of Education. (2000). Twenty Second Annual Report to Congress on the Implementation of the Individuals with Disabilities Education Act. Washington, DC.
Vaughn, S., & Fuchs, L. (2003). Redefining learning disabilities as inadequate response to instruction: The promise and potential problems. Learning Disabilities: Research & Practice, 18, 137-146.
Walker-Dalhouse, D., & Dalhouse, A. D. (2001). Parent-school relations: Communicating more effectively with African American parents. Young Children, 56(4), 76–80.

Internet
www.cs.ui.ac.id/kuliah/ Anaprancis/2002/SystemAnalysis.ppt –
www.hiv-development.org/text/publications/5A_id.pdf -
www.fe.unpad.ac.id/elearning_fe/dosen/ernie/
perilaku_organisasi/10.perilaku_antar_kelompok_dan_konflik.ppt
www.crc.uri.edu/download/ Learning_Team_Proceeding_2002.pdf
www.crc.uri.edu/download/Desentralisasi_ PWP_di_Amerika_Serika
www.irgltd.com/Resources/Publications/ ANE/Studi%20Kasus%20-FINAL.pdf
kuliah.lspitb.org/ti3252/PO04.pdf

Sukses menjadi Trainer (Bagian 1)

2010-06-01T12:18:00.002+07:00

Bagaimanakah pengalaman anda saat pertama kali menjadi seorang trainer? Apakah tidur anda kurang nyenyak dikarenakan membanyangkan A-Z agar bisa tampil maksimal dihadapan peserta pelatihan ? namun mengapa ketika pelaksanaan masih ada saja peserta kurang antusias, peserta yang ngantuk bahkan tertidur, peserta yang acuh tak acuh, peserta berdiskusi sendiri dan banyak lagi masalah-masalah yang terjadi pada saat pelatihan berlangsung, mengapa masalah ini muncul? Bukankah kita sudah mempersiapkan secara “maksimal” ?

Penyebab Gagalnya Seorang Trainer
1. Sesat Motivasi
Seorang Trainer sering terjebak pada motivasi yang eksistensialis dimana tujuan yang paling utama adalah membangun keberadaan dirinya sebagai sosok yang pandai, cerdas, sosok yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan peserta. Disinilah tujuan utama pelatihan akan menjadi bias sehingga bias dibayangakan bagaimana seorang trainer nantinya akan focus pada kepentingan pribadinya daripada kepetingan pelatihan itu sendiri (relasi subjek-objek)

2. Sesat Tujuan
Seorang trainer sering menganggap sederhana aspek tujuan, bahkan kurang serius memahaminya, tidak jarang antara trainer dan peserta berbeda persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai pada pelatihan. Disini akan mengakibatkan suasana pelatihan susah membuka ruang imajinasi peserta mengenai arah dan tujuan pelatihan. Potensi, pengetahuan, serta pengalaman peserta pelatihan menjadi sulit untuk menjadi bermakna.

3. Sesat Metodologi
Seorang trainer sering kurang tepat untuk memilih metode apa yang akan digunakan, kalaupun tepat, masalahnya pada implementasinya dimana metode menjadi sering menjadi tujuan akhirnya seorang trainer menjadi kaku dan gagal beradapdasi denga perubahan yang ada.

4. Sesat Media
Seorang trainer sering salah memilih dan menggunakan media dalam pelatihan, misalnya Laptop dan LCD menjadi andalan untuk mennyampaikan materi berbasis power point secara berlebihan. Situasi ini membuat potensi somatic, audio, visual, dan inteletual peserta kurang bersinergi secara baik.(membosankan dan bikin mengantuk)

5. Sesat Waktu
Seorang Trainer sering kebablasan masalah penggunaan waktu sehingga saat menfasilitasi kurang memperhatikan menajemen waktu tepat yaitu berapa lama untuk mengawali fasilitasi? Berapa lama untuk melakukan proses inti, dan berapa lama untuk mengakhiri pelatihan.

6. Sesat Total
Seorang trainer tidak memiliki alat ukur yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber pembuktian bahwa tujuan pelatihan sudah tercapai??????
Jika Motivasi diawal sudah sesat, tujuan pelatihan tidak jelas, metodologi, media, waktu, dan evaluasinya juga tidak jelas maka bisa dipastikan kalau proses pelatihan akan gagal total karena tujuan tidak pernah bisa diverifikasi hasilnya.!

Menjadi Trainer Sukses?
Banyak jalan bagaimana menjadi seorang trainer yang sukses, beberapa tips bagaimana menjadi seorang trainer yang sukses yaitu:

1. Memahami tujuan pelatihan
Memahami tujuan sangatlah penting dalam pelatihan, tujuan akan mempermudah seorang trainer untuk menentukan upaya apa saja yang akan dilakukannya untuk mencapai tujuan pelatihan, semakin rinci tujuan diuraikan, semakin mudah untuk menentukan upaya apa saja yang akan dilakukan dalam pelatihan.

Biasanya didalam term of reference (TOR) sudah dijelaskan mengenai tujuan pelatihan, diawal pelatihan biasanya peserta sudah diberikan orientasi pelatihan, meskipun demikian penting bagi seorang trainer untuk mempertegas kembali tujuan pelatihan, mengapa demikian?

Banyak pelatihan yang gagal dikarenakan perbedaan pemahaman antara trainer dan peserta pelatihan. hal ini sering membuat upaya-upaya yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan peserta pelatihan. Untuk itu perlu membangun kesepahaman antara seorang trainer dengan peserta.

Bagaimana Membangun kesepahaman dengan peserta pelatihan? Ada beberapa cara yang mungkin dapat dijadikan panduan untuk mempertegas tujuan pelatihan yaitu:

1. Menanyakan kepada peserta pelatihan “masalah apa yang paling utama yang akan diselesaikan atau akar masalah yang perlu dicarikan jalan keluar dalam sesi pelatihan (materi x) ?
2. Setelah itu, minta penegasan dan kesepakatan peserta pelatihan mengenai masalah yang akan dipilih.
3. Setelah berhasil menetapkan akar masalahnya, selanjutnya bersama peserta pelatihan memformulasikan akar masalah menjadi tujuan bersama dalam pelatihan.
4. terakhir pertegas kembali pilihan tujuan yang akan dicapai dalam pelatihan.

Kalau tujuan pelatihan pada sesi “x” sudah menjadi kesepakatan bersama, langkah selanjutnya apa ya? (Besambung bagian 2)

By: Hevi Suhendi

Bagaimanakah Membuat Indikator Yang Baik?

2010-05-31T12:17:00.000+07:00

Secara umum, Indikator dapat diartikan sebagai penanda pencapaian dari sebuah tujuan, dengan demikian akan mempermudah untuk melihat sejauh mana tujuan itu tercapai. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah program, proyek, kegiatan atau yang berkaitan dengan pencapaian sebuah tujuan tanpa dibarengi dengan penyediaan indikator? Tentu keadaan yang demikian akan membuat sebuah aktivitas sulit untuk kita pertanggungjawabkan, Oleh sebab itu menjadi penting untuk memahami bagaimana membuat indikator yang baik?

Disini Setidaknya ada 5 hal penting yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan indicator yaitu:

1. Indikator itu harus terukur artinya sebuah indikator yang baik wajib untuk dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif . contohnya, (1) Indikator yang mau diukur apa? Misalnya produksi durian meningkat, (2) kemudian berikan kuantitas misalnya produksi petani durian meningkat 40% dari X ke Y, (3) kemudian berikan kualitas, misalnya produksi petani durian meningkat 40% dengan kualitas sebaik durian impor, (4) kemudian berikan kerangka waktu, misalnya Produksi durian petani meningkat 40% antara okt 2000 s/d okt 2005 dengan kualitas sebaik durian impor.

2. Indikator itu harus Visibel artinya sebuah indikator yang baik haruslah jelas dalam pengertian finansial, peralatan, keahlian, dan ketersediaan waktu.
Umumnya tersedia banyak indikator untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Pilihlah indikator yang langsung dapat mengukur dan murah contoh:
Tujuan : Peningkatan kesehatan bayi
Indikator :
1. Kunjungan bayi ke pos yandu meningkat 30% paska kelahiran
2. Turunnya tingkat kematian bayi s/d 8%
Indikator no.2 lebih tepat sasaran dan mudah didapat. Dari sisi biaya juga lebih murah.

3. Indikator itu harus akurat dan relevan, artinya sebuah indikator yang baik haruslah memperlihatkan atau memperagakan apa yang sedang kita ukur seakurat mungkin.
Contoh no 2 adalah contoh yang akurat dan relevan, mengapa? Karena tingkat kematian bayi berkorelasi erat dengan kondisi kesehatan bayi secara langsung dan signifikan.

4. Indikator itu harus sensitif, artinya Sebuah indikator harus memiliki kemampuan untuk menampung gejala perubahan sepanjang waktu.
Contohnya Fluktuasi (naik turun) kematian bayi selalu dapat diukur setiap saat sehingga indikator tingkat kematian bayi disebut sensitif. Hal ini juga didukung proses hukum di mana setiap tejadi kematiah mesti dicatatkan oleh pihak berwenang seperti rumah sakit dan kepolisian.

5. Indikator itu harus tepat waktu, artinya sebuah indikator yang baik wajib menyediakan informasi tepat waktu.
Indikator yang telah dipergunakan pada suatu baris tidak diperbolehkan untuk dipergunakan pada baris yang lain. Mengapa? Jika indikator sama lalu bagaimana kita menentukan mana memenuhi indikator dan tidak memenuhi. (diks-kabari bos)

Sudah Juara, Arema Tetap ”Terkam” Persija 5-1

2010-05-31T11:11:00.003+07:00

Meskipun sudah memastikan diri menjadi juara Djarum Indonesia Super League (ISL) musim 2009/2010 saat melawan PSPS (26/5), Arema Indonesia di laga pamungkasnya tetap memperlihatkan kualitas juaranya dengan ”menerkam” Persija Jakarta dengan skor telah 5-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/5). Gol kemenangan Arema dicetak oleh Esteban menit 7, Pierre Njanka menit 45 (penalti), Roman Chemlo menit 66 dan 74, Noh Alamsyah menit 70. Gol balasan Persija dicetak Bambang Pamungkas menit 60.

Hasil pertandingan ini semakin memantapkan Arema Indonesia Sebagai Juara Baru Djarum Indonesia Super League (ISL) musim 2009/2010 dengan poin akhir 73 sekaligus menjadi kado yang spesial untuk para aremania yang setia dan fanatik mendukung tim kesanyangannya hingga menjadi Juara, tidak hanya itu, laga penting ini sekaligus pembuktian kepada Bendol pelatih Persija yang sempat membuat panas arema dan Aremania dengan pertanyaannya yang mengesankan Arema melakukan konspirasi setelah menang 2-0 melawan Persiwa. Bagi Persija kekalahan ini merupakan pukulan telak, mengingat bermain di kandangnya sendiri hasilnya sangat memalukan.

Pelatih Arema Indonesia Robert Alberts menilai anak asuhnya lebih baik dibandingkan Persija sehingga mampu menang 5-1 dalam pertandingan pamungkas tersebut. ”Kami telah menunjukkan kepada suporter yang datang dari Malang, bahwa kami Arema lebih baik dibandingkan Persija,” kata pelatih asal Belanda itu usai pertandingan.

Menurut dia, dengan mampu mengalahkan tim tuan rumah Persija telah menunjukkan jika pada tubuh Arema tidak ada konspirasi dengan pihak manapun termasuk dengan PSSI. Sementara itu, pihak Persija Jakarta tidak memenuhi konferensi pers usai pertandingan. (diks)

diolah dari berbagai sumber
sumber foto : Antara

7 langkah Penting Bagaimana Melakukan Negoisasi yang Efektif?

2010-05-30T11:40:00.006+07:00

Pencapaian sebuah tujuan tidak bisa dilepaskan dengan dua pilihan situasi yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi?. Disadari atau tidak, situasi ini sama-sama dialami oleh semua orang, yang membedakan hanyalah kadarnya persoalan serta tujuannya. Marilah sejenak bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira kalau kita bandingkan pengalaman dari berbagai pencapaian tujuan, lebih banyak suksesnya atau gagalnya? jika jawabannya adalah “saya selalu sukses dalam meyakinkan orang untuk pencapaian sebuah tujuan” maka anda termasuk tipe orang yang memiliki keterampilan bernegoisasi yang hebat maka pertahankanlah dan tingkatkanlah kemampuan tersebut, namun apabila jawaban anda sebaliknya, maka anda termasuk tipe orang yang perlu meningkatkan kemapuan bagaimana bernegoisasi yang efektif?

Berikut ini beberapa tips penting dalam manual advokasi kebijakan strategis yang di kembangkan oleh Pusat Pengembangan Legislatif (The Center for Legislative Development) Untuk The International IDEA, ingat! tips ini hanyalah cara atau metode, sebaik-baiknya metode tidak lebih baik dari pelaksanaan itu sendiri, semakin terbiasa kita menggunakannya maka semakin besar kesempatan kita untuk belajar menjadi lebih baik. Sebelum menuju 7 langkah penting bagaimana melakukan negoisasi yang efektif? Ada ada dua hal penting lagi yang wajib kita persiapkan dan laksanakan, yang pertama, selalu membuat catatan evaluasi serta rekomendasi, mengapa? agar kita tahu kelemahan apa yang harus kita perbaiki, dan yang kedua cobalah tips ini sekarang juga !!!! Ok kita mulai sekarang, selamat mencoba……

1. Kenali diri anda sendiri dan organisasi anda.

Ketika tiba saatnya untuk bernegosiasi, coba mengenali diri anda sendiri. Bagaimana perasaan anda saat akan bernegosiasi? Apakah anda ingin menang, tidak perduli bagaimana pun caranya? Jika ya, maka anda mungkin akan bersikap sangat agresif dan tak kenal kompromi, sehingga dapat merusak hubungan dengan target anda. Perlu diingat bahwa dalam negosiasi itu anda mewakili konstituen dan organisasi anda. Oleh sebab itu perlu diingat terus alasan dan penyebab anda melakukan negosiasi.

2. Persiapkan agenda atau tuntutan maksimum dan minimum anda.

Juru runding yang baik harus memahami benar isu advokasinya dari semua sudut dan aspek, dan mendasarkan argumennya pada data-data riset yang sahih. Sebagai pihak yang melakukan advokasi dan negosiator yang mengatasnamakan organisasi dan konstituen, anda harus menggunakan pengetahuan ini dalam mempersiapkan tuntutan maksimum dan minimum. Proses ini harus dilakukan bersama-sama para anggota oganisasi anda sehingga akan menciptakan konsensus dan pengambilan keputusan yang transparan.

3. Kerjakan tugas rumah anda.

Pelajari segala sesuatu yang bisa anda ketahui tentang target advokasi anda. Kenali lawan bicara anda sebelum anda bernegosiasi: hal-hal apa saja yang diminatinya, nilai-nilai yang dipegangnya, statemen publik yang pernah dibuatnya, latar belakang sosialnya, latar belakang politiknya, afiliasi-afiliasinya, dan lain-lain.

4. Coba memahami posisi target advokasi anda

Tak cukup anda mengetahui apa yang anda inginkan dari sebuah negosiasi. Anda pun perlu mengantisipasi apa yang diinginkan atau dipikirkan lawan negosiasi anda. Jangan sekali-kali mengabaikan pesan-pesan non-verbal. Perhatikan baik-baik ekspresi wajah lawan bicara anda, atau infleksi nada bicaranya.

5. Membangun sikap saling percaya

Negosiasi sesungguhnya adalah bentuk komunikasi yang sangat canggih. Tanpa kepercayaan, mustahil akan ada komunikasi. Bersikaplah jujur. Hormati komitmen anda. Hormati kerahasiaan mereka.

6. Coba menggali lebih dalam

Dalam bernegosiasi terdapat risiko yang membuat anda dan organisasi anda terancam. Itulah mengapa, dalam setiap negosiasi anda mengawalinya dengan tuntutan maksimum. Kemudian, setelah negosiasi semakin mendalam, anda dan target advokasi anda dapat bersikap lebih terbuka satu sama lain dan berani mengungkapkan maksud-maksud lain yang terselubung. Sebagai negosiator, anda bertugas mengajukan pertanyaan jitu yang dapat mengungkap kepentingan dan kebutuhan tersembunyi dari target advokasi anda!

7. Belajar, dan nikmati prosesnya.

Negosiasi bukan sebuah proses, bukan pula suatu peristiwa. Di situ terdapat tahapan-tahapan yang bisa diramalkan dalam upaya menciptakan suasana saling percaya, menggali kepentingan lawan bicara, dan seleksi hasil. Anda bisa menang dan kalah. Namun perlu diingat, belajar dari pengalaman itu, dan gunakan untuk mengasah keterampilan bernegosiasi anda. (diks)

Bappeda dan INSPIRE Indonesia Seriusi Rencana Pembangunan Taman Pendidikan Di Kota Pasuruan

2010-05-29T10:26:00.004+07:00

Pasuruan – Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Pasuruan membuat terobosan penting bagi masa depan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terobosan tersebut di manifestasikan dengan menunjuk INSPIRE Indonesia untuk merancang sebuah media belajar untuk masyarakat melalui Taman Pendidikan.

“ Keinginan ini memang terinspirasi oleh keberhasilan daerah-daerah lainya dalam hal penyediaan ruang publik yang edukatif dan menyenangkan, kalau Jogyakarta ada Taman Pintar, Semarang Ada Taman Wonderia, Surabaya ada Taman IPTEK, dan Batu ada Jatim Park, Kota Pasuruan idealnya juga bisa memberikan fasilitas edukasi yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan,” kata Kepala Bappeda Kota Pasuruan dalam sambutannya pada acara lapda Perencanaan Taman Pendidikan di Kota Pasuruan (24/5/2010)

Pada Kesempatan yang sama Direktur INSPIRE Indonesia, Isa Wahyudi, SPsi, M.Psi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang popular dan akan memberikan dampak positif bagi Kota Pasuruan, oleh kerenannya pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengartikulasikan hasil masukan berbagai pihak, pihaknya berjanji untuk memberikan yang terbaik, untuk itu kegiatan utama nanti selain melakukan uji kelayakan proyek, pihaknya juga akan melakukan Studi di berbagai tempat seperti di Jogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Batu.

Acara yang berlangsung di ruang pertemuan Bappeda Kota Pasuruan itu berlangsung sangat serius, berbagai pihak yang datang memberikan apresiasi, dukungan serta masukan untuk rencana pembangunan Taman Pendidikan Di Kota Pasuruan, diantaranya dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan Dewan Pendidikan Kota Pasuruan. (diks)

INSPIRE Indonesia Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pemuda Kota Batu

2010-05-28T11:16:00.006+07:00

Batu-Inspire Indonesia Bersama Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Batu Memfasilitasi Pertemuan Pemuda Untuk Kebijakan Partisipatif di Hotel Mutiara Baru Batu, Selasa (25/5). Acara bertajuk “Seminar dan WorkShop Perumusan Kebijakan Kewirausaan Pemuda” itu menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Bapak Sentot, bertujuan untuk memberikan ruang bagi Pemuda Kota Batu Untuk Terlibat secara Aktif dalam Perumusan Kebijakan Kepemudaan khususnya masalah kewirausahaan pemuda. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Dispora Batu Bapak Drs. Muklis MM, Diskoperindag Bapak Dri Atmojo, MM, Bappeda Ibu Endang, Para Fasilitator dari Inspire Indonesia, Isa Wahyudi S.Psi, M.Psi, Afwan Hariri SE, M.Si, Hevi Suhendi S.Pd, Dahlan Ardiansyah, SP,serta Para Peserta Undangan 50 orang yang berasal dari perwakilan elemen kepemudaan di tingkat Kelurahan SeKota Batu. (diks)

Pelestarian Pola Tata Ruang Tradisional Desa Adat (Pakraman) Kalibukbuk Di Kawasan Pariwisata Lovina Kabupaten Buleleng, Bali

2010-05-21T09:53:00.003+07:00

ABSTRAK

Proses pembagunan berkelanjutan menuju era globalisasi seperti sekarang ini telah membuka masyarakat Bali, termasuk masyarakat desa-desa tradisional (desa adat) ke dalam pergaulan luas pada pergaulan dunia. Hal ini telah menimbulkan banyak tantangan bagi masyarakat adat. Tantangan yang dihadapi antara lain telah terjadinya perubahan nilai orientasi warga masyarakat dalam bersikap dan bertindak, terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dan konsep pembangunan tata ruang tradisional yang menuju pembangunan tata ruang yang bersifat modern yang mulai jauh dari konsep kebudayaan Bali.

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis karakteristik sosial budaya dan pola tata ruang tradisional Desa Adat (Pakraman) Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina, menganalisis karakteristik perubahan sosial budaya dan pola tata ruang tradisional Desa Adat (Pakraman) Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina dan menganalisis dan menyusun arahan pelestarian pola tata ruang tradisional Desa Adat (Pakraman) Kalibukbuk. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan perpaduan antara metode deskriptif dan analitis.

Hasil penelitian ini adalah (1) karakteristik sosial budaya dan tata ruang Desa Adat Kalibukbuk yang meliputi: sejarah desa adat, letak geografis dan administrasi, sistem pemerintahan, tata guna lahan, karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakatnya serta sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Adat Kalibukbuk; (2) perubahan karakteristik sosial budaya dan tata ruang Desa Adat Kalibukbuk menentukan jenis serta arahan pelestarian yang akan dilakukan dalam penelitian ini dan (3) arahan pelestarian yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencangkup arahan pelestarian fisik secara makro-mikro dan arahan pelestarian non fisik.

Kata kunci: Pelestarian, pola tata ruang, permukiman tradisional, desa adat
Putu Agus Wiryawan Giri
Tunjung W. Suharso
,Wara Indira Rukmi

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Jl. Mayjen Haryono 167 Malang 65145 – Telp. (0341) 567886; Fax. (0341) 551430; Telex 31873 UNIBRAW IA Email : wiryawangiri_unibraw@yahoo.com

DONWLOAD

Kontrak Pelayanan (CITIZEN'S CHARTER) RSU Dr. Saiful Anwar Malang

2010-04-30T08:58:00.004+07:00

Kontrak pelayanan atau lebih dikenal dengan Citizen’s Charter (CC) adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbeda dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini, yang menempatkan kepentingan pemerintah atau penyelenggara/penyedia pelayanan publik sebagai acuan utama dari praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Citizen’s Charter menempatkan kepentingan pengguna pelayanan publik yakni masyarakat sebagai unsur yang paling penting. Untuk mencapai maksud tersebut, Citizen’s Charter mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna pelayanan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna pelayanan, serta stakeholder. Kesepakatan ini nantinya akan menjadi dasar praktik penyelenggaraan pelayanan publik.
Melihat praktek pelayanan publik yang amburadul dan sangat birokrasi sentris, maka keberadaan Citizen’s Charter dirasakan perlu untuk memutus mata rantai kelambanan, ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan serta kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik itu. Disisi lain kemajuan yang dilakukan oleh RSU Saiful Anwar yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur terkualifikasi kelas A Pendidikan yang terakreditasi penuh serta mendapatkan sertifikat ISO Corporate 9001:2000 maka perlu kiranya RSU Dr. Saiful Anwar Malang untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mendasarkan kepada Citizen’s Charter

Mengapa Citizens’ Charter Diperlukan Di RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
1. Untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan.
2. Untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan;
3. Untuk mempermudah pengguna layanan, warga, dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan.
4. Untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan;
5. Untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan spirasi pengguna laya dan stakeholder lainnya.

Apakah Tujuan Pelembagaan Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
Tujuan CC adalah membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif (kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat), transparan (semua spek pelayanan yakni jenis, prosedur, waktu, biaya dan cara pelayanan, dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna layanan), dan akuntabel (aspek pelayanan dan konteks penyelenggaraannya dinilai baik oleh pengguna layanan).

Apakah Manfaat Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
Bagi pengguna layanan adalah :
1. Bagi pengguna layanan memberikan jaminan bahwa pelayanan publik akan menjadi lebih responsif transparan dan akuntabel.
2. Bagi pengguna layanan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pelayanan dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan;
3. Bagi pengguna layanan menghargai martabat dan kedudukan pengguna layanan sebagai warga yang berdaulat;
4. Bagi Penyedia Layanan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan;
5. Bagi Penyedia Layanan membantu memahami kebutuhan dan aspirasi warga, serta stakeholders mengenai penyelenggaraan pelayanan publik ;
6. Bagi Penyedia Layanan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua, termasuk warga dan pengguna layanan.

Hak dan Kewajiban dalam Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang
Pengguna Layanan mempunyai hak untuk:
1. Mendapatkari pelayanan yang berkualltas sesual dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesual standar pelayanan yang berlaku di RSU Dr Saiful Anwar Malang
2. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi seIengkap-engkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur daam pelayanan Ruman Sakit.
3. Memberikan saran untuk perbatkan pelayanan Rumah Sakit.
4. Mendapatkan peayanan yang tidak dskriminatif, santun, bersahabat dan ramah.
5. Memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesual standar pelayanan yang telah ditetapkan.
6. Menyampaikan pengaduan kepada Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau Komisi Pelayanan Publik untuk mendapatkan penyelesaian.
7. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang bertaku.
Pengguna Layanan mempunyai kewajiban untuk:
1. Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr Saiful Anwar Malang
2. Memberikan kepada Rumah Sakit informasi yang benar dan lengkap tentang identtas Pengguna Layanan
3. Membenkan dokumen I informasi medis yang diminta secara jujur, benar, tengkap serta sesual dengan permintaan dokter.
4. Memberitahu kepada Rumah Sakit apabila Pengguna Layanan tidak dapat menepati waktu kontrol pada waktu yang telah ditetapkan.
5. Bersikap sopan kepada staf Rumah Sakit.
Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk:
1. Memberikan informasi pelayanan yang akan Pengguna Layanan terima secar jelas dan informatif kepada Pengguna Layanan.
2. Melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan.
3. Menegur penenma Iayanan yang tidak mentaati peraturan atau ketentuan yang beriaku di RSU Dr Saiful Anwar Mafang.
Rumah Sakit mempunyai Hak untuk:
1. Membuat peraturan yang berlaku di RSU Dr. Saiful Anwar Malang sesuai etika profesi, standar profesi dan standar pelayanan kesehatan.
2. Memperoeh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, hak dan kewajibannya.
3. Menerima pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah Rumah Sakit berikan kepada Pengguna Layanan.

Peran Serta Masyarakat dalam Citizens’ Charter RSU Dr. Saiful Anwar Malang
1. Masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seIuas-uasnya oleh Rumah Sakit untuk berperan serta daam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dirnaksud pada poin (1) dilakukan dengan cara:
a. Berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan publik;
b. Meningkatkan kemandinan, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalarn penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr Saiful Anwar Malang;
c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Maang;
d. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam peny&enggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang;
e. Memberikan saran dan atau pendapat dalam rangka peningkatan mutu penyeenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Ariwar Malang;
f. Menyampaikan informasi dan atati memperoleh informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang.

Bagi siapa saja yang mengakses pelayanan kesehatan dan merasa tidak puas dalam mendapatkan pelayanan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang sesuai dengan apa yang ada dalam Citizen’s Charter dapat melakukan pengaduan complain center atau loket pengaduan Citizen’s Charter di RSU Dr. Saiful Anwar Malang, INSPIRE Indonesia, PT. Askes, PT. Jamsostek, Jawa Pos Radar Malang, Komisi Pelayanan Publik jawa Timur. Telp 0341362101 extensi 1014 atau 1082 atau SMS: 081 555 714 400

Akses Publik Atas Informasi RAPBS

2010-04-26T13:54:00.000+07:00

Penulis: Hevi Suhnedi
INSPIRE INDONESIA

Berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ruang lingkup kebijakan ini, meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS). (Depdiknas, 2006)

Berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ruang lingkup kebijakan ini, meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS). (Depdiknas, 2006).
Kebijakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik 2005-2009, pada dasarnya merupakan sebuah upaya mendorong terwujudnya good and clean Governance di wilayah kerja Departemen Pendidikan Nasional. Sebagaimana diketahui, hasil analisis yang dilakukan oleh Depdiknas berkaitan dengan maraknya isu KKN dan berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jendral sejak tahun 1997 sampai tahun 2004, di Departemen Pendidikan Nasional juga terindikasi adanya penyimpangan terhadap sumber dana pembangunan yaitu sebanyak 8.817 temuan/kasus.
Selain temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jendral, persoalan KKN di tingkat juga menjadi fokus pemberitaan di beberapa media masa, seperti “pelaksanaan MBS rawan korupsi” (suara pembaharuan, 1/12/03), “ hasil temuan ICW, MBS Ciptakan Model Korupsi Baru” (Media Indonesia, 11/11/03), “ Korupsi Di Sekolah Semakin Merebak” (Tempo Interaktif, 24/10/03), “ Manajemen Berbasis Sekolah Buka Peluang Punguntan Liar” (Sinar Harapan, 3/11/03), “MBS Mengalami Kebocoran Dana” (Pikiran Rakyat, 28/10/03). (Hadiyanto, 2004).
Sementara persoalan rendahnya kapasitas sekolah dalam mengimplementasikan MBS masih jauh dari harapan. Sebagaimana hasil studi pada 60 sekolah sasaran program Indonesia Auastralia Program Basic Education (IAPBE) di 3 Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2006 ditemukan fakta bahwa 66,67% sekolah belum menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS), 100% sekolah telah menyusun RAPBS. Semetara itu hasil dari wawancara dengan stakeholder di sekolah sasaran ditemukan kendala-kendala dalam pengembangan RPS sekolah yakni masih kuatnya dominasi kepala sekolah dalam penyusunan RPS sekolah, RPS yang disusun lebih dikendalikan keinginan daripada kebutuhan, adanya kekliruan prioritas, dan masih menonjolnya orientasi sapras daripada akademik. (Cahyono,dkk 2006).
Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah sampai dengan tahun anggaran 2006 kondisi faktual Komite Sekolah menunjukkan beberapa kenyataan antara lain, yaitu (1). Banyak Komite Sekolah yang dibentuk secara instan, bahkan ada yang hanya ditunjuk oleh kepala sekolahnya. Jadi proses pembentukannya pada umumnya hanya untuk memenuhi aturan dalam penerimaan subsidi; (2). Ada beberapa Komite Sekolah yang belum dapat menyusun AD dan ART dan (3). Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, beberapa Komite Sekolah ada yang lebih menekankan peran pengawasan sosial ketimbang melakukan ketiga peran yang lain.
Berdasarkan temuan-temuan studi serta kebijakan strategis Departemen pendidikan Nasional 2005-2009, maka dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan ( di tingkat sekolah ) yang transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diperlukan sebuah langkah-langkah strategis, diantaranya pentingnya penguatan akses publik atas informasi mengenai manajemen anggaran sekolah (RAPBS).
Penguatan akses publik atas informasi manajemen anggaran sekolah tentunya memainkan peranan penting dalam kontek pengelolaan anggaran sekolah (RAPBS) yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Menurut Krina (2003), untuk menjamin adanya prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, keterbukaan informasi bagi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya. Setidaknya menurut Hasbullah (2006) ada tiga hal pokok persoalan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu (1) financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) buggeting, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (3) accountability, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Adanya akses publik atas informasi khususnya dalam kontek manajemen pembiayaan pendidikan tentunya memiliki makna strategis, karena dengan adanya kemudahan akses publik atas informasi maka akubtabilitas, transparansi dan partisipasi publik terhadap pengelolaan pendanaan pendidikan akan lebih memiliki makna.Menurut Zein (2006) dalam Zulkarnain, dkk (2006) menyatakan, bahwa terpenuhinya hak atas pendidikan hanya dapat terwujud jika secara bersamaan hak atas informasi sebagaimana dimuat dalam pasal 17 Konvensi hak-hak anak juga diwujudkan, hal tersebut menurutnya dapat dilihat pada komentar umum No.1, yang diadopsi Komite Hak-hak Anak tahun 2001.
Dengan demikian Hak atas informasi memainkan peranan penting dalam penyebarluasan berbagai nilai-nilai sosial yang penting tidak terkecuali di bidang pendidikan. Informasi adalah landasan penting bagi demokrasi, Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus piranti penting dalam pemberantasan korupsi dan akuntabilitas demokratis. Jalur informasi yang lancar dan bersifat dua arah akan menjadi pijakan dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang sehat.
Tersedianya akses publik terhadap informasi RAPBS tentunya sangat relevan dengan salah satu kebijakan Depdiknas 2005-2009 yaitu berkenaan dengan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Setidaknya harapan tersedianya akses publik terhadap informasi kenerja pendidikan pada tahun 2009 dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah direncanakan.